Koreksi Pasal 23

Dengan berlakunya Peraturan PRESIDEN ini : 1. Pelaksanaan pembangunan Jembatan Surabaya-Madura tetap dilaksanakan oleh instansi yang mendapatkan penugasan Pembangunan Jembatan Surabaya-Madura berdasarkan Keputusan PRESIDEN Nomor 79 Tahun 2003 tentang Pembangunan Jembatan Surabaya-Madura, dan untuk selanjutnya diserahkan pengelolaannya beserta aset yang digunakan dan dimanfaatkan untuk pelaksanaan pembangunan Jembatan Surabaya-Madura kepada Badan Pengembangan Suramadu, setelah ditetapkannya badan usaha pemenang pelelangan jembatan tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b; 2. Pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan kawasan dalam wilayah-wilayah kedua sisi Jembatan Surabaya-Madura, termasuk aset yang digunakan dan dimanfaatkan untuk pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan tersebut, diserahkan dialihkan kepada Badan Pengembangan Suramadu oleh Tim Pembangunan Jembatan Surabaya-Madura; 3. Penyerahan dan pengalihan aset sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; 4. Ketentuan dalam Keputusan PRESIDEN Nomor 79 Tahun 2003 tentang Pembangunan Jembatan Surabaya-Madura masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan PRESIDEN ini.