Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1954 tentang PELANJUTAN PEMUNGUTAN OPSENTEN ATAS BEA KELUAR ATAS KARET

PP Nomor 10 Tahun 1954

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal 1

Selama tahun 1954 dipungut 25 (duapuluh lima) opsenten atas bea keluar atas karet rakyat termaksud dalam tarif I,II, III dan IV dari pasal 3 Ordonnansi 7 Desember 1910 (Lembaran Negara No.628), yang telah diubah dan ditambah, terakhir dengan UNDANG-UNDANG No.19 tahun 1951 (Lembaran Negara 1951 No. 102).

Pasal 2

hasil pemungutan opsenten tersebut dalam pasal 1 untuk seluruhnya akan dipergunakan untuk membiayai usaha-usaha bagi kepentingan perbaikan karet rakyat dan produksinya, sebagaimana termaksud dalam pasal 3 ayat (1) PERATURAN PEMERINTAH No. 58 tahun 1951 (Lembaran Negara 1951 No.85).

Pasal 3

Hasil pengungutan opsenten termaksud dalam pasal 1 diurus oleh Dewan Pengurus tersebut dalam pasal 2 ayat (2) PERATURAN PEMERINTAH No.43 tahun 1952 (Lembaran Negara No.65).

Pasal 4

PERATURAN PEMERINTAH ini muali berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai 1 Januari 1954. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan PERATURAN PEMERINTAH ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 6 Pebruari 1954 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, SUKARNO MENTERI KEUANGAN ONG ENG DIE Diundangkan pada tanggal 22 Peb 1954 MENTERI KEHAKIMAN DJODY GONDOKUSUMO MENTERI PERTANIAN, SADJARWO LEMBARAN NEGARA NOMOR 20 TAHUN 1954

Pasal 1

Koreksi

Pasal 2

Pasal 3

Hasil pengungutan opsenten termaksud dalam pasal 1 diurus oleh Dewan Pengurus tersebut dalam pasal 2 ayat (2) PERATURAN PEMERINTAH No.43 tahun 1952 (Lembaran Negara No.65).