Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2006 tentang PENGESAHAN...

Pasal 1

Mengesahkan Persetujuan antara Pemerintah Republik INDONESIA dan Pemerintah Republik Ekuador mengenai Pembebasan Visa (Agreement between the Government of the Republic of INDONESIA and the Government of the Republic of Ecuador on Visa Exemption) yang telah ditandatangani pada tanggal 14 Juli 2006 di Jakarta yang salinan naskah aslinya dalam bahasa INDONESIA, bahasa Inggris, dan bahasa Spanyol sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan PRESIDEN ini.

Pasal 1

Koreksi

PEMBEBASAN VISA Warga Negara Republik INDONESIA, pemegang paspor diplomatik atau paspor dinas yang berlaku, dan Warga Negara Republik Ekuador, pemegang paspor diplomatik, paspor dinas atau paspor khusus yang berlaku, dibebaskan dari keharusan memperoleh visa masuk, visa transit dan visa tinggal dalam wilayah Pihak lain dalam jangka waktu yang tidak melebihi 14 (empat belas) hari sejak tanggal masuk, dengan kemungkinan perpanjangan maksimal 30 (tiga puluh) hari secara keseluruhan atas dasar persetujuan dari negara penerima dan permintaan tertulis dari misi diplomatik atau konsuler dari Pihak lainnya.

Pasal 2

Koreksi

MASA BERLAKU PASPOR Jangka waktu paspor yang berlaku dari warga negara setiap Pihak sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum memasuki wilayah Pihak yang lain.

Pasal 3

Koreksi

PEMBATASAN VISA Pemegang paspor yang berlaku dari setiap Pihak merujuk kepada Persetujuan ini diperbolehkan memasuki atau meninggalkan wilayah Pihak lainnya di tempat manapun yang diijinkan untuk maksud tersebut oleh pihak imigrasi yang berwenang, tanpa pembatasan apapun kecuali di tempat-tempat yang telah ditentukan dalam ketentuan keamanan, migrasi, bea cukai dan kesehatan serta ketentuan lainnya yang secara hukum dapat diterapkan kepada pemegang paspor yang berlaku, merujuk kepada Pasal 1 Persetujuan ini.

Pasal 4

Koreksi

VISA BAGI ANGGOTA MISI DIPLOMATIK DAN KONSULER Warga negara dari masing-masing Pihak yang memegang paspor yang berlaku, merujuk kepada Pasal 1 Persetujuan ini, dan ditugaskan sebagai anggota misi diplomatik atau konsuler di dalam wilayah Pihak lain, termasuk anggota keluarga mereka (istilah anggota keluarga merujuk kepada pasangan dan anak-anak yang belum menikah), disyaratkan untuk memperoleh visa masuk yang sah dari kedutaan besar Pihak lainnya.

Pasal 5

Koreksi

HAK INSTANSI BERWENANG Kedua belah Pihak memiliki hak untuk menolak memberikan ijin masuk bagi perorangan yang dianggap tidak diharapkan masuk atau yang dapat membahayakan keamanan masyarakat, ketertiban umum, kesehatan umum atau keamanan nasional dan untuk memperpendek masa tinggal bagi mereka yang telah berada di wilayah Negara Penerima.

Pasal 6

Koreksi

PENUNDAAN 1. Masing-masing Pihak dapat menunda sementara waktu, secara keseluruhan atau sebagian, pelaksanaan Persetujuan ini, dengan alasan keamanan nasional, ketertiban umum atau kesehatan umum. 2. Berlakunya maupun berakhirnya tindakan sebagaimana disebutkan dalam ayat 1 Pasal ini harus diberitahukan kepada Pihak lainnya melalui saluran diplomatik.

