PERPRES

Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pemeriksa Perlindungan Varietas Tanaman

PERPRES Nomor 6 Tahun 2017

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal 1

Dalam Peraturan PRESIDEN ini yang dimaksud dengan Tunjangan Jabatan Fungsional Pemeriksa Perlindungan Varietas Tanaman, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Pemeriksa Perlindungan Varietas Tanaman adalah tunjangan jabatan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Perlindungan Varietas Tanaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Perlindungan Varietas Tanaman, diberikan Tunjangan Pemeriksa Perlindungan Varietas Tanaman setiap bulan.

Pasal 3

Besarnya Tunjangan Pemeriksa Perlindungan Varietas Tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan PRESIDEN ini.

Pasal 4

Pemberian Tunjangan Pemeriksa Perlindungan Varietas Tanaman dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 5

Pemberian Tunjangan Pemeriksa Perlindungan Varietas Tanaman dihentikan apabila Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diangkat dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional lain atau karena hal lain yang mengakibatkan pemberian tunjangan dihentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Tata cara pembayaran dan penghentian pembayaran Tunjangan Pemeriksa Perlindungan Varietas Tanaman dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan PRESIDEN ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Januari 2017 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. JOKO WIDODO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 19 Januari 2017 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. YASONNA H. LAOLY TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN No JABATAN FUNGSIONAL TUNJANGAN 1. Pemeriksa Perlindungan Varietas Tanaman Ahli Madya Rp1.260.000,00 2. Pemeriksa Perlindungan Varietas Tanaman Ahli Muda Rp 960.000,00 3. Pemeriksa Perlindungan Varietas Tanaman Ahli Pertama Rp 540.000,00 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd JOKO WIDODO LAMPIRAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Besarnya Tunjangan Pemeriksa Perlindungan Varietas Tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan PRESIDEN ini.

Pasal 4

Pemberian Tunjangan Pemeriksa Perlindungan Varietas Tanaman dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 5

Pasal 6

Tata cara pembayaran dan penghentian pembayaran Tunjangan Pemeriksa Perlindungan Varietas Tanaman dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.