PERPRES

Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2013 tentang BUDI DAYA HEWAN PELIHARAAN

PERPRES Nomor 48 Tahun 2013

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB Kedua

Kawasan Budi Daya Hewan Peliharaan

Pasal 4

(1) Budi Daya Hewan Peliharaan diselenggarakan pada kawasan Budi Daya Hewan Peliharaan dan/atau melalui integrasi dengan usaha lainnya. (2) Penyelenggaraan Budi Daya Hewan Peliharaan pada kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (3) Kawasan Budi Daya Hewan Peliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria: a. ketersediaan air dan pakan; b. persyaratan teknis Peternakan dan teknis kesehatan hewan; c. tersedia prasarana dasar berupa jalan, jembatan, dan pasar hewan; d. kelestarian fungsi lingkungan hidup dan kondisi sosial budaya masyarakat; dan e. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Ketentuan mengenai kriteria kawasan Budi Daya Hewan Peliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri. www.djpp.kemenkumham.go.id

Pasal 5

(1) Dalam hal suatu lahan telah memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, pemerintah daerah kabupaten/kota dapat MENETAPKAN lahan tersebut sebagai kawasan Budi Daya Hewan Peliharaan. (2) Kawasan Budi Daya Hewan Peliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan berpedoman pada peraturan perundang- undangan di bidang penataan ruang.

Pasal 6

(1) Pemerintah daerah kabupaten/kota wajib MENETAPKAN suatu lahan sebagai tempat penggembalaan umum. (2) Penetapan suatu lahan sebagai tempat penggembalaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan jika di daerahnya mempunyai persediaan lahan yang memungkinkan dan memprioritaskan budi daya Ternak skala kecil. (3) Tempat penggembalaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berfungsi sebagai: a. penghasil tumbuhan pakan; b. tempat perkawinan alami, seleksi, kastrasi, dan pelayanan inseminasi buatan; c. tempat pelayanan kesehatan hewan; dan/atau d. tempat atau objek penelitian dan pengembangan teknologi Peternakan dan kesehatan hewan. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tempat penggembalaan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB Ketiga

Pola Budi Daya Hewan Peliharaan

Pasal 7

Koreksi

(1) Pola Budi Daya Hewan Peliharaan meliputi pola budi daya: a. intensif; b. semi intensif; atau c. ekstensif. www.djpp.kemenkumham.go.id (2) Pola budi daya intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diselenggarakan dengan cara mengelola seluruh kebutuhan hidup dan kesehatan Hewan Peliharaan. (3) Pola budi daya semi intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diselenggarakan dengan cara mengelola sebagian kebutuhan hidup dan kesehatan Hewan Peliharaan. (4) Pola budi daya ekstensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diselenggarakan dengan tidak mengelola sebagian besar kebutuhan hidup Hewan Peliharaan. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pola Budi Daya Hewan Peliharaan diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 8

(1) Budi Daya Hewan Peliharaan dengan pola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dapat diselenggarakan melalui integrasi dengan usaha lainnya. (2) Budi Daya Hewan Peliharaan yang diselenggarakan secara terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan secara sinergi dengan usaha di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, perikanan, kehutanan, dan/atau industri pertanian. (3) Sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dimaksudkan untuk memanfaatkan sumber daya yang dihasilkan dari komoditas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, perikanan, kehutanan, dan/atau industri pertanian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 9

Budi Daya Hewan Peliharaan yang diselenggarakan secara terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dapat diselenggarakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau perusahaan swasta yang bergerak dalam budi daya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, perikanan, kehutanan, dan/atau industri pertanian.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Budi Daya Hewan Peliharaan secara terintegrasi diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 11

(1) Untuk mencegah terjadinya penularan jenis penyakit hewan tertentu, dari satu spesies hewan ke spesies hewan lainnya, Budi Daya Hewan Peliharaan harus diselenggarakan secara tersendiri berdasarkan spesiesnya. www.djpp.kemenkumham.go.id (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaran Budi Daya Hewan Peliharaan secara tersendiri berdasarkan spesiesnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB Keempat

Penyelenggara Budi Daya Hewan Peliharaan

Pasal 12

Koreksi

(1) Setiap warga perorangan atau korporasi dapat menjadi penyelenggara Budi Daya Hewan Peliharaan. (2) Penyelenggara Budi Daya Hewan Peliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki: a. izin Budi Daya Hewan Peliharaan; atau b. tanda daftar Budi Daya Hewan Peliharaan. (3) Izin Budi Daya Hewan Peliharaan atau tanda daftar Budi Daya Hewan Peliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan oleh Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 13

(1) Izin Budi Daya Hewan Peliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a, diwajibkan bagi penyelenggara Budi Daya Hewan Peliharaan dengan jenis dan jumlah Ternak di atas skala tertentu. (2) Izin Budi Daya Hewan Peliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku selama penyelenggara melakukan Budi Daya Hewan Peliharaan.

