Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2021 tentang PERUBAHAN ...

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan PRESIDEN Nomor 53 Tahun 2012 tentang Kewajiban Pelayanan Publik dan Subsidi Angkutan Perintis Bidang Perkeretaapian, Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian Milik Negara, serta Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2012 Nomor 118) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan PRESIDEN Nomor 124 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan PRESIDEN Nomor 53 Tahun 2012 tentang Kewajiban Pelayanan Publik dan Subsidi Angkutan Perintis Bidang Perkeretaapian, Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian Milik Negara, serta Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2015 Nomor 252), diubah sebagai berikut: 1. Di antara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 3A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal I

Pasal 4

Koreksi

(1) Menteri menugaskan BUMN penyelenggara sarana perkeretaapian untuk menyelenggarakan Kewajiban Pelayanan Publik (public service obligation) pada jaringan jalur yang sudah dioperasikan oleh BUMN penyelenggara sarana perkeretaapian. (2) Dalam melaksanakan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUMN penyelenggara sarana perkeretaapian dapat bekerja sama dengan Badan Usaha lain. (3) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum berakhirnya tahun anggaran. (4) Dalam hal terdapat usulan pelayanan baru pada jaringan jalur yang sudah dioperasikan oleh BUMN penyelenggara sarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), usulan pelayanan baru tersebut terlebih dahulu ditawarkan kepada BUMN penyelenggara sarana perkeretaapian. (5) Dalam hal penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diterima oleh BUMN penyelenggara sarana perkeretaapian, pemilihan penyelenggara sarana perkeretaapian dilaksanakan melalui tender sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah. 3. Di antara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 8A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8A

Koreksi

(1) Pemilihan penyelenggara angkutan perintis perkeretaapian untuk penyelenggaraan sarana perkeretaapian pada prasarana perkeretaapian milik negara yang baru dibangun berupa: a. prasarana perkeretaapian dengan jaringan jalur baru; b. pengaktifan kembali jalur kereta api yang sudah ada pada prasarana perkeretaapian yang bukan merupakan kekayaan negara yang dipisahkan; atau c. prasarana perkeretaapian yang sudah dibangun namun belum dioperasikan, dilaksanakan melalui tender. (2) Pelaksanaan tender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah. (3) Menteri MENETAPKAN Badan Usaha pemenang tender sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai penyelenggara angkutan perintis perkeretaapian berdasarkan hasil usulan panitia pelaksana tender. (4) Dalam hal tender sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah, Menteri menunjuk BUMN penyelenggara sarana perkeretaapian untuk melaksanakan angkutan perintis perkeretaapian melalui penugasan. (5) Dalam melaksanakan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), BUMN penyelenggara sarana perkeretaapian dapat bekerja sama dengan Badan Usaha lain. (6) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum berakhirnya tahun anggaran. 4. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Koreksi

(1) Menteri menugaskan BUMN penyelenggara sarana perkeretaapian untuk menyelenggarakan angkutan perintis perkeretaapian pada jaringan pelayanan yang sudah beroperasi. (2) Dalam melaksanakan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUMN penyelenggara sarana perkeretaapian dapat bekerja sama dengan Badan Usaha lain. (3) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum berakhirnya tahun anggaran.

Pasal II

Koreksi

Peraturan PRESIDEN ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 10 Agustus 2021 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. JOKO WIDODO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 10 Agustus 2021 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. YASONNA H. LAOLY