Koreksi Pasal 13

(1) Evaluasi Kebijakan PKBN sebagaimana dimaksud dalam Pasa1 2 huruf e merupakan evaluasi yang dilakukan terhadap pelaksanaan Kebijakan PKBN dalam RANBN. (2) Evaluasi (21 Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri bersama menteri/pimpinan lembaga, Panglima Tentara Nasional INDONESIA, Kepala Kgpolisian Negara Republik INDONESIA, dan kepala daerah sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya masing- masing. (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.