Koreksi Pasal 16

(1) Untuk meningkatkan Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha, Pemerintah memberikan Penghargaan dan/atau Sanksi kepada: a. kementerian negara/lembaga atas Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha; dan b. Pemerintah Daerah atas Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha. (2) Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan berdasarkan kewajiban kementerian negara/lembaga dan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang percepatan pelaksanaan berusaha dan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. (3) Kewajiban kementerian negara/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi: a. penyusunan peraturan menteri/lembaga yang diamanatkan oleh peraturan perundang- undangan di bidang percepatan pelaksanaan berusaha serta peraturan pelaksanaan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik; b. koneksi sistem kementerian negara/lembaga dengan sistem Online Single Submission; dan c. peran satuan tugas dalam reformasi perizinan dan percepatan pelaksanaan berusaha. (4) Kewajiban Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi: a. penyusunan peraturan daerah atau peraturan kepala daerah yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan dibidang percepatan pelaksanaan berusaha serta peraturan pelaksanaan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik; b. koneksi sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah dengan sistem Online Single Submission; dan c. peran satuan tugas dalam reformasi perizinan dan percepatan pelaksanaan berusaha. (5) Kementerian negara/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup kementerian negara/lembaga yang melakukan: a. reformasi perizinan; b. penyelesaian permasalahan perizinan; dan c. pengawalan, pembinaan, dan pengawasan dalam penyelenggaraan suatu perizinan.