PERPRES

Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

PERPRES Nomor 1 Tahun 2019

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan PRESIDEN ini yang dimaksud dengan: 1. Badan Nasional Penanggulangan Bencana, yang selanjutnya disingkat BNPB adalah lembaga pemerintah nonkementerian sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG tentang penanggulangan bencana. 2. Kepala BNPB, yang selanjutnya disebut Kepala adalah pimpinan BNPB yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi BNPB.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

BAB Keempat

Unsur Pelaksana

Pasal 14

Koreksi

Unsur pelaksana berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.

Pasal 15

Koreksi

Unsur pelaksana mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi prabencana, saat keadaan darurat bencana, dan pascabencana.

Pasal 16

Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 meliputi: a. penyusunan kebijakan di bidang penanggulangan bencana; b. pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana; c. penyusunan, perumusan, dan penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penanggulangan bencana; d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penanggulangan bencana; e. pengoordinasian instansi pemerintah terkait, pemerintah daerah, masyarakat, dan lembaga usaha serta lembaga internasional dalam rangka penyusunan dan perumusan serta pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penanggulangan bencana; f. koordinasi pelaksanaan fungsi, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BNPB; g. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab BNPB; h. pengawasan atas pelaksanaan fungsi di lingkungan BNPB; dan i. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BNPB.

Pasal 17

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, unsur pelaksana mempunyai fungsi: a. koordinasi penyelenggaraan penanggulangan bencana; b. komando penyelenggaraan penanggulangan bencana; dan c. pelaksana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Pasal 18

(1) Fungsi koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a dilaksanakan pada tahap prabencana dan pascabencana. (2) Fungsi koordinasi unsur pelaksana dilaksanakan melalui koordinasi dengan instansi pemerintah baik pusat maupun daerah, masyarakat, lembaga usaha, lembaga internasional dan/atau pihak lain yang dipandang perlu.

Pasal 19

(1) Fungsi komando unsur pelaksana dilaksanakan melalui pengerahan sumber daya manusia, logistik dan peralatan dari instansi terkait, Kepolisian Negara Republik INDONESIA, dan Tentara Nasional INDONESIA serta langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana. (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Fungsi pelaksanaan pada unsur pelaksana dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan instansi pemerintah baik pusat maupun daerah, Kepolisian Negara Republik INDONESIA, dan Tentara Nasional INDONESIA dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB 1

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 14

Koreksi

Unsur pelaksana berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.

Pasal 15

Koreksi

Unsur pelaksana mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi prabencana, saat keadaan darurat bencana, dan pascabencana.

Pasal 16

Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 meliputi: a. penyusunan kebijakan di bidang penanggulangan bencana; b. pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana; c. penyusunan, perumusan, dan penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penanggulangan bencana; d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penanggulangan bencana; e. pengoordinasian instansi pemerintah terkait, pemerintah daerah, masyarakat, dan lembaga usaha serta lembaga internasional dalam rangka penyusunan dan perumusan serta pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penanggulangan bencana; f. koordinasi pelaksanaan fungsi, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BNPB; g. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab BNPB; h. pengawasan atas pelaksanaan fungsi di lingkungan BNPB; dan i. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BNPB.

Pasal 17

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, unsur pelaksana mempunyai fungsi: a. koordinasi penyelenggaraan penanggulangan bencana; b. komando penyelenggaraan penanggulangan bencana; dan c. pelaksana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Pasal 18

(1) Fungsi koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a dilaksanakan pada tahap prabencana dan pascabencana. (2) Fungsi koordinasi unsur pelaksana dilaksanakan melalui koordinasi dengan instansi pemerintah baik pusat maupun daerah, masyarakat, lembaga usaha, lembaga internasional dan/atau pihak lain yang dipandang perlu.

