Koreksi Pasal 3

(1) Pemerintah Pusat sesuai dengan program prioritas nasional dapat melakukan penyesuaian tarif Pajak dan/atau Retribusi yang telah ditetapkan dalam Perda mengenai Pajak dan/atau Retribusi. (2) Program prioritas nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa proyek strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Penyesuaian tarif Pajak dan/atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan PRESIDEN. (4) Peraturan PRESIDEN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit mengatur: a. proyek strategis nasional yang mendapat fasilitas penyesuaian tarif; b. jenis Pajak dan/atau Retribusi yang akan disesuaikan; c. besaran penyesuaian tarif; d. mulai berlakunya penyesuaian tarif; e. jangka waktu penyesuaian tarif; dan f. daerah yang melakukan penyesuaian tarif. (5) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pemungutan Pajak dan/atau Retribusi mengikuti besaran tarif yang ditetapkan dalam Peraturan PRESIDEN sebagaimana dimaksud pada ayat (3). (6) Dalam hal jangka waktu penyesuaian tarif Pajak dan/atau Retribusi yang ditetapkan dalam Peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir, tarif yang ditetapkan dalam Perda mengenai Pajak dan/atau Retribusi dapat diberlakukan kembali.