Koreksi Pasal 14

(1) Perencanaan Investasi Pemerintah meliputi: a. perencanaan Investasi Pemerintah oleh Badan Investasi Pemerintah; dan b. perencanaan kebutuhan Investasi Pemerintah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. (2) Perencanaan . . . (2) Perencanaan Investasi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diusulkan oleh setiap Badan Investasi Pemerintah. (3) Perencanaan kebutuhan Investasi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun setiap tahun anggaran dan ditetapkan oleh Menteri Keuangan. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan perencanaan Investasi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.