Koreksi Pasal 38

(1) Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan harus menyusun proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Proses bisnis antar unit organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. (2) Proses bisnis penanganan isu antar Kementerian/ Lembaga diatur oleh Menteri Koordinator.