Koreksi Pasal 4

(1) Rencana Aksi Kebijakan Kelautan INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b ditetapkan untuk periode 5 (lima) tahun. (2) Untuk pertama kali Rencana Aksi Kebijakan Kelautan INDONESIA ditetapkan untuk periode tahun 2016-2019 dengan Peraturan PRESIDEN ini. (3) Rencana Aksi Kebijakan Kelautan INDONESIA selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan PRESIDEN tersendiri. (4) Rencana Aksi Kebijakan Kelautan INDONESIA Tahun 2016- 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan PRESIDEN ini.