PERPRES

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2005 tentang TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN

PERPRES Nomor 54 Tahun 2005

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KEDUDUKAN

Pasal 1

(1) Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan adalah forum lintas sektor sebagai wadah koordinasi penanggulangan kemiskinan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada PRESIDEN. (2) Tim … (2) Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dipimpin oleh Menteri Negara Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.

BAB II

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

BAB III

ORGANISASI

Pasal 4

Koreksi

(1) Susunan keanggotaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan terdiri dari : a. Ketua : Menteri Negara Koordinator merangkap anggota Bidang Kesejahteraan Rakyat b. Wakil Ketua : Menteri Negara Koordinator merangkap anggota Bidang Perekonomian c. Anggota : 1. Menteri Dalam Negeri 2. Menteri Keuangan 3. Menteri Sosial 4. Menteri Kesehatan 5. Menteri Pendidikan Nasional 6. Menteri Kebudayaan dan Pariwisata 7. Menteri Pertanian 8. Menteri Kelautan dan Perikanan 9. Menteri Kehutanan 10. Menteri Pekerjaan Umum 11. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi 12. Menteri … 12. Menteri Perindustrian 13. Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 14. Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan 15. Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal 16. Menteri Negara Perumahan Rakyat 17. Menteri Negara Lingkungan Hidup 18. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 19. Sekretaris Kabinet 20. Kepala Badan Pusat Statistik 21. Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional 22. Kepala Badan Pertanahan Nasional d. Sekretaris : Deputi Bidang Koordinasi Penang- gulangan Kemiskinan, Kementerian Negara Koordinator Bidang Kesejah- teraan Rakyat (2) Untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya, Ketua dapat mengikutsertakan Menteri atau Pejabat tertentu atau unsur-unsur lain yang terkait untuk hadir dalam rapat atau pertemuan dalam pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan sesuai dengan bidang tugas masing-masing. Bagian …

Pasal 5

(1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dibantu oleh Sekretariat. (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh salah satu unit kerja yang berada di lingkungan Kementerian Negara Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat. (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sekretariat yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan. (4) Kepala Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijabat oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan struktural eselon IIIa.

Pasal 6

(1) Apabila dipandang perlu, dalam melaksanakan tugasnya, Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dapat membentuk Kelompok Kerja. (2) Keanggotaan … (2) Keanggotaan Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari kalangan dunia usaha, tokoh agama dan masyarakat, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, dan instansi pemerintah terkait. (3) Ketentuan mengenai susunan keanggotaan dan tata kerja Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2005 tentang TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

BAB III

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

BAB Kesatu

Pasal 4

BAB Kedua

Pasal 5

BAB Ketiga

Pasal 6

BAB IV

Pasal 7

Pasal 8

BAB V

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB VI

Pasal 12

BAB VII

Pasal 13

Pasal 14