Koreksi Pasal 22

(1) Pendanaan kegiatan pelantikan gubernur dan wakil gubernur dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pendanaan kegiatan pelantikan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara dan dapat didukung dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.