PP

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1976 tentang PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 1969 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA-ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN/PERWAKILAN RAKYAT SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1975

PP Nomor 1 Tahun 1976

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB II

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PELAKSANA/PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM

Pasal 4

(1) Lembaga Pemilihan Umum dapat disebut dengan singkatan LPU terdiri dari Dewan Pimpinan, Dewan/Anggota-anggota Pertimbangan dan Sekretariat, dibentuk dengan Keputusan PRESIDEN, dan bersifat permanen. (2) Menteri Dalam Negeri selaku Ketua Lembaga Pemilihan Umum, melaksanakan pimpinan sehari-hari Pemilihan Umum sebagai dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) UNDANG-UNDANG. (3) PRESIDEN dapat menunjuk Menteri lain untuk mewakili Menteri Dalam Negeri sebagai Ketua Lembaga Pemilihan Umum dalam hal Menteri Dalam Negeri berhalangan melakukan tugasnya. (4) Untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Umum, PRESIDEN atau Ketua Lembaga Pemilihan Umum dengan persetujuan PRESIDEN dapat membentuk badan-badan lain dalam Lembaga Pemilihan Umum. (5) Dalam hal-hal yang dianggap perlu Lembaga Pemilihan Umum dapat menyerahkan wewenangnya kepada Panitia Pemilihan INDONESIA.

Pasal 5

(1) Dewan Pimpinan Lembaga Pemilihan Umum terdiri dari : a. Menteri Dalam Negeri sebagai Anggota, merangkap Ketua; b. Menteri Kehakiman sebagai Anggota, merangkap Wakil Ketua; c. Menteri Penerangan sebagai Anggota, merangkap Wakil Ketua; d. Menteri Keuangan sebagai Anggota; e. Menteri Pertahanan/Panglima Angkatan Bersenjata sebagai Anggota; f. Menteri Perhubungan sebagai Anggota; g. Menteri Luar Negeri sebagai Anggota. (2) Tata-kerja Dewan Pimpinan Lembaga Pemilihan Umum ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan PRESIDEN.

Pasal 6

(1) Dewan/Anggota-anggota Pertimbangan Lembaga Pemilihan Umum terdiri dari seorang Ketua merangkap Anggota dan beberapa orang Anggota yang diambil dari Partai Politik dan Golongan Karya. (2) Ketua dan Anggota Dewan/Anggota-anggota Pertimbangan diangkat dan diberhentikan oleh PRESIDEN. (3) Dewan/Anggota-anggota Pertimbangan memberikan pertimbangan- pertimbangan kepada Dewan Pimpinan, mengenai persoalan-persoalan yang pokok sifatnya baik atas permintaan, maupun atas prakarsa sendiri. (4) Tata-kerja Dewan/Anggota-anggota Pertimbangan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan PRESIDEN.

Pasal 7

(1) Sekretariat Lembaga Pemilihan Umum dipimpin oleh Sekretaris Umum. (2) Susunan dan tata-kerja Sekretariat ditetapkan lebh lanjut dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum.

Pasal 8

(1) Panitia Pemilihan INDONESIA dapat disebut dengan singkatan PPI dibentuk dengan Keputusan PRESIDEN. (2) Panitia Pemilihan INDONESIA terdiri dari unsur-unsur Pemerintah, Partai Politik dan Golongan Karya, sebanyak-banyaknya 20 (duapuluh) orang anggota, termasuk Ketua dan Wakil-wakil Ketuanya, yang diangkat dan diberhentikan oleh PRESIDEN. (3) Ketua, Wakil-wakil Ketua Dewan Pimpinan dan Sekretaris Umum Lembaga Pemilihan Umum masing-masing merangkap menjadi Ketua, Wakil-wakil Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan INDONESIA. (4) Tata-kerja Panitia Pemilihan INDONESIA termasuk susunan dan tata-kerja Sekretariatnya ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum. (5) Selambat-lambatnya satu tahun setelah pemungutan suara diadakan, Panitia Pemilihan INDONESIA dibubarkan dengan Keputusan PRESIDEN.

