Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2021 tentang PERCEPATA...

Pasal 1

(1) PRESIDEN menugaskan kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Ralryat untuk melaksanakan percepatan pelaksanaan pembangunan atau renovasi infrastruktur dan fasilitas untuk mendukung penyelenggaraan acara internasional di Provinsi Bali, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Provinsi Nusa Tenggara Timur. (2) Penugasan kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk melaksanakan percepatan pelaksanaan pembangunan atau renovasi infrastruktur dan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. persiapan Presidensi INDONESIA dalam KTT G20 di Provinsi Bali; b. renovasi Taman Mini INDONESIA Indah (TMII) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; c. penataan Kawasan Mandalika di Provinsi Nusa Tenggara Barat; dan d. persiapan . 4 MENETAPKAN d. persiapan ASEAN Summit di Tana Mori Labuan Bajo Provinsi Nusa Tenggara Timur. (3) Lingkup kegiatan dan lokasi penugasan PRESIDEN sebagaimana dimaksud pada ayat (21 ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Pasal 1

Pasal 3

Koreksi

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam melaksanakan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 memperhatikan prinsip: a. kehati-hatian; b. transparansi; c. efisiensi; d. efektivitas; dan e. akuntabilitas.

Pasal 4

Koreksi

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berkoordinasi dengan: a. kementerian/lembaga; b. pemerintah daerah; dan/atau c. pihak lain, yang terkait dalam melaksanakan penugasan pembangunan atau renovasi infrastruktur dan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.

Pasal 5

Koreksi

(1) Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Ralryat menyerahkan hasil pembangunan atau renovasi infrastruktur dan fasilitas kepada kementerian/lembaga, pemerintah daerah atau pihak lain yang terkait. (21 Serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan barang milik negara.

Pasal 6

Koreksi

Pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara.

Pasal 7

Koreksi

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Ratryat melaporkan pelaksanaan pembangunan atau renovasi infrastruktur dan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 kepada PRESIDEN setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu- waktu diperlukan.

Pasal 8

Koreksi

Peraturan PRESIDEN ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar. . . Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan PRESIDEN ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2O2I PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, JOKO WIDODO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2O2l MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, YASONNA H. LAOLY LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2O2I NOMOR 293 Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA ang Perundang-undangan dan nistrasi Hukum, ttd rtd SK No I14368 A la vanna Djaman

Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2021 tentang PERCEPATAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR UNTUK MENDUKUNG PENYELENGGARAAN ACARA INTERNASIONAL DI PROVINSI BALI, PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT, DAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8