Pasal 7

Koreksi

CONTOH DAN PENERBITAN PASPOR ATAU DOKUMEN PERJALANAN 1. Kedua Pihak saling menukarkan contoh paspor yang digunakan oleh masing-masing Pihak melalui saluran diplomatik dalam kurun waktu 30 hari setelah penandatanganan Persetujuan ini, dan setiap Pihak harus memberikan Pihak lainnya contoh paspor baru apapun dalam kurun waktu 30 hari sebelum penerbitannya. 2. Kedua Pihak saling memberitahukan satu sama lain mengenai adanya perubahan hukum nasional yang diberlakukan terkait dengan penerbitan paspor. 3. Jika seorang warga negara dari setiap Pihak kehilangan paspor, merujuk kepada Pasal 1 Persetujuan ini, di dalam wilayah Pihak lainnya, maka yang bersangkutan harus memberitahukan kepada Pihak berwenang dari negara tuan rumah untuk tindak lanjut yang diperlukan. Misi diplomatik atau konsulat yang bersangkutan akan mengeluarkan paspor atau dokumen perjalanan baru kepada warga negara tersebut dan memberitahukan kepada pihak yang berwenang dari negara tuan rumah.

Pasal 8

Koreksi

PENYELESAIAN PERSELISIHAN Setiap perbedaan atau perselisihan yang timbul dari penafsiran atau pelaksanaan ketentuan persetujuan ini akan diselesaikan secara damai melalui konsultasi atau perundingan antara Para Pihak.

Pasal 9

Koreksi

AMANDEMEN Persetujuan ini dapat diamandemen atau direvisi, apabila dipandang perlu, berdasarkan kesepakatan bersama secara tertulis oleh Para Pihak. Amandemen dan revisi tersebut akan berlaku pada tanggal yang ditentukan oleh Para Pihak.

