Koreksi Pasal 5

(1) Pengembangan kapasitas kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi: a. penyusunan dan penetapan kebijakan daerah berupa peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; b. evaluasi implementasi kebijakan daerah untuk menilai efektivitas pelaksanaannya; dan c. membangun komitmen seluruh penyelenggara pemerintahan daerah untuk melaksanakan kebijakan daerah yang telah ditetapkan. (2) Pengembangan kapasitas kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: a. pembentukan kebijakan daerah sesuai dengan tuntutan dan kondisi penyelenggaraan pemerintahan daerah; b. pembenahan metode dan mekanisme penyusunan kebijakan; c. peran serta masyarakat dalam penyusunan kebijakan; d. menilai capaian kinerja masing-masing kebijakan untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan masing-masing kebijakan; dan e. melakukan sosialisasi setiap kebijakan kepada penyelenggara pemerintahan daerah untuk menghasilkan pemahaman yang utuh dan menyeluruh terhadap setiap kebijakan.