Koreksi Pasal 7

Peraturan PRESIDEN ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Januari 2005 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd Dr. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO Salinan sesuai dengan aslinya Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum dan Perundang-undangan, ttd Lambock V. Nahattands LAMPIRAN PERATURANPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR :8 TAHUN 2005 TANGGAL : 27 JANUARI 2005 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT JABATAN FUNGSIONAL JABATAN BESARNYA TUNJANGAN 1 2 3 4 1 PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT AHLI Peggerak Swadaya Masyarakat Madya Penggerak Swadaya Masyarakat Muda Penggerak Swadaya Masyarakat Pertama Rp 400.000,00 Rp 300.000,00 Rp 200.000,00 2 PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT TERAMP Penggerak Swadaya MasyarakatPenyelia Penggerak Swadaya Masyarakat Pelaksanaan lanjutan Penggerak Swadaya Masyarakat Pelaksana Penggerak Swadaya Masyarakat Pelaksana Pemula Rp 225.000,00 Rp 175.000,00 Rp 125.000,00 Rp 100.000,00 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. Dr. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO Salinan sesuai dengan aslinya Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum dan Perundang-undangan, ttd Lambock V. Nahattands