Koreksi Pasal 48

(1) Hasil pengembangan kawasan yang telah diserahterimakan kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 36 ayat (3), dan Pasal33 ayat (2) dapat ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk dikelola oleh Pengelola PSNK atau pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (21 Hasil pengembangan kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dikelola berdasarkan ketentuan dalam perjanjian kerjasama yang mendasari penyelenggaraan Penyediaan Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.