Pasal 19

(1) Fungsi komando unsur pelaksana dilaksanakan melalui pengerahan sumber daya manusia, logistik dan peralatan dari instansi terkait, Kepolisian Negara Republik INDONESIA, dan Tentara Nasional INDONESIA serta langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana. (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Fungsi pelaksanaan pada unsur pelaksana dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan instansi pemerintah baik pusat maupun daerah, Kepolisian Negara Republik INDONESIA, dan Tentara Nasional INDONESIA dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Susunan organisasi unsur pelaksana terdiri atas: a. Sekretariat Utama; b. Deputi Bidang Sistem dan Strategi; c. Deputi Bidang Pencegahan; d. Deputi Bidang Penanganan Darurat; e. Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi; f. Deputi Bidang Logistik dan Peralatan; dan g. Inspektorat Utama.

BAB 3

Sekretariat Utama

Pasal 22

Koreksi

(1) Sekretariat Utama berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala. (2) Sekretariat Utama dipimpin oleh Sekretaris Utama.

Pasal 23

Koreksi

Sekretariat Utama mempunyai tugas pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BNPB.

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Sekretariat Utama menyelenggarakan fungsi: a. koordinasi kegiatan BNPB; b. koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran BNPB; c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, persandian, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi BNPB; d. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana; e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang- undangan serta pelaksanaan advokasi hukum; f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/ kekayaan negara; dan g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

Pasal 25

(1) Sekretariat Utama terdiri atas paling banyak 4 (empat) biro. (2) Biro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 4 (empat) bagian dan/atau kelompok jabatan fungsional, dan masing-masing bagian terdiri atas 2 (dua) subbagian dan/atau kelompok jabatan fungsional. (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bagian yang menangani ketatausahaan pimpinan terdiri atas sejumlah subbagian sesuai kebutuhan. (4) Bagian yang menangani ketatausahaan pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memberikan dukungan administrasi kepada deputi.

Pasal 26

(1) Deputi Bidang Sistem dan Strategi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala. (2) Deputi Bidang Sistem dan Strategi dipimpin oleh Deputi.

Pasal 27

Deputi Bidang Sistem dan Strategi mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang sistem dan strategi penanggulangan bencana.

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Deputi Bidang Sistem dan Strategi menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan kebijakan teknis di bidang sistem dan strategi; b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang sistem dan strategi; c. koordinasi dan sinkronisasi kebijakan dalam perencanaan penanggulangan bencana; d. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang sistem dan strategi; e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang sistem dan strategi; f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang sistem dan strategi; dan g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

Pasal 29

(1) Deputi Bidang Sistem dan Strategi terdiri atas paling banyak 4 (empat) direktorat. (2) Direktorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subdirektorat dan/atau kelompok jabatan fungsional, dan masing- masing subdirektorat terdiri atas 2 (dua) seksi dan/atau kelompok jabatan fungsional.

BAB 4

Deputi Bidang Sistem dan Strategi

Pasal 26

Koreksi

(1) Deputi Bidang Sistem dan Strategi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala. (2) Deputi Bidang Sistem dan Strategi dipimpin oleh Deputi.

Pasal 27

Koreksi

Deputi Bidang Sistem dan Strategi mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang sistem dan strategi penanggulangan bencana.

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Deputi Bidang Sistem dan Strategi menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan kebijakan teknis di bidang sistem dan strategi; b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang sistem dan strategi; c. koordinasi dan sinkronisasi kebijakan dalam perencanaan penanggulangan bencana; d. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang sistem dan strategi; e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang sistem dan strategi; f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang sistem dan strategi; dan g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

Pasal 29

(1) Deputi Bidang Sistem dan Strategi terdiri atas paling banyak 4 (empat) direktorat. (2) Direktorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subdirektorat dan/atau kelompok jabatan fungsional, dan masing- masing subdirektorat terdiri atas 2 (dua) seksi dan/atau kelompok jabatan fungsional.

Pasal 30

(1) Deputi Bidang Pencegahan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala. (2) Deputi Bidang Pencegahan dipimpin oleh Deputi.

Pasal 31

Deputi Bidang Pencegahan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan.

Pasal 32

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Deputi Bidang Pencegahan menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan kebijakan teknis di bidang pencegahan; b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pencegahan; c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pencegahan; d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan; dan e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

Pasal 33

(1) Deputi Bidang Pencegahan terdiri atas paling banyak 4 (empat) direktorat. (2) Direktorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subdirektorat dan/atau kelompok jabatan fungsional, dan masing- masing subdirektorat terdiri atas 2 (dua) seksi dan/atau kelompok jabatan fungsional.

