PERPRES

Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang PENETAPAN PUPUK BERSUBSIDI SEBAGAI BARANG DALAM PENGAWASAN

PERPRES Nomor 77 Tahun 2005

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal 1

Dalam Peraturan PRESIDEN ini yang dimaksud dengan : 1. Pupuk Bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan petani yang dilaksanakan atas dasar program Pemerintah di sektor pertanian; 2. Pengadaan adalah proses penyediaan Pupuk Bersubsidi yang berasal dari produksi dalam negeri dan/atau impor; 3. Penyaluran adalah proses pendistribusian Pupuk Bersubsidi dari tingkat produsen sampai dengan tingkat petani sebagai konsumen akhir. Pasal 2 ...

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan PRESIDEN ini, Pupuk Bersubsidi ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 8 Prp Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang dalam Pengawasan. (2) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Urea, SP 36, ZA dan NPK. (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup Pengadaan dan Penyaluran, termasuk jenis, jumlah, mutu, wilayah pemasaran dan harga eceran tertinggi Pupuk Bersubsidi, serta waktu pengadaan dan penyaluran.

Pasal 3

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan PRESIDEN ini diatur oleh Menteri yang bertanggungjawab di bidang perdagangan setelah berkoordinasi dengan menteri terkait.

Pasal 4

Dengan berlakunya Peraturan PRESIDEN ini, segala ketentuan yang ada mengenai pengawasan Pupuk Bersubsidi dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti dengan yang baru berdasarkan Peraturan PRESIDEN ini. Pasal 5 ...

Pasal 5

Peraturan PRESIDEN ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Desember 2005 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO Salinan sesuai dengan aslinya Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum, ttd. Lambock V. Nahattands

Pasal 1

Koreksi

Pasal 2

Pasal 3

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan PRESIDEN ini diatur oleh Menteri yang bertanggungjawab di bidang perdagangan setelah berkoordinasi dengan menteri terkait.