PERPRES

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2014 tentang TATA CARA PENETAPAN PRASARANA OLAHRAGA

PERPRES Nomor 12 Tahun 2014

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Buka PDF Asli

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB III

PERENCANAAN PRASARANA OLAHRAGA

Pasal 4

Koreksi

(1) Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab atas Perencanaan Prasarana Olahraga. (2) Pemerintah mencantumkan Perencanaan Prasarana Olahraga tingkat nasional ke dalam: a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP); b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM); dan c. Rencana Pembangunan Tahunan Nasional atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP). (3) Pemerintah Daerah mencantumkan perencanaan prasarana olahraga tingkat provinsi dan kabupaten/kota ke dalam: a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah); b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah); dan www.djpp.kemenkumham.go.id c. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dengan berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan pembangunan nasional. (4) Perencanaan Prasarana Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) disusun sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Pasal 5

(1) Dalam rangka mendukung Perencanaan Prasarana Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan: a. inventarisasi dan identifikasi Prasarana Olahraga; b. pengkajian Perencanaan Prasarana Olahraga; c. penetapan standar, pedoman, dan bimbingan teknis di bidang Prasarana Olahraga. (2) Pengkajian Perencanaan Prasarana Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan memperhatikan: a. ketentuan tata ruang termasuk peruntukan lokasi dan kepadatan; b. status kepemilikan lahan; c. daya dukung tanah dan aliran air dalam tanah (soil); d. standar prasarana olahraga; e. prioritas kebutuhan Masyarakat; f. potensi sumber daya keolahragaan; g. prospek pengembangan ekonomi Masyarakat; h. budaya Masyarakat; i. partisipasi Masyarakat dalam olahraga; j. pengembangan keolahragaan berkelanjutan; k. pembangunan berwawasan lingkungan; l. kemampuan dalam pemanfaatan dan pemeliharaan prasarana; m. faktor demografis, topografis dan geografis; n. kebutuhan prasarana pendukung bagi olahragawan penyandang cacat; dan o. fungsi prasarana olahraga. www.djpp.kemenkumham.go.id

BAB IV

PENGADAAN PRASARANA OLAHRAGA

Pasal 6

Koreksi

(1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat bertanggung jawab atas Pengadaan Prasarana Olahraga. (2) Pengadaan Prasarana Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan potensi, jumlah dan jenis, serta standar Prasarana Olahraga pada masing-masing kegiatan olahraga dan/atau penyelenggaraan keolahragaan yang meliputi olahraga: a. pendidikan; b. rekreasi; c. prestasi;dan d. penyandang cacat. (3) Jumlah dan jenis prasarana olahraga yang dibangun oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat harus memperhatikan potensi keolahragaan yang berkembang di daerah setempat. (4) Pemerintah melakukan pemetaan potensi olahraga di daerah dalam rangka MENETAPKAN jumlah Prasarana Olahraga yang sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 7

Pemerintah kabupaten/kota wajib menyediakan Prasarana Olahraga untuk mengelola sekurang-kurangnya satu cabang olahraga unggulan yang bertaraf nasional dan/atau internasional.

Pasal 8

(1) Pengadaan Prasarana Olahraga oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat dilakukan dengan cara: a. pembangunan; b. pembelian; c. tukar menukar atau tukar bangun; www.djpp.kemenkumham.go.id d. bangun guna serah atau bangun serah guna; e. hibah; atau f. perolehan lainnya yang sah. (2) Dalam hal Pengadaan Prasarana Olahraga oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang dilakukan dengan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memerlukan tanah, Pengadaan Prasarana Olahraga dilaksanakan melalui pengadaan tanah atau pembebasan tanah. (3) Pengadaan Prasarana Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1) Pengadaan Prasarana Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi Prasarana Olahraga pendidikan, rekreasi, prestasi, dan penyandang cacat. (2) Pengadaan Prasarana Olahraga pendidikan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan: a. ukuran luas sekolah; b. jumlah peserta didik; c. jenjang pendidikan; dan d. jenis sekolah. (3) Pengadaan Prasarana Olahraga rekreasi oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan: a. potensi pengolahraga; b. kebutuhan Masyarakat; c. ketersediaan ruang terbuka; dan d. aksesibilitas Masyarakat. (4) Pengadaan Prasarana Olahraga prestasi oleh Pemerintah atau pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan: a. potensi olahragawan; b. potensi tenaga keolahragaan; c. daya saing kompetisi; dan d. potensi olahraga unggulan daerah. www.djpp.kemenkumham.go.id (5) Pengadaan Prasarana Olahraga penyandang cacat oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan: a. potensi pengolahraga/olahragawan penyandang cacat; b. prestasi olahraga penyandang cacat; c. kebutuhan Masyarakat; dan d. kondisi kelainan fisik dan/atau mental olahragawan penyandang cacat. (6) Dalam hal Pengadaan Prasarana Olahraga amatir dan profesional diselenggarakan oleh masing-masing induk cabang olahraga.

