PERPRES

Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 1961 tentang PENYELENGGARAAN PEKAN RAYA DAN PAMERAN INDONESIA

PERPRES Nomor 6 Tahun 1961

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

UMUM

Pasal 1

(1) Yang dimaksudkan dengan Pekan Raya/Pameran Internasional ialah suatu Pekan Raya/Pameran yang mempertunjukkan usaha- usaha dan hasil-hasil serta kemajuan-kemajuan dalam bidang pembangunan yang dapat diikuti oleh semua negara yang mempunyai minat yang meliputi negara masing-masing. (2) Yang dimaksud dengan Pekan Raya/Pameran Nasional ialah suatu Pekan Raya/Pameran yang mempertunjukkan usaha-usaha dan hasil-hasil serta kemajuan-kemajuan dalam bidang pembangunan di INDONESIA dengan kemungkinan ikut sertanya negara-negara asing secara terbatas, sekedar sebagai bahan percontohan dan perbandingan. (3) Yang dimaksudkan dengan Pekan Raya/Pameran Lokal ialah Pekan Raya/Pameran yang mempertunjukkan usaha-usaha dan hasil-hasil serta kemajuan-kemajuan dalam bidang pembangunan daerah- daerah di INDONESIA. (4) Yang dimaksudkan dengan Pembangunan dalam Peraturan ini ialah kegiatan-kegiatan yang termaksud dalam bidang-bidang pembangunan, produksi dan distribusi dari negara Republik INDONESIA.

BAB III

Lembaga Pameran dan Pekan Raya INDONESIA

Pasal 9

Koreksi

Untuk menentukan garis-garis kebijaksanaan dan pedoman dalam penyelenggaraan Pekan Raya dan Pameran Pembangunan dibentuk suatu badan yang bernama Lembaga Pameran Pekan Raya INDONESIA (Leppri).

Pasal 10

Koreksi

Leppri memberi pertimbangan kepada Pemerintah mengenai kebijaksanaan dalam lapangan Pameran dan Pekan Raya Pembangunan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah digariskan dalam Manifesto Politik dan Pola Pembangunan Semesta Berencana, c.q. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor I dan II Tahun 1960.

Pasal 11

Leppri merupakan aparatur Pemerintah yang mempunyai Dewan Pengurus yang susunannya adalah sebagai berikut: 1. Wakil dari Menteri Pembangunan - sebagai Ketua, merangkap anggota; 2. Wakil dari Menteri Distribusi - sebagai Wakil Ketua I merangkap anggota; 3. Wakil dari Menteri Produksi - sebagai Wakil Ketua II merangkap anggota; 4. Wakil dari Menteri Keuangan - sebagai Wakil Ketua III merangkap anggota; 5. Gubernur Kepala Daerah Ting - sebagai Wakil Ketua IV kat I Jakarta Raya atau wakilnya merangkap anggota; 6. Wakil dari Menteri Pertanian - sebagai anggota; 7. Wakil dari Menteri Perindustrian Dasar/ Pertambangan - sebagai anggota; 8. Wakil dari Menteri Perindustrian Rakyat - sebagai anggota; 9. Wakil Dari Menteri Perdagangan - sebagai anggota; 10. Wakil dari Menteri Luar Negeri - sebagai anggota; 11. Wakil dari Menteri Pendidikan Pengetahuan dan Kebudayaan - sebagai anggota; 12. Wakil dari Menteri Penerangan - sebagai anggota; 13. Wakil dari Staf Penguasa Perang Tertinggi - sebagai anggota; 14. Wakil dari Lembaga Alat-alat Pembayaran Luar Negeri - sebagai anggota; 15. Wakil dari golongan Karya Pertanian - sebagai anggota; 16. Wakil dari Golongan Karya Perikanan - sebagai anggota; 17. Wakil dari golongan Karya Peternakan - sebagai anggota; 18. Wakil-wakil dari dunia Perusahaan dan Perdagangan Swasta yang organisasinya mendapat pengakuan dari Pemerintah - sebagai anggota; 19. Wakil-wakil dari Perusahaan Negara - sebagai anggota; 20. Wakil Dewan Tourisme - sebagai anggota.

Pasal 12

(1) Anggota-anggota Leppri diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Pembangunan atas usul Menteri-menteri atau Instansi- Instansi yang bersangkutan. (2) Apabila dianggap perlu Menteri Pembangunan dapat menambah jumlah anggota Dewan Pengurus tersebut menurut kebutuhan.

Pasal 13

Leppri mempunyai Sekretariat tetap yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang diangkat oleh Menteri Pembangunan.

Pasal 14

Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga termasuk keuangan dari Leppri disahkan oleh Menteri Pembangunan.

Pasal 15

Leppri dalam tugasnya bertanggung jawab kepada Menteri Pembangunan.

Pasal 16

Leppri mengadakan koordinasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan Pekan Raya dan Pameran serta memberi petunjuk-petunjuk seperlunya.

Pasal 17

(1) Untuk menyelenggarakan Pekan Raya/Pameran Nasional dan/atau Lokal Pemerintah Daerah Tingkat I atau Daerah Tingkat II dapat membentuk suatu badan penyelenggara yang bersifat tetap yang susunannya sedapat mungkin disesuaikan dengan Leppri dipimpin oleh Kepala Daerah atau wakilnya. (2) Badan tersebut dalam ayat (1) pasal ini bertindak juga sebagai badan penasehat dan pembantu dari Kepala Daerah dalam urusan Pekan Raya dan Pameran Pembangunan.

Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 1961 tentang PENYELENGGARAAN PEKAN RAYA DAN PAMERAN INDONESIA

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB III

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB IV

Pasal 18

BAB V

Pasal 19

Pasal 20