Peraturan PRESIDEN ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan PRESIDEN ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 Desember 2006 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 9 Desember 2006 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd.
DR. HAMID AWALUDIN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2006 NOMOR 101 PERSETUJUAN TENTANG KERJASAMA EKONOMI ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK SLOVAKIA Pemerintah
dan Pemerintah Republik Slovakia, selanjutnya disebut "Para Pihak", Terinspirasi oleh persahabatan yang telah lama terjalin dan kerjasama yang telah ada di antara Republik INDONESIA dan Republik Slovakia;
Bermaksud meningkatkan dan mengintensifkan kerjasama ekonomi yang didasarkan pada timbal balik dan saling menguntungkan;
Menyadari pentingnya keberadaan kerangka hukum bagi hubungan INDONESIA - Slovakia sesuai dengan hukum dan ketentuan yang berlaku di kedua negara;
Telah menyetujui sebagai berikut:
PASAL I TUJUAN Para Pihak sepakat bahwa tujuan dari persetujuan ini, berdasarkan hukum dan peraturan yang berlaku di kedua Negara, adalah untuk:
1. mempromosikan kegiatan-kegiatan ditujukan pada pengembangan kejasama ekonomi bilateral,
2. mendukung dan mengembangkan kontak-kontak bisnis,
3. memfasilitasi pengembangan investasi bilateral dan pengidentifikasian peluang ekonomi dan investasi di kedua Negara,
4. memperkokoh kerjasama dalam rangka peningkatan hubungan ekonomi antara kedua Negara.
PASAL II KERJASAMA EKONOMI Para Pihak memiliki kesamaan komitmen untuk melaksanakan prinsip-prinsip ekonomi pasar bebas. Kedua Pihak, setuju untuk meningkatkan dan memfasilitasi kerjasama yang lebih luas antar perorangan maupun badan hukum termasuk asosiasi-asosiasi bisnis, lembaga-lembaga, dan perwakilan-perwakilan, sesuai dengan hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku di kedua negara. Kedua Pihak setuju untuk :
1. melakukan pertukaran informasi mengenai perkembangan ekonomi dan perdagangan bilateral, perencanaan ekonomi, prakiraan-prakiraan dan strategi-strategi,
2. saling memberi informasi mengenai kemungkinan-kemungkinan sehubungan dengan pameran dagang, pameran-pameran, misi-misi wirausaha dan aktivitas-aktivitas promosi yang lain,
3. memfasilitasi pertukaran pakar, para teknisi, para investor, dan wakil-wakil bisnis dari sektor BUMN dan swasta,
4. mencari kemungkinan-kemungkinan mengeksplorasi dan mempromosikan dalam usaha gabungan dengan mitra usaha.
PASAL III PEJABAT BERWENANG Dalam rangka mencapai tujuan dari Persetujuan ini, Pemerintah INDONESIA akan diwakili oleh Departemen Luar Negeri Republik INDONESIA dan Pemerintah Republik Slovakia akan diwakili oleh Kementerian Ekonomi Republik Slovakia.
PASAL IV KOMISI BERSAMA
1. Para Pihak akan membentuk Komisi Bersama di bidang Ekonomi, yang selanjutnya disebut "Komisi", yang terdiri dari para wakil-wakil Departemen Luar Negeri Republik INDONESIA, Kementerian Ekonomi Republik Slovakia, dan Kementerian Luar Negeri Republik Slovakia untuk mencapai tujuan persetujuan ini.
2. Pertemuan dari Komisi akan dilaksanakan sekali dalam setahun, baik di INDONESIA maupun di Slovakia, tempat dan tanggal pertemuan harus disetujui oleh wakil-wakil Para Pihak.
3. Tugas-tugas Komisi adalah sebagai berikut:
a. mendiskusikan perkembangan hubungan ekonomi bilateral;
b. mengidetifikasi kemungkinan-kemungkinan baru bagi perkembangan lebih lanjut pada kerja sama perdagangan dan ekonomi;
c. memberi saran bagi peningkatan kerja sama di bidang
ekonomi antara perusahaan-perusahaan di kedua negara;
d. membuat rekomendasi-rekomendasi bagi pelaksanaan Persetujuan ini.