Pasal 9

(1) Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I dapat disebut dengan singkatan PPD I dibentuk dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum. (2) Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I terdiri dari unsur-unsur Pemerintah, Partai Politik dan Golongan Karya, sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) orang anggota, termasuk Ketua dan Wakil Ketuanya, diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum atas usul Gubernur Kepala Daerah Tingkat I. (3) Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, karena jabatannya, menjadi Anggota, merangkap Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I. (4) Sekretaris Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I diangkat dan diberhentikan oleh Menteri dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum, atas usul Ketuanya. (5) Tata-kerja Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I termasuk susunan dan tata-kerja Sekretarisnya ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum. (6) Selambat-lambatnya enam bulan setelah pemungutan suraa diadakan, Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I dibubarkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum.

Pasal 10

(1) Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II dapat disebut dengan singkatan PPD II dibentuk dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum. (2) Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II terdiri dari unsur-unsur Pemerintah, Partai Politik dan Golongan Karya, sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) orang anggota, termasuk Ketua dan Wakil Ketuanya, yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum, atas usul Gubernur Kepala Daerah Tingkat I/Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I. (3) Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum dapat mendelegasikan wewenang tersebut ayat (2) kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I/Ketua PPD I yang bersangkutan, dan dalam hal demikian Anggota-anggota Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II, termasuk Ketua dan Wakil Ketuanya, diangkat dan diberhentikan atas nama Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I/Ketua PPD 1, atas usul Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II. (4) Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II, karena jabatannya, menjadi anggota merangkap Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II. (5) Sekretaris Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I/Ketua PPD I atas usul Ketuanya. (6) Tata-kerja Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II termasuk susunan dan tata-kerja Sekretarisnya ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum. (7) Selambat-lambatnya enam bulan setelah pemungutan Suara diadakan, PPD II dibubarkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum.

Pasal 11

(1) Panitia Pemungutan Suara juga dapat disebut dengan singkatan PPS dibentuk dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I/Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I. (2) Panitia Pemungutan Suara terdiri dari unsur-unsur Pemerintah, Partai Politik dan Golongan Karya sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang anggota, termasuk Ketua dan Wakil Ketuanya, yang diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I/Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I, atas usul Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat III/Ketua PPD II. (3) Gubernur Kepala Daerah Tingkat I/Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I dapat mendelegasikan wewenangnya sebagai dimaksud dalam ayat (2) kepala Bupati/Walikomtadya Kepala Daerah Tingkat II/ Ketua PPD II yang bersangkutan, dan dalam hal demikian Anggota-anggota Panitia Pemungutan Suara termasuk Ketua dan Wakil Ketuanya, diangkat dan diberhentikan atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I/Ketua PPD I oleh Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II/ Ketua PPD II atas usul Camat. (4) Untuk keperluan Pemilihan Umum Menteri Dalam Negeri dapat MENETAPKAN pembagian Daerah Tingkat II/Kotamadya, yang belum terbagi dalam wilayah Kecamatan dalam wilayah yang setingkat dengan Kecamatan. (5) Camat, karena jabatannya menjadi anggota merangkap Ketua Panitia Pemungutan Suara. (6) Sekretaris Panitia Pemungutan Suara disingakt dan diberhentikan oleh Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II/Ketua PPD II, atas usul Ketuanya. (7) Tata-kerja Panitia Pemungutan Suara termasuk susunan dan tata-kerja Sekretarisnya ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati/Wali- kotamadya Kepala Daerah Tingkat II/Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II. (8) Selambat-lambatnya tiga bulan setelah pemungutan suara diadakan, Panitia Pemungutan Suara dibubarkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I/Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I.

Pasal 12

(1) Panitia Pendaftaran Pemilih dapat disebut dengan singkatan PPP dibentuk dengan Keputusan Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II/Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II. (2) Panitia Pendaftaran Pemilih terdiri dari sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang anggota, termasuk Ketua dan Wakil Ketuanya yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II/ Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tigkat II, atas usul Camat/Ketua Panitia Pemungutan Suara, untuk jangka waktu yang ditentukan oleh Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum. (3) Kepala Desa/daerah setingkat Desa, karena jabatannya, menjadi anggota merangkap Ketua Panitia Pendaftaran Pemilih. (4) Sekretaris Panitia Pendaftaran Pemilih diangkat dan diberhentikan oleh Camat atas nama Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II/ Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II.

