Koreksi Pasal 13

(1) Gubernur/Bupati/Walikota sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan Barang Milik Daerah MENETAPKAN kebijakan pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2). (2) Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Daerah dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. (3) Tindak lanjut hasil Penilaian Kembali Barang Milik Daerah paling sedikit berupa koreksi nilai Barang Milik Daerah pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. (4) Koreksi nilai Barang Milik Daerah pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dilakukan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.