Pasal 14

(1) Tanda daftar Budi Daya Hewan Peliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b, diwajibkan bagi penyelenggara Budi Daya Hewan Peliharaan dengan jenis dan jumlah Ternak di bawah skala tertentu. (2) Tanda daftar Budi Daya Hewan Peliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku selama penyelenggara melakukan Budi Daya Hewan Peliharaan.

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai skala Budi Daya Hewan Peliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14, diatur dengan Peraturan Menteri. www.djpp.kemenkumham.go.id

Pasal 16

Penyelenggara Budi Daya Hewan Peliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, wajib menerapkan tata cara Budi Daya Hewan Peliharaan yang baik sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 17

Penyelenggara Budidaya Hewan Peliharaan untuk keperluan Tentara Nasional INDONESIA, Kepolisian Negara Republik INDONESIA, instansi kepabeanan, instansi penelitian dan lembaga pendidikan serta kepentingan khusus lainnya harus menerapkan tata cara budi daya yang baik dan memenuhi kebutuhan khusus untuk setiap jenis Hewan Peliharaan.

BAB Kelima

Kerja Sama dan Kemitraan Budi Daya Hewan Peliharaan

Pasal 18

Koreksi

Penyelenggara Budi Daya Hewan Peliharaan dapat melakukan kerja sama dengan pihak asing untuk menyelenggarakan Budi Daya Hewan Peliharaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

Pasal 19

Koreksi

(1) Penyelenggara Budi Daya Hewan Peliharaan dapat melakukan kemitraan dalam menyelenggarakan Budi Daya Hewan Peliharaan. (2) Kemitraan Budi Daya Hewan Peliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan perjanjian yang saling memerlukan, memperkuat, menguntungkan, dan berkeadilan.

Pasal 20

(1) Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, dapat dilakukan: a. antar Peternak; b. antara Peternak dengan Perusahaan Peternakan; dan c. antara Peternak dengan perusahaan di bidang lain. (2) Kemitraan dapat juga dilakukan antara Perusahaan Peternakan dengan pemerintah atau pemerintah daerah. (3) Kemitraan antar Peternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan berdasarkan kesamaan jenis hewan yang dibudidayakan, www.djpp.kemenkumham.go.id pemanfaatan kandang bersama, pemanfaatan fasilitas sarana produksi, pembiayaan, pemasaran produk, pelayanan Peternakan dan kesehatan hewan, dan/atau memperjuangkan kepentingan bersama. (4) Kemitraan antara Peternak dengan Perusahaan Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan berdasarkan kesamaan jenis hewan yang dibudidayakan, kerjasama manajemen dan teknis, penyediaan sarana produksi, pembiayaan dan pemasaran produk, dan/atau alih teknologi. (5) Kemitraan antara Peternak dengan perusahaan bidang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan untuk memperoleh kemudahan sarana produksi, pembiayaan, pengolahan dan/atau pemasaran produk. (6) Kemitraan antara Perusahaan Peternakan dengan pemerintah atau pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan untuk memberdayakan Peternak dalam rangka meningkatkan daya saing usaha Hewan Peliharaan.

Pasal 21

(1) Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), dilakukan dalam bentuk perjanjian tertulis. (2) Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat: a. jenis Ternak, jenis produk hewan, dan/atau jenis sarana produksi yang dikerjasamakan; b. hak dan kewajiban; c. penetapan standar mutu; d. harga dasar; e. jaminan pemasaran; f. pembagian keuntungan dan risiko usaha; g. mekanisme pembayaran; h. jangka waktu; dan i. penyelesaian perselisihan. (3) Dalam hal kemitraan dilakukan antar Peternak bersifat tradisional dan berdasarkan kearifan lokal, perjanjian dapat dilakukan dalam bentuk tidak tertulis. www.djpp.kemenkumham.go.id

Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2013 tentang BUDI DAYA HEWAN PELIHARAAN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

BAB Kesatu

Pasal 2

Pasal 3

BAB Kedua

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

BAB Ketiga

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB Keempat

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB Kelima

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

BAB III

Pasal 22

Pasal 23

BAB IV

Pasal 24

Pasal 25

BAB V

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29