Koreksi Pasal 30

(1) Pimpinan Badan Usaha melakukan upaya untuk penyelesaian Proyek Strategis Nasional sesuai dengan kewenangan. (2) Pimpinan Badan Usaha wajib mengambil langkah- langkah penyelesaian hambatan dan permasalahan yang dihadapi dalam percepatan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sesuai dengan kewenangan. (3) Dalam hal pengambilan langkah-langkah penyelesaian hambatan dan permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat permasalahan hukum, penyelesaiannya dilakukan dengan mendahulukan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perseroan terbatas.