4. Komisi harus terdiri dari pakar-pakar Para Pihak dan wakil-wakil dari organisasi-organisasi dan lembaga-lembaga yang terkait.
5. Pada akhir pertemuan, "Agreed Minutes" yang telah disiapkan oleh delegasi tuan rumah harus disepakati dan ditandatangani oleh ketua delegasi Para Pihak.
PASAL V PERUBAHAN Persetujuan ini dapat diperbaharui dan dirubah setiap saat secara tertulis dengan persetujuan bersama antara Para Pihak.
Perbaikan atau perubahan berlaku pada tanggal yang telah ditentukan Para Pihak dan merupakan satu bagian dari Persetujuan ini.
PASAL VI PENYELESAIAN SENGKETA Setiap sengketa atau perbedaan pendapat yang timbul dari penafsiran atau implementasi dari Persetujuan ini akan diselesaikan secara damai melalui perundingan atau konsultasi antar Pihak.
PASAL VII KETENTUAN PENUTUP
1. Bagi Republik Slovakia, Persetujuan ini tidak dapat ditafsirkan dalam cara-cara tertentu sebagai upaya untuk mempengaruhi dengan berbagai cara bagi kewajiban-kewajiban yang timbul dari keanggotaannya dalam Uni Eropa.
2. Perjanjian ini mulai berlaku 60 (enam puluh) hari setelah pemberitahuan terakhir, di mana Para Pihak saling memberitahukan melalui jalur diplomatik, mengenai pemenuhan persyaratan-persyaratan persetujuan ini disesuaikan dengan hukum nasional masing-masing negara.
3. Persetujuan berlaku selama jangka waktu 5 (lima) tahun, dan dapat diperbaharui untuk 5 (lima) tahun berikutnya, kecuali salah satu Pihak mengakhiri atau memperbaharuinya melalui pemberitahuan tertulis sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa berlakunya.
4. Pengakhiran persetujuan ini tidak akan mempengaruhi keabsahan atau jangka waktu dari setiap pengaturan-pengaturan, program-program, aktivitas-aktivitas, atau proyek-proyek yang sedang berjalan dalam kerangka Persetujuan ini hingga pengaturan-pengaturan, program-program, aktivitas-aktivitas, atau proyek-proyek tersebut selesai, kecuali jika terdapat kesepakatan dari Para Pihak.
Sebagai Bukti yang bertanda tangan di bawah ini, dengan diberi kuasa oleh pemerintahnya masing-masing, akan
menandatangani Persetujuan ini.
Dibuat di Jakarta pada 2 Mei, 2006 dalam rangkap dua, masing-masing dalam bahasa INDONESIA, bahasa Slovakia dan bahasa Inggris, seluruh naskah mempunyai kekuatan hukum yang sama. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran, maka naskah dalam Bahasa Inggris yang berlaku.
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA PEMERINTAH REPUBLIK SLOVAKIA ttd.
ttd.
EDDY HARIYADHI LASOLO POMOTHY AGREEMENT ON ECONOMIC COOPERATION BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE SLOVAK REPUBLIC The Government of the Republic of INDONESIA and the Government of the Slovak Republic Hereafter referred to as "the Parties";
Inspired by the traditional links of friendship and cordial relations, which exist between the Republic of INDONESIA and the Slovak Republic;
Desirous of developing and intensifying their economic cooperation on the basis of reciprocity and mutual benefit;
Conscious of the necessity of existence of an adequate legal framework for Indonesian -Slovak relations in accordance with the applicable laws and regulations in the respective countries;
Have agreed as follows:
ARTICLE I Objectives The Parties agree that the objectives of the Agreement, in accordance with applicable laws and regulations in respective countries, are :
1. to promote activities aimed .at the development of bilateral economic cooperation,
2. to support and develop business contacts,
3. to facilitate the expansion of bilateral investment and identification of economic and investment opportunities in their respective countries,
4. to reinforce cooperation for the enhancement of economic relations between the two countries.