Pasal 13

(1) Untuk melaksanakan ketentuan sebagai dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) UNDANG-UNDANG, di Departemen Luar Negeri dibentuk Panitia Pemilihan untuk Warganegara Republik INDONESIA di luar Negeri, dapat disebut Panitia Pemilihan Luar Negeri selanjutnya disingkat PPLN dibentuk dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum. (2) Panitia Pemilihan Luar Negeri terdiri dari pejabat-pejabat Departemen Luar Negeri dan pejabat Lembaga Pemilihan Umum, sebanyak-banyaknya terdiri dari 7 (tujuh) orang anggota, diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum atas usul Men- Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum atas usul Menteri Luar Negeri. (3) Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum mengangkat diantara anggota Panitia sebagai dimaksud dalam ayat (1) seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua atas usul Menteri Luar Negeri. (4) Sekretaris Panitia Pemilihan Luar Negeri diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum atas usul Menteri Luar Negeri. (5) Tata-Kerja Panitia Pemilihan Luar Negeri termasuk susunan dan tata kerja Sekretariatnya ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri/ketua Lembaga Pemilihan Umum. (6) Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah pemungutan suara diadakan, Panitia Pemilihan Luar Negeri dibubarkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum.

Pasal 14

(1) Ditiap-tiap Perwakilan Republik INDONESIA di luar Negeri termasuk Konsulat Jenderal serta Konsulat-konsulat yang tidak langsung dibawah Kedutaan Besar Republik INDONESIA dibentuk Panitia Pemungutan Suara terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota, yang diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Panitia Pemilihan Luar Negeri, atas usul Kepala Perwakilan. (2) Kepala Perwakilan Republik INDONESIA di luar Negeri mengangkat seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua diantara anggota Panitia Pemungutan Suara sebagai dimaksud dalam ayat (1). Kepala Perwakilan sendiri berhubung karena jabatannya tidak dibenarkan duduk dalam Panitia Pemungutan Suara setempat. (3) Dalam pelaksanaan tugasnya Panitia Pemungutan Suara sebagai dimaksud dalam ayat (1) bertanggungjawab kepada Panitia Pemilihan Luar Negeri melalui Kepala Perwakilan bersangkutan yang selanjutnya bertanggung-jawab kepada Menteri Luar Negeri. (4) Sekretaris Panitia Pemungutan Suara untuk Warganegara Republik INDONESIA di Luar Negeri diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Perwakilan yang bersangkutan.

Pasal 15

Untuk dapat diangkat menjadi anggota Panitia Pemilihan INDONESIA, Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I, Panitia Pemilihan untuk Warganegara Republik INDONESIA di Luar Negeri, Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II, Panitia Pemungutan Suara dan Panitia Pendaftaran Pemilih harus dipenuhi syarat- syarat sebagai berikut: a. Warganegara Republik INDONESIA yang telah berusia 21 (duapuluh satu) tahun; b cakap menulis dan membaca huruf latin: c. setia pada Pancasila sebagai Dasar ldeologi Negara, kepada UNDANG-UNDANG Dasar 1945 dan kepada Revolusi Kemerdekaan Bangsa INDONESIA Proklamasi 17 Agustus 1945, untuk mengemban Amanat Penderitaan Rakyat; d. tidak terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam "Gerakan Kontra Revolusi G.30.S/PKI" atau organisasi-organisasi terlarang lainnya-, e. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang tidak dapat diubah lagi; f. tidak nyata-nyata terganggu jiwa/ingatannya; g. penduduk wilayah kerja Panitia yang bersangkutan.