Pasal 10

Koreksi

MULAI BERLAKU, MASA BERLAKU DAN PENGAKHIRAN 1. Persetujuan ini mulai berlaku 30 (tiga puluh) hari dari tanggal diterimanya pemberitahuan terakhir dimana Para Pihak saling memberitahukan Pihak lainnya melalui saluran diplomatik bahwa semua persyaratan untuk mulai berlakunya Persetujuan ini sebagaimana diatur oleh peraturan perundangan nasional masing-masing negara, telah dipenuhi. 2. Persetujuan ini akan berlaku selama periode 5 (lima) tahun dan dapat diperbaharui untuk jangka waktu 5 (lima) tahun berikutnya berdasarkan kesepakatan bersama secara tertulis. 3. Setiap Pihak dapat mengakhiri Persetujuan ini dengan menyampaikan kepada Pihak lain pemberitahuan tertulis mengenai pengakhiran tersebut, mellalui saluran diplomatik 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengakhiran dimaksud. SEBAGAI BUKTI, yang bertandatangan dibawah ini, telah menandatangani Persetujuan ini. DIBUAT di Jakarta, pada tanggal empat belas bulan Juli pada tahun dua ribu enam, dalam rangkap dua, dalam Bahasa INDONESIA, Bahasa Spanyol dan Bahasa Inggris. Semua naskah adalah asli. Dalam hal terdapat perbedaan dalam penafsiran, naskah dalam Bahasa Inggris yang berlaku. UNTUK PEMERINTAH UNTUK PEMERINTAH REPUBLIK EKUADOR ttd. ttd. Dr.N. Hassan Wirajuda Dr. Francisco Carrion Mena Menteri Luar Negeri Menteri Luar Negeri AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ECUADOR ON VISA EXEMPTION The Government of the Republik of INDONESIA and the Government of the Republic of Ecuador, hereinafter referredto as "The Parties", CONSIDERING the friendly relations between the two countries; DESIRING to further strengthen such relations, on a reciprocal basis, by facilitating the entry of nationals of INDONESIA and Ecuador into their respective countries; PURSUANT to the prevailing laws and regulations of the respecting countries; HAVE AGREED as follows : ARTICLE 1 VISA EXEMPTION Nationals of the Republic of INDONESIA, holders of valid diplomatic or service passports, and nationals of the Republic of Ecuador, holders of valid diplomatic, official, or special passports, shall not be required to obtain visa to enter, transit and stay in the territory of the other Party for a period which does not exceed 14 (fourteen) days from the date of entry, with possible extension maximum 30 (thirty) days in total on the basis of approval of host country and written request from the diplomatic mission or consular post of the other Party. ARTICLE 2 DURATION OF PASSPORT VALIDITY The duration of passport validity of nationals of either Party shall be at least 6 (six) months before entering the territory of the other Party. ARTICLE 3 VISA RESTRICTION The holders of the valid passport of either Party referred to this Agreement may enter into and depart from the territory of other Party by any point authorized for that purpose by the competent immigration authorities, without any restriction except for those stipulated in the security, migratory, custom and sanitary provisions and others which may be legally apllicable to holders of valid passport referred to Article 1 of this Agreement. ARTICLE 4 VISA FOR MEMBERS OF DIPLOMATIC OR CONSULAR MISSION Nationals of each Party who are holder of valid passport referred to Article 1 of this Agreement and assigned as members of diplomatic or consular mission in the territory of the other Party, including their family members (the term family members refers to the spouse and unmarried children), shall be required to obtain appropriate entry visa from the Embassy of the other Party. ARTICLE 5 THE RIGHT OF AUTHORITIES Both Parties reserve themselves the right to refuse admission to person considered undesirable or likely to endanger the public peace, public order, public health or national security and those already in the territory of the Recciving State, to shorten their stay. ARTICLE 6 SUSPENSION 1. Each Party may temporarily suspend this Agreement either in whole or in part, with the reasons of national security Public order or Public health. 2. The introduction as well as termination of the measures stated in paragraph 1 of this Article shall be duly informed to other Party through diplomatic channels. ARTICLE 7 SAMPLE AND ISSUANCE OF PASSPORT OR TRAVEl DOCUMIENT 1. The two Parties shall exchange through diplomatic channels the samples of the passport being used by each Party within 30 days after the signing of this Agreement, and either Party shall provide to the other Party the sample of any new passport within 30 days before it is issued. 2. The two Parties shall properly inform to each other about the modification introduced in their national laws related to passports issued. 3. If a national of either Party losses his/her valid passport, referrcd to Article 1 of this Agreement. in the territory of the other Party, he/she shall inform the concerned authorities of the host country for appropriate action, The concerned diplomatic mission or consulate shall issue a new passport or travel document to the aforementioned national and inform the competent authorities of the host country. ARTICLE 8 SETTLEMENT OF DISPUTE Any difference or dispute arising out of the interpretation or implementation of the provision of this Agreement shall be settled amicably by consultation or negotiation between the Parties. ARTICLE 9 AMENDMENT This Agreement may be amended or revised, if it is deemed necessary, by mutual consent in writing by the Parties. Such amendment and revision shall enter into force on such date as may be determined by the Parties. ARTICLE 10 ENTRY INTO FORCE, DURATION AND TERMINATION 1. This Agreement shall enter into force 30 (thirty) days from the day the receipt of last notification in which the Parties have informed each other through diplomatic channels that all requirements for entry into force of the Agreement as stipulated by their respective national legislation have been met. 2. This Agreement shall remain in force for a period of 5 (five) years and may be renewed for further periods of 5 (five) years by mutual consent in writing. 3. Either Party may terminate this Agreement by giving to the other Party a written notice of termination, through diplomatic channels, 30 (thirty) days prior to intended date of termination. IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, have signed the present Agreement. DONE at Jakarta on this fourteenth day of July, in the year two thousand and six, in two originals each in the Indonesian, Spanish and English languages. All texts being equally authentic. In case of any divergence of interpretation, the English text Shall prevail. FOR THE GOVERNMENT OF THE FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA REPUBLIC OF ECUADOR ttd. ttd. Dr.N. Hassan Wirajuda Dr. Francisco Carrion Mena Minister for Foreign affairs Minister for Foreign Affairs

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2006 tentang PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH RI DAN PEMERINTAH REPUBLIK EKUADOR MENGENAI PEMBEBASAN VISA (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ECUADOR ON VISA EXEMPTION)

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10