ARTICLE II Economic Cooperation The Parties share a commitment to the principles of free market
economy. They consequently agree to encourage and facilitate greater cooperation between their natural and legal persons including business associations, institutions and agencies, in accordance with applicable laws and regulations in respective countries. To this end, they agree to:
1. exchange information on economic development and bilateral trade, economic plans, forecasts, and strategies,
2. inform each other of existing possibilities concerning trade fairs, exhibitions, entrepreneural missions and other promotional activities,
3. facilitate an exchange of experts, technicians, investors, and business representatives of the public an private sectors, and
4. explore and promote joint business possibilities in third countries arising from partnership between Indonesian and Slovak companies.
ARTICLE III Competent Authorities For the purpose of this Agreement, the Government of the Republic of INDONESIA will be represented by the Department of Foreign Affairs of the Republic of INDONESIA and the Government of the Slovak Republic will be represented by the Ministry of Economy of the Slovak Republic.
ARTICLE IV Joint Committee
1. The Parties shall establish a Joint Economic Committee, hereafter referred to as "the Committee", comprised of representatives of the Department of Foreign Affairs of the Republic of INDONESIA and the Ministry of Economy of the Slovak Republic, Ministry of Foreign Affairs of the Slovak Republic to accomplish the objectives of this Agreement.
2. The meetings of the Committee shall be convened once a year alternately in INDONESIA and Slovakia, the date and venue of the meetings shall be mutually agreed upon by representatives of the Parties.
3. The duties of the Committee shall include, in particular, the following:
a) discussions on the development of bilateral economic relations;
b) identifying new possibilities for further development of trade and economic cooperation;
c) drawing up suggestions for the improvement of terms of economic cooperation between enterprises of both countries;
d) making recommendations for the implementation of this Agreement.
4. The Committee shall be composed of experts of the two Parties and representatives of relevant organizations and institutions,
5. At the conclusion of the meetings. an Agreed Minutes prepared
by the host delegation shall be agreed upon and signed by both heads of delegations.
ARTICLE V Amendment This Agreement may be reviewed and amended at any time by mutual written consent of the Parties, Such revisions or amendments shall come into effect on such date as may be determined by the Parties and shall form an integral part of this Agreement.
ARTICLE VI Settlement of Disputes Any disputes or differences arising out of the interpretation or implementation of this Agreement shall be settled amicably through negotiation or consultation between the Parties, ARTICLE VII Final Provisions
1. Concerning the Slovak Republic this Agreement may not be interpreted in such a way as to affect in any way the obligations arising from its membership in the European Union.
2. This Agreement shall enter into force 60 (sixty) days after the date of the last notification, by which the Parties inform each other through diplomatic channels;
that constitutional requirements for giving effect to this Agreement in the respective countries have been fulfilled.
3. The Agreement shall remain in force for a period of 5 (five) years and upon the expiry thereof shall be renewed for another 5 (five) years thereafter. unless either Party wishes to terminate it or renew it for a shorter period. in which case a written notification shall be made 6 (six) months in advance.
4. The termination of this Agreement shall not have effect on the validity and duration of any arrangements. programs, activities, or projects being implemented under this Agreement until the completion of such arrangements, programs, activities, or projects unless the Parties decide otherwise.
IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized by their respective Governments, have signed this Agreement.
DONE at Jakarta, this 2 nd day of May 2006, in duplicate, in Indonesian, the Slovak and English languages; all texts being equally authentic. In case of any divergence of interpretation of this Agreement; the English text shall prevail.
FOR THE GOVERNMENT FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA OF THE SLOVAK REPUBLIC
ttd, ttd, EDDY HARIYADHI LASZLO PAMOTHY