Pasal 16

Sebelum memangku jabatannya, Anggota-anggota Lembaga Pemilihan Umum, Panitia Pemilihan INDONESIA, Panitia Pemilihan Daerah Tingkat i, Panitia Pemilihan Luar Negeri, Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II, Panitia Pemungutan Suara dan Panitia Pendaftaran Pemilihan mengucapkan sumpah/ janji menurut agama/kepercayaan masing-masing. Pengucapan sumpah/janji diatur sebagai berikut: a. bagi penganut agama Islam didahului dengan kata "Demi Allah"; b. bagi penganut agama Kristen/Katholik diakhiri dengan kata "Kiranya Tuhan menolong saya", c. bagi penganut agama Hindu, didahului dengan kata "Om Atah Parama- wisesa"; d. bagi penganut agama Budha, didahului dengan kata "Demi Sang Hyang Adi Budha"; e. bagi mereka yang berkepercayaan kepada Tuhan Yang Mahaesa didahului dengan kata-kata lain yang sesuai dengan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Mahaesa. Bunyi sumpah/janji sebagai berikut: "Saya bersumpah (menyatakan dengan sesungguhnya), bahwa saya untuk menjadi Anggota (Ketua/Wakil Ketua/Lembaga Pemilihan Umum/Panitia Pemilihan INDONESIA/Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I/Panitia Pemilihan Luar Negeri/Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II/Panitia Pemungutan Suara/Panitia Pendaftaran Pemilih) langsung atau tidak langsung, dengan nama atau dalih apapun, tidak memberikan atau menjanjikan ataupun akan memberikan sesuatu kepada siapapun". "Saya bersumpah (berjanji), bahwa saya akan memegang rahasia yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan". "Bahwa dalam menjalankan tugas saya akan bekerja dengan jujur dan cermat dan senantiasa akan mendahulukan kepentingan Negara Republik INDONESIA daripada kepentingan pribadi atau golongan".

Pasal 17

Sumpah/janji sebagai dimaksud dalam Pasal 16 diucapkan dihadapan pejabat yang mengangkat anggota Badan Pelaksana/Penyelenggara Pemilihan Umum yang bersangkutan atau pejabat yang diberi kuasa untuk itu.

BAB III

DAFTAR PEMILIH

Pasal 18

Permulaan pendaftaran pemilih ditetapkan oleh Lembaga Pemilihan Umum.

Pasal 19

Setelah Ketua Panitia Pendaftaran - Pemilih mengumumkan jangka waktu pelaksanaan Pendaftaran Pemilih dalam wilayah kerjanya, pendaftar mendatangi rumah-rumah penduduk untuk mencatat diantara penghuni rumah- rumah tersebut nama-nama pemilih serta keterangan-keterangan lain sebagai dimaksud dalam Pasal 21 pada Kartu Pemilih seperti contoh formulir Model A.

Pasal 20

(1) Untuk tiap-tiap Desa/daerah setingkat Desa disusun dan dipelihara sebuah daftar pemilih, yang memuat nama-nama pemilih dari Desa itu. (2) Seorang pemilih hanya boleh didaftarkan satu kali dalam daftar pemilih diseluruh INDONESIA dan jika seorang pemilih mempunyai tempat tinggal lebih dari satu, maka ia harus memilih salah satu diantara tempat tinggal itu, dimana ia terdaftar sebagai penduduk.

Pasal 21

Dalam daftar pemilih dimuat keterangan-keterangan mengenai tiap-tiap pemilih, sebagai berikut : a. nama lengkap, termasuk gelar dan nama panggilan (jika ada); b. umur/tanggal lahir; c. belum/sudah/pernah kawin, d. jenis kelamin. e. alamat rumah f. pekerjaan.

Pasal 22

Pasal 23

Pendaftaran pemilih berakhir setelah Daftar Pemilih Tambahan disahkan sebagai dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2).

Pasal 24

Selain kegiatan sebagai dimaksud dalam, Pasal 19, pendaftar mencatat juga jumlah jiwa penduduk dari tiap-tiap keluarga. Jumlah ini diperoleh dari kepala keluarga atau dari salah seorang anggota keluarga tersebut.

Pasal 25

Jika ada keragu-raguan, pendaftar dapat meminta bantuan penduduk Desa yang dianggap ,nengetahuinya dan setelah memperoleh keterangan-keterangan seperlunya, disampaikan kepada Panitia Pendaftaran Pemilih untuk diambil keputusan.

