Pasal 1
Yang dimaksud dengan "Propinsi" dalam Peraturan ini, ialah Propinsi-propinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat, Sumatera-Selatan, Sumatera-Tengah, Sumatera-Utara, Kalimantan dan Daerah Istimewa Yogyakarta.
PP Nomor 12 Tahun 1954
Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.
KETENTUAN UMUM
TENTANG URUSAN-URUSAN YANG DISERAHKAN
TENTANG BENTUK DAN SUSUNAN DINAS PERINDUSTRIAN PROPINSI
TENTANG HUBUNGAN ANTARA KEMENTERIAN PEREKONOMIAN DENGAN PROPINSI DAN ANTARA PROPINSI DENGAN DAERAH OTONOOM BAWAHAN
TENTANG HAL TANAH-TANAH, BANGUNAN-BANGUNAN, ALAT-ALAT DAN HUTANGPIUTANG
TENTANG HAL KEPEGAWAIAN
TENTANG HAL KEUANGAN
PENUTUP