Pasal 10

(1) Untuk menunjang ketersediaan Prasarana Olahraga yang memadai dan sesuai dengan kebutuhan, Masyarakat dapat menyediakan dan/atau membangun Prasarana Olahraga. (2) Penyediaan dan/atau pembangunan Prasarana Olahraga oleh Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan standar nasional Prasarana Olahraga. (3) Penyediaan Prasarana Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dikoordinasikan dengan Pemerintah Daerah setempat. (4) Masyarakat yang membangun Prasarana Olahraga dapat diberikan fasilitas kemudahan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB Kedua

Pengadaan Prasarana Olahraga Oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah

Pasal 8

Koreksi

(1) Pengadaan Prasarana Olahraga oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat dilakukan dengan cara: a. pembangunan; b. pembelian; c. tukar menukar atau tukar bangun; www.djpp.kemenkumham.go.id d. bangun guna serah atau bangun serah guna; e. hibah; atau f. perolehan lainnya yang sah. (2) Dalam hal Pengadaan Prasarana Olahraga oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang dilakukan dengan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memerlukan tanah, Pengadaan Prasarana Olahraga dilaksanakan melalui pengadaan tanah atau pembebasan tanah. (3) Pengadaan Prasarana Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1) Pengadaan Prasarana Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi Prasarana Olahraga pendidikan, rekreasi, prestasi, dan penyandang cacat. (2) Pengadaan Prasarana Olahraga pendidikan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan: a. ukuran luas sekolah; b. jumlah peserta didik; c. jenjang pendidikan; dan d. jenis sekolah. (3) Pengadaan Prasarana Olahraga rekreasi oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan: a. potensi pengolahraga; b. kebutuhan Masyarakat; c. ketersediaan ruang terbuka; dan d. aksesibilitas Masyarakat. (4) Pengadaan Prasarana Olahraga prestasi oleh Pemerintah atau pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan: a. potensi olahragawan; b. potensi tenaga keolahragaan; c. daya saing kompetisi; dan d. potensi olahraga unggulan daerah. www.djpp.kemenkumham.go.id (5) Pengadaan Prasarana Olahraga penyandang cacat oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan: a. potensi pengolahraga/olahragawan penyandang cacat; b. prestasi olahraga penyandang cacat; c. kebutuhan Masyarakat; dan d. kondisi kelainan fisik dan/atau mental olahragawan penyandang cacat. (6) Dalam hal Pengadaan Prasarana Olahraga amatir dan profesional diselenggarakan oleh masing-masing induk cabang olahraga.

BAB VIII

PENGAWASAN PRASARANA OLAHRAGA

Pasal 21

Koreksi

(1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat bertanggung jawab atas Pengawasan Prasarana Olahraga. (2) Pengawasan prasarana olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditujukan untuk menjamin: a. tersedianya prasarana olahraga yang sesuai dengan standar dan kebutuhan; b. jumlah dan jenis prasarana olahraga yang dibangun sesuai dengan potensi keolahragaan yang berkembang; c. prasarana olahraga yang dibangun memenuhi jumlah dan standar minimum yang ditetapkan; d. pemanfaatan prasarana olahraga yang ada dilakukan secara optimal, efektif, dan efisien; dan e. pemeliharaan prasarana olahraga yang ada dilakukan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Pasal 22

Menteri, gubernur, dan bupati/walikota melakukan pengawasan melalui pengendalian internal, koordinasi, pelaporan, monitoring, dan evaluasi. www.djpp.kemenkumham.go.id

Pasal 23

Pelaksanaan pengawasan prasarana olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 meliputi : a. pengendalian internal dilakukan dengan cara memantau, mengevaluasi, dan menilai unsur kebijakan, prosedur, pengorganisa- sian, perencanaan, penganggaran, pelaporan, dan supervisi atas penyediaan prasarana olahraga; b. koordinasi dilakukan secara vertikal internal, lintas sektoral, dan hierarki instansional; c. pelaporan dilakukan secara berkala sesuai prinsip akuntabilitas dan transparansi; d. monitoring dilakukan melalui pemantauan, pengkajian, dan/atau penilaian informasi mengenai kelayakan prasarana olahraga; dan e. evaluasi dilakukan melalui penilaian mutu prasarana olahraga.

Pasal 24

(1) Menteri bertanggungjawab atas pengawasan prasarana olahraga pada tingkat nasional. (2) Gubernur bertanggungjawab atas pengawasan prasarana olahraga pada tingkat provinsi. (3) Bupati/walikota bertanggungjawab atas pengawasan prasarana olahraga pada tingkat kabupaten/kota.

Pasal 25

(1) Masyarakat dapat melakukan pengawasan atas perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, dan pemeliharaan prasarana olahraga. (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara : a. menyampaikan pendapat, saran, dan/atau usulan; dan b. menyampaikan laporan dan/atau pengaduan kepada Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2014 tentang TATA CARA PENETAPAN PRASARANA OLAHRAGA

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

BAB III

Pasal 4

Pasal 5

BAB IV

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB Kesatu

Pasal 6

Pasal 7

BAB Kedua

Pasal 8

Pasal 9

BAB Ketiga

Pasal 10

BAB V

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB VI

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB VII

Pasal 19

Pasal 20

BAB VIII

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

BAB Kesatu

Pasal 21

BAB Kedua

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

BAB Ketiga

Pasal 25

BAB IX

Pasal 26

BAB X

Pasal 27