Pasal 26

(1) Atas dasar bahan-bahan sebagai dimaksud dalam Pasal 21, dan 24 selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari sesudah tanggal yang ditetapkan Lembaga Pemilihan Umum sebagai dimaksud Pasal 18, Panitia Pendaftaran Pemilih harus sudah menyusun Daftar Pemilih Sementara, yang memuat nama-nama pemilih yang disusun menurut abjad dan menurut bentuk seperti contoh formulir Model AA. (2) Seorang pemilih didaftarkan. dengan nama lengkap dan cara menulis nama pemilih adalah sebagai berikut : a. nama pemilih lebih dahulu, kemudian disambung dengan nama keluarga/marga/suku, gelar dan sebagainya, dan apabila seorang pemilih mempunyai nama dewasa dan nama kecil, maka namanya ditulis menurut kelaziman sehari-hari, dan nama panggilan, jika ada ditulis paling belakang; b. wanita yang bersuami atau janda yang masih memakai nama almarhum suaminya, namanya ditulis lebih dahulu dan nama suaminya ditulis dibelakang. (3) Daftar Pemilih Sementara dibubuhi cap Kepala Desa/daerah setingkat Desa dan tanda tangan Ketua Panitia Pendaftaran Pemilih serta sekurang-kurangnya dua orang anggota lainnya.

Pasal 27

(1) Sehelai Daftar Pemilih Sementara sebagai dimaksud dalam Pasal 26 PERATURAN PEMERINTAH ini, sehari sesudah selesai penyusunannya diumumkan oleh Panitia Pendaftaran Pemilih pada Kantor Kepala Desa/daerah yang setingkat Desa atau ruangan lain yang ditentukan oleh Ketua Panitia Pendaftaran Pemilih. Sehelai Daftar Pemilih Sementara oleh Ketua Panitia Pendaftaran Pemilih segera dikirimkan kepada Panitia Pemungutan Suara. (2) Daftar sebagai dimaksud dalam ayat ( 1) tidak boleh dibawa keluar ruangan, dan umum diberi kesempatan melihat daftar itu selama 30 (tiga puluh) hari, sejak tanggal pengumumannya. (3) Dalam jangka waktu sebagai dimaksud dalam ayat (2) yang berkepentingan dapat mengajukan usul perubahan dan yang belum terdaftar dapat mendaftarkan diri kepada Panitia Pendaftaran Pemilih. Panitia Pendaftaran Pemilih segera memberikan keputusan atas usul-usul perubahan itu. Jika usul itu dapat diterima oleh Panitia Pendaftaran Pemilih, segera dilakukan perubahan dan hal ini diberitahukan kepada pihak yang berkepentingan. Berhubung dengan keputusan itu, Daftar Pemilih Sementara diperbaiki seperlunya. (4) Perbaikan Daftar Pemilih Sementara sebagai dimaksud dalam ayat (3) oleh Ketua Panitia Pendaftaran Pemilih berangsur-angsur diteruskan kepada Panitia Pemungutan Suara, supaya perbaikan-perbaikan itu diadakan juga pada Daftar Pemilih Sementara yang sudah dikirimkan kepadanya. (5) Jika usul itu tidak diterima, maka pihak yang bersangkutan dapat meminta perubahan dengan melalui Panitia Pendaftaran Pemilih kepada Panitia Pemungutan Suara. Ketua Panitia Pendaftaran Pemilih meneruskan secara beangsur-angsur pengaduan tersebut kepada Panitia Pemungutan Suara, untuk mendapat keputusan. (6) Panitia Pemungutan Suara segera memberi keputusan atas pengaduan sebagai dimaksud dalam ayat (5).

