Koreksi Pasal 3

(1) Dalam pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1), konsorsium badan usaha milik negara atau melalui perusahaan patungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3), dapat bekerjasama dengan badan usaha lainnya mengikuti kaidah-kaidah bisnis yang baik. (2) Kerjasama . . . (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk pembentukan perusahaan patungan. (3) Segala perizinan sehubungan dengan penyelenggaraan prasarana dan sarana kereta cepat yang diberikan kepada konsorsium badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) atau perusahaan patungan sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (3), berlaku sepenuhnya dan/atau dapat dialihkan kepada perusahaan patungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).