Koreksi Pasal 22

(1) Gubernur sebagai penanggung jawab Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di daerah provinsi melaporkan hasil pelaksanaan tugas tim koordinasi provinsi penyelenggaraan pelayanan Kepemudaan kepada ketua tim pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. (2) Mekanisme dan tata kerja tim koordinasi provinsi penyelenggaraan pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh gubernur.