Pasal 28

(1) Panitia Pemungutan Suara selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sesudah jangka waktu sebagai dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) berakhir, mengesahkan Daftar Pemilih Sementara yang telah diperbaiki sebagai dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3), menjadi Daftar Pemilih, dengan memperhatikan keputusan atas pengaduan-pengaduan sebagai dimaksud dalam Pasal 27 ayat (6). (2) Sesudah itu Ketua Panitia Pemungutan Suara mengirimkan sehelai salinan Daftar Pemilih yang sudah disahkan kepada Ketua Panitia Pendaftaran Pemilih yang bersangkutan, sehelai Daftar Pemilih aslinya disimpan di Kantor Panitia Pemungutan Suara.

Pasal 29

(1) Selama 10 (sepuluh) hari sesudah pengesahan Daftar Pemilih sebagai dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2), kepada pemilih yang namanya belum tercantum dalam Daftar Pemilih, diberi kesempatan untuk mendaftarkan diri kepada Panitia Pendaftaran Pemilih supaya namanya dimasukkan dalam suatu Daftar Pemilih Tambahan. (2) Selambat-lambatnya 5 (lima) hari sesudah jangka waktu sebagai dimaksud dalam ayat (1), Panitia Pendaftaran Pemilih sudah menyusun Daftar Pemilih Tambahan menurut bentuk dan cara sebagai dimaksud dalam Pasal 26 serta sehelai Daftar Pemilih Tambahan dikirimkan kepada Ketua Panitia Pemungutan Suara untuk disahkan.

Pasal 30

Ketua Panitia Pemungutan Suara segera mengirimkan kembali sehelai Daftar Pemilih Tambahan yang sudah disahkan kepada Ketua Panitia Pendaftaran Pemilih yang bersangkutan.

BAB Kedua

Daftar Pemilih Sementara

Pasal 26

(1) Atas dasar bahan-bahan sebagai dimaksud dalam Pasal 21, dan 24 selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari sesudah tanggal yang ditetapkan Lembaga Pemilihan Umum sebagai dimaksud Pasal 18, Panitia Pendaftaran Pemilih harus sudah menyusun Daftar Pemilih Sementara, yang memuat nama-nama pemilih yang disusun menurut abjad dan menurut bentuk seperti contoh formulir Model AA. (2) Seorang pemilih didaftarkan. dengan nama lengkap dan cara menulis nama pemilih adalah sebagai berikut : a. nama pemilih lebih dahulu, kemudian disambung dengan nama keluarga/marga/suku, gelar dan sebagainya, dan apabila seorang pemilih mempunyai nama dewasa dan nama kecil, maka namanya ditulis menurut kelaziman sehari-hari, dan nama panggilan, jika ada ditulis paling belakang; b. wanita yang bersuami atau janda yang masih memakai nama almarhum suaminya, namanya ditulis lebih dahulu dan nama suaminya ditulis dibelakang. (3) Daftar Pemilih Sementara dibubuhi cap Kepala Desa/daerah setingkat Desa dan tanda tangan Ketua Panitia Pendaftaran Pemilih serta sekurang-kurangnya dua orang anggota lainnya.

Pasal 27

(1) Sehelai Daftar Pemilih Sementara sebagai dimaksud dalam Pasal 26 PERATURAN PEMERINTAH ini, sehari sesudah selesai penyusunannya diumumkan oleh Panitia Pendaftaran Pemilih pada Kantor Kepala Desa/daerah yang setingkat Desa atau ruangan lain yang ditentukan oleh Ketua Panitia Pendaftaran Pemilih. Sehelai Daftar Pemilih Sementara oleh Ketua Panitia Pendaftaran Pemilih segera dikirimkan kepada Panitia Pemungutan Suara. (2) Daftar sebagai dimaksud dalam ayat ( 1) tidak boleh dibawa keluar ruangan, dan umum diberi kesempatan melihat daftar itu selama 30 (tiga puluh) hari, sejak tanggal pengumumannya. (3) Dalam jangka waktu sebagai dimaksud dalam ayat (2) yang berkepentingan dapat mengajukan usul perubahan dan yang belum terdaftar dapat mendaftarkan diri kepada Panitia Pendaftaran Pemilih. Panitia Pendaftaran Pemilih segera memberikan keputusan atas usul-usul perubahan itu. Jika usul itu dapat diterima oleh Panitia Pendaftaran Pemilih, segera dilakukan perubahan dan hal ini diberitahukan kepada pihak yang berkepentingan. Berhubung dengan keputusan itu, Daftar Pemilih Sementara diperbaiki seperlunya. (4) Perbaikan Daftar Pemilih Sementara sebagai dimaksud dalam ayat (3) oleh Ketua Panitia Pendaftaran Pemilih berangsur-angsur diteruskan kepada Panitia Pemungutan Suara, supaya perbaikan-perbaikan itu diadakan juga pada Daftar Pemilih Sementara yang sudah dikirimkan kepadanya. (5) Jika usul itu tidak diterima, maka pihak yang bersangkutan dapat meminta perubahan dengan melalui Panitia Pendaftaran Pemilih kepada Panitia Pemungutan Suara. Ketua Panitia Pendaftaran Pemilih meneruskan secara beangsur-angsur pengaduan tersebut kepada Panitia Pemungutan Suara, untuk mendapat keputusan. (6) Panitia Pemungutan Suara segera memberi keputusan atas pengaduan sebagai dimaksud dalam ayat (5).

