Beberapa ketentuan dalam Peraturan PRESIDEN Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan PRESIDEN Nomor 48 Tahun 2008 diubah sebagai berikut :
1. Ketentuan Pasal 9 huruf c dan huruf d diubah, sehingga keseluruhan Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :
“Pasal 9 Deputi Bidang Operasi mempunyai tugas :
a. menyelenggarakan koordinasi operasi upaya penanggulangan semburan lumpur dan penanganan luapan lumpur;
b. menyusun rumusan strategi dan rencana operasi teknis upaya penanggulangan semburan lumpur dan penanganan luapan lumpur;
c. melakukan operasi upaya penanggulangan semburan lumpur;
d. melakukan penanganan luapan lumpur ke Kali Porong;
e. mengadakan evaluasi dan pelaporan operasi upaya penanggulangan semburan lumpur dan penanganan luapan lumpur. ”
2. Ketentuan Pasal 15 ayat (5) dihapus, ayat (6) diubah, dan ditambahkan 1 (satu) ayat, yaitu ayat (7), sehingga keseluruhan Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :
“Pasal ...
“Pasal 15
(1) Dalam rangka penanganan masalah sosial kemasyarakatan, PT Lapindo Brantas membeli tanah dan bangunan masyarakat yang terkena luapan lumpur Sidoarjo dengan pembayaran secara bertahap, sesuai dengan Peta Area Terdampak tanggal 22 Maret 2007 dengan akta jual beli bukti kepemilikan tanah yang mencantumkan luas tanah dan lokasi yang disahkan oleh Pemerintah.
(2) Pembayaran secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seperti yang telah disetujui dan dilaksanakan pada daerah yang termasuk dalam Peta Area Terdampak tanggal 4 Desember 2006, 20% (dua puluh per seratus) dibayarkan di muka dan sisanya dibayarkan paling lambat sebulan sebelum masa kontrak rumah 2 (dua) tahun habis.
(3) Dihapus.
(4) Peta Area Terdampak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan PRESIDEN ini.
(5) Dihapus.
(6) Biaya ...
(6) Biaya upaya penanggulangan semburan lumpur, pengaliran lumpur ke Kali Porong, penanganan infrastruktur, termasuk infrastruktur penanganan luapan lumpur di Sidoarjo, dibebankan kepada APBN dan sumber dana lainnya yang sah.
(7) Biaya tindakan mitigasi yang dilakukan oleh Badan Pelaksana BPLS untuk melindungi keselamatan masyarakat dan infrastruktur dibebankan kepada APBN. ”
3. Ketentuan Pasal 15 B ayat (5) diubah, di antara ayat (1) dan ayat
(2) disisipkan 1 (satu) ayat, yaitu ayat (1a), dan ditambahkan 2 (dua) ayat, yaitu ayat (8) dan ayat (9), sehingga keseluruhan Pasal 15 B berbunyi sebagai berikut:
“Pasal 15 B
(1) Wilayah penanganan luapan lumpur di luar Peta Area Terdampak tanggal 22 Maret 2007 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 A adalah di Desa Besuki, Desa Pejarakan, dan Desa Kedungcangkring, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo, dengan batas-batas sebagai berikut :
a. sebelah ...
a. sebelah utara :
tanggul batas Peta Area Terdampak;
b. sebelah timur :
jalan tol ruas Porong – Gempol;
c. sebelah selatan :
Kali Porong;
d. sebelah barat :
batas Desa Pejarakan dengan Desa Mindi.
(1a) Termasuk wilayah penanganan luapan lumpur di luar Peta Area Terdampak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), beberapa Rukun Tetangga (RT) di Desa Siring Barat, Desa Jatirejo, dan Desa Mindi yang terdiri dari RT 1, RT 2, RT 3, dan RT 12 di lingkup wilayah Rukun Warga (RW) 12 Desa Siring Barat; RT 1 dan RT 2 di lingkup wilayah RW 1 Desa Jatirejo; RT 10, RT 13, dan RT 15 di lingkup wilayah RW 2 Desa Mindi yang terkena dampak semburan lumpur berupa amblesan maupun semburan gas berbahaya sehingga menjadi tidak layak huni.
(2) Peta wilayah penanganan luapan lumpur di luar Peta Area Terdampak tanggal 22 Maret 2007 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran A Peraturan PRESIDEN ini.
(3) Dalam ...
(3) Dalam rangka penanganan masalah sosial kemasyarakatan di wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pembelian tanah dan bangunan di wilayah tersebut dengan akta jual beli bukti kepemilikan tanah yang mencantumkan luas tanah dan lokasi yang disahkan oleh Pemerintah.
(4) Jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat khusus sehingga tidak berlaku ketentuan dasar perhitungan sebagaimana diatur dalam Peraturan PRESIDEN Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan PRESIDEN Nomor 65 Tahun 2006.
(5) Pembayaran penanganan masalah sosial kemasyarakatan di wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap dengan skema:
a. sebesar 20% (dua puluh per seratus) pada Tahun Anggaran 2008 ;
b. sebesar 30% (tiga puluh per seratus) pada Tahun Anggaran 2009; dan
c. sisanya disesuaikan dengan tahapan pelunasan yang dilakukan oleh PT Lapindo Brantas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2).
(6) Dana ...
(6) Dana penanganan masalah sosial kemasyarakatan yang berupa bantuan sosial dan pembelian tanah dan bangunan diterimakan kepada masyarakat di 3 (tiga) desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), besarannya dimusyawarahkan dengan mempertimbangkan rasa keadilan oleh Badan Pelaksana BPLS dengan mengacu pada besaran yang dibayarkan oleh PT Lapindo Brantas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
(7) Tata laksana pembayaran penanganan masalah sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Pelaksana BPLS.
(8) Dalam rangka penanganan masalah sosial kemasyarakatan di wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1a), wilayah tersebut dikosongkan demi keselamatan masyarakat untuk paling lama 2 (dua) tahun.
(9) Bagi warga yang tinggal di wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (8) pada saat proses wilayah tersebut dikosongkan, diberikan bantuan sosial berupa:
a. bantuan kontrak rumah selama 2 (dua) tahun;
b. bantuan tunjangan hidup selama 6 (enam) bulan;
c. biaya evakuasi. “ Pasal ...