Koreksi Pasal 23

(1) Pihak yang menguasai tanah negara dengan itikad baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf f berupa perseorangan, badan hukum, badan sosial, badan keagamaan, atau instansi pemerintah yang secara fisik menguasai, menggunakan, memanfaatkan dan memelihara tanah negara secara turun temurun dalam waktu tertentu dan/atau memperoleh dengan cara tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Penguasaan tanah negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan alat bukti, berupa: a. sertipikat hak atas tanah yang telah berakhir jangka waktu haknya; b. surat sewa-menyewa tanah; c. surat keputusan penerima obyek tanah landreform; d. surat ijin garapan/membuka tanah; atau e. surat penunjukan/pembelian kavling tanah pengganti.