Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2025 tentang PERUBAHAN ...

Pasal 35E

(1) Badan Cadangan Nasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. (21 Badan Cadangan Nasional dipimpin oleh Kepala Badan.

Pasal 35F

Koreksi

Badan Cadangan Nasional mempunyai tugas menyelenggarakan pembentukan, penetapan, dan pembinaan komponen cadangan, serta penataan dan pembinaan bela negara dan keveteranan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35G

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35F, Badan Cadangan Nasional menyelenggarakan fungsi: pen5rusuna.n kebijakan teknis, program, dan EmggarEm pembentukan, penetapan, dan pembinaan komponen cadangan, serta penataan dan pembinaan bela negara dan keveteranan; a b. pelaksanaan . . . PRESIDEN b c peLaksanaan pembentukan, penetapan, dan pembinaan komponen cadangan, serta penataan dan pembinaan bela negara dan keveteranan; pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pembentukan, penetapan, dan pembinaan komponen cadangan, serta penataan dan pembinaan bela negara dan keveteranan; pelaksanaan administrasi Badan; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Pasal 35H

(1) Badan Cadangan Nasional terdiri atas Sekretariat Badan dan paling banyak 5 (lima) pusat. (21 Sekretariat Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana. (3) Dalam hal tugas dan fungsi Sekretariat Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilaksanakan oleh jabatan fungsional, dapat dibentuk paling banyak 4 (empat) bagian. (41 Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana. (5) Dalam hal tugas dan fungsi bagran sebagaimana dimaksud pada ayat (41 tidak dapat dilaksanakan oleh jabatan fungsional, dapat dibentuk paling banyak 3 (tiga) subbagian. (6) Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana. (71 Dalam hal tugas dan fungsi pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dapat dilaksanakan oleh jabatan fungsional, dapat dibentuk paling banyak 3 (tiga) bidang dan I (satu) subbagian yang menangani fungsi ketatausahaan. d. e. (8)Bidang. . . (8) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (7) terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana. (9) Dalam hal tugas dan fungsi bidang sslagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak dapat dilaksanakan oleh jabatan fungsional, dapat dibentuk paling banyak 3 (tiga) subbidang. (10) Pembentukan bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (7), subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (7), dan subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (9), dilakukan secara selektif dan didasarkan pada kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 18. Judul Bagran Kesembilan BAB III diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Bagran Kesembilan Badan Teknologi Pertahanan 19. Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

(1) Badan Teknologi Pertahanan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. (21 Badan Teknologi Pertahanan dipimpin oleh Kepala Badan. 2O. Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

Badan Teknologi Pertahanan mempunyai tugas menyelenggaralan pengembangan teknologi pertahanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 21. Ketentuan. . . F,EPUELIK INDONESIA 2 1. Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Badan Teknologi Pertahanan menyelenggarakan fungsi : a. penJrusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran pengembangan teknologi pertahanan; b. pelaksanaan pengembangan teknologi pertahanan; c. pelalsanaan kerja sarna pengembangan teknologi pertahanan; d. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengembangan teknologi pertahanan; e pelaksanaan administrasi Badan; dan f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri. 22. Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

(1) Badan Teknologi Pertahanan terdiri atas Sekretariat Badan dan paling banyak 5 (lima) pusat. (2) Sekretariat Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana. (3) Dalam hal tugas dan fungsi Sekretariat Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilaksanalan oleh jabatan fungsional, dapat dibentuk paling banyak 4 (empat) bagian. (4) Bagian . . . N,EPUBLIK INDONESIA (4) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana. (5) Dalam hal tugas dan fungsi bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (41 tidak dapat dilaksanakan oleh jabatan fungsional, dapat dibentuk paling banyak 3 (tiga) subbagian. (6) Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana. (71 Dalam hal tugas dan fungsi pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dapat dilaksanakan oleh jabatan fungsional, dapat dibentuk paling banyak 3 (tiga) bidang dan 1 (satu) subbagian yang menangani fungsi ketatausahaan. (8) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (7) terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana. (9) Dalam hal tugas dan fungsi bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak dapat dilaksanakan oleh jabatan fungsional, dapat dibentuk paling banyak 3 (tiga) subbidang. (10) Pembentukan bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (7), subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayal (71, dan subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (9), dilakukan secara selektif dan didasarkan pada kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 23. Judul Bagian Kesepuluh BAB III diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Baglan Kesepuluh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertahanan 24. Ketentuan . . . PRESIDEN PIJBLIK INDONES]A 24. Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

(l) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertahanan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. (21 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertahanan dipimpin oleh Kepala Badan. 25. Ketentuan Pasal 41 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

Badan Sumber Daya Manusia Pertahanan mempunyai tugas sumber daya manusia di bidang pertahanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 26. Ketentuan Pasal 42 diubah sehingga berbunyi sslagai berikut:

Pasal 42

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertahanan menyelenggarakan fungsi: penyusunan kebijakan teknis, program, dan €rnggaran pengembangan sumber daya manusia di bidang pertahanan; pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang pertahanan; pelaksanaan penilaian dan pengembangan kompetensi pegawai di lingkungan Kementerian; a. b c d. pemantauan . . . FEPUBLIK INDONES]A d. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan sumber daya manusia di bidang pertahanan; pelaksanaan administrasi Badan; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri. 27. Ketentuan Pasal 43 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

(1) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertahanan terdiri atas Sekretariat Badan dan paling banyak 5 (lima) pusat. (2) Sekretariat Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana. (3) Dalam ha1 tugas dan fungsi Sekretariat Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (21tidak dapat dilaksanakan oleh jabatan fungsional, dapat dibentuk paling banyak 4 (empat) bagian. (41 Bagian sebagaimana dimalsud pada ayat (3) terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana. (5) Dalam hal tugas dan fungsi bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dilaksanakan oleh jabatan fungsional, dapat dibentuk paling banyak 3 (tiga) subbagian. (6) Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana. (71 Dalam hal tugas dan fungsi pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dapat dilaksanakan oleh jabatan fungsional, dapat dibentuk paling banyak 3 (tiga) bidang dan I (satu) subbagian yang menangani fungsi ketatausahaan. e f. (8)Bidang. . . R,EPUBLIK INDONESIA (8) Bidang sebagaip6114 dimaksud pada ayat (7) terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana. (9) Dalam hal tugas dan fungsi bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak dapat dilaksanakan oleh jabatan fungsional, dapat dibentuk paling banyak 3 (tiga) subbidang. (10) Pembentukan bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (7), subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (71, dan subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (9), dilakukan secara selektif dan didasarkan pada kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 28. Judul Bagran Kesebelas BAB III diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2025 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 15T TAHUN 2024 TENTANG KEMENTERIAN PERTAHANAN

BAB Kedelapan

Pasal 32

Pasal 33

BAB Kedelapan

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34

Pasal 35

Pasal 35A

Pasal 35B

Pasal 35C

Pasal 35D

BAB Kedelapan

Pasal 35E

Pasal 35F

Pasal 35G

Pasal 35H

Pasal 36

Pasal 37

Pasal 38

Pasal 39

Pasal 40

Pasal 41

Pasal 42

Pasal 43

BAB Kesebelas

Pasal 44

Pasal 45

Pasal 46

Pasal 47

Pasal II