Koreksi Pasal 25

(1) Dalam pengadaan Citra Satelit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), Instansi Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah wajib mengajukan perencanaan kebutuhan Citra Satelit kepada Lembaga. (2) Pengajuan perencanaan kebutuhan Citra Satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan: a. melampirkan kerangka acuan kerja mengenai rencana penggunaan data; b. menyertakan informasi area spesifik yang diminta atau koordinat area yang dibutuhkan; c. menyertakan surat pernyataan tidak mengajukan anggaran pengadaan Citra Satelit dalam APBN/APBD; d. menyertakan kontak person; dan e. rencana kebutuhan Citra Satelit untuk tahun berikutnya.