(1) Warganegara Republik INDONESIA bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis INDONESIA, termasuk organisasi massanya, atau yang terlibat langsung atau tak langsung dalam "Gerakan Kontra Revolusi G.30.S/ PKI", antara lain termasuk Golongan A, B dan C, sebagai dimaksud dalam Pasal 4 Keputusan Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban Nomor KEP 028/KOPKAM/10/1968 sebagaimana telah disempurnakan dengan Keputusan Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban Nomor KEP 010/KOPKAM/3/ 1969 tidak didaftar sebagai pemilih. Demikian pula bekas anggota organisasi terlarang lainnya tidak didaftar sebagai pemilih kecuali apabila berdasarkan suatu peraturan perundang- undangan seseorang telah mendapat amnesti, abolisi atau grasi. (2) Kepala Desa/daerah setingkat Desa memberikan daftar Warganegara Republik INDONESIA sebagai dimaksud dalam ayat (1) kepada Menteri Dalam Negeri melalui Camat, Bupati/Walikotamadya/Kepala Daerah Tingkat II dan Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I, setelah diteliti oleh Pelaksana Khusus Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban yang bersangkutan. (3) Dengan memperhatikan hasil penelitian sebagai dimaksud dalam ayat (2) Menteri Dalam Negeri mengesahkan daftar-daftar tersebut setelah meneliti bersama-sama Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban dan selanjutnya menyampaikannya kepada Lembaga Pemilihan Umum. (4) Untuk keperluan pendaftaran pemilih Lembaga Pemilihan Umum meneruskan salinan daftar sebagai dimaksud dalam ayat (3) kepada Panitia-panitia Pemilihan yang bersangkutan. (5) Yang dapat dipertimbangkan penggunaan hak memilihnya bagi mereka yang kehilangan hak pilihnya sebagai dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UNDANG-UNDANG yaitu yang terlibat dalam "Gerakan Kontra Revolusi G.30.S./PKI", terbatas diantara Golongan C yang penentuannya dilakukan secara selektif dan berdasarkan penilaian yang positif serta penelitian secara cermat oleh pejabat yang berwenang. (6) Tatacara penelitian dan penilaian terhadap mereka sebagai dimaksud dalam ayat (5) dan pengesahannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan PRESIDEN. (7) Menteri Dalam Negeri mengesahkan daftar nama-nama orang yang telah diteliti dan dinilai sebagai dimaksud dalam ayat (6) dan selanjutnya menyampaikannya kepada Lembaga Pemilihan Umum. (8) Untuk keperluan pendaftaran pemilih Lembaga Pemilihan Umum meneruskan salinan daftar sebagai dimaksud dalam ayat (7) kepada Panitia-panitia Pemilihan yang bersangkutan. (9) Daftar Warganegara Republik INDONESIA yang tidak dapat didaftar sebagai pemilih tetap dipelihara sebaik-baiknya dan pengaturan selanjutnya ditentukan oleh Menteri Dalam Negeri.