BAB 5

Deputi Bidang Pencegahan

Pasal 30

Koreksi

(1) Deputi Bidang Pencegahan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala. (2) Deputi Bidang Pencegahan dipimpin oleh Deputi.

Pasal 31

Koreksi

Deputi Bidang Pencegahan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan.

Pasal 32

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Deputi Bidang Pencegahan menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan kebijakan teknis di bidang pencegahan; b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pencegahan; c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pencegahan; d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan; dan e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

Pasal 33

(1) Deputi Bidang Pencegahan terdiri atas paling banyak 4 (empat) direktorat. (2) Direktorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subdirektorat dan/atau kelompok jabatan fungsional, dan masing- masing subdirektorat terdiri atas 2 (dua) seksi dan/atau kelompok jabatan fungsional.

Pasal 34

(1) Deputi Bidang Penanganan Darurat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala. (2) Deputi Bidang Penanganan Darurat dipimpin oleh Deputi.

Pasal 35

Deputi Bidang Penanganan Darurat mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanganan keadaaan darurat, meliputi penyelenggaraan siaga darurat, tanggap darurat dan transisi darurat ke pemulihan.

Pasal 36

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Deputi Bidang Penanganan Darurat menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan penanganan darurat; b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan penanganan darurat; c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan penanganan darurat; d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan penanganan darurat; dan e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

Pasal 37

(1) Deputi Bidang Penanganan Darurat terdiri atas paling banyak 4 (empat) direktorat. (2) Direktorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subdirektorat dan/atau kelompok jabatan fungsional, dan masing- masing subdirektorat terdiri atas 2 (dua) seksi dan/atau kelompok jabatan fungsional.

BAB 6

Deputi Bidang Penanganan Darurat

Pasal 34

Koreksi

(1) Deputi Bidang Penanganan Darurat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala. (2) Deputi Bidang Penanganan Darurat dipimpin oleh Deputi.

Pasal 35

Koreksi

Deputi Bidang Penanganan Darurat mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanganan keadaaan darurat, meliputi penyelenggaraan siaga darurat, tanggap darurat dan transisi darurat ke pemulihan.

Pasal 36

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Deputi Bidang Penanganan Darurat menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan penanganan darurat; b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan penanganan darurat; c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan penanganan darurat; d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan penanganan darurat; dan e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

Pasal 37

(1) Deputi Bidang Penanganan Darurat terdiri atas paling banyak 4 (empat) direktorat. (2) Direktorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subdirektorat dan/atau kelompok jabatan fungsional, dan masing- masing subdirektorat terdiri atas 2 (dua) seksi dan/atau kelompok jabatan fungsional.

Pasal 38

(1) Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala. (2) Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dipimpin oleh Deputi.

Pasal 39

Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi.

Pasal 40

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan kebijakan teknis di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi; b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi; c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi; d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi; dan e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

Pasal 41

(1) Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi terdiri atas paling banyak 4 (empat) direktorat. (2) Direktorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subdirektorat dan/atau kelompok jabatan fungsional, dan masing- masing subdirektorat terdiri atas 2 (dua) seksi dan/atau kelompok jabatan fungsional.

BAB 7

Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pasal 38

Koreksi

(1) Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala. (2) Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dipimpin oleh Deputi.

Pasal 39

Koreksi

Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi.

Pasal 40

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan kebijakan teknis di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi; b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi; c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi; d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi; dan e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

Pasal 41

(1) Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi terdiri atas paling banyak 4 (empat) direktorat. (2) Direktorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subdirektorat dan/atau kelompok jabatan fungsional, dan masing- masing subdirektorat terdiri atas 2 (dua) seksi dan/atau kelompok jabatan fungsional.

Pasal 42

(1) Deputi Bidang Logistik dan Peralatan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala. (2) Deputi Bidang Logistik dan Peralatan dipimpin oleh Deputi.

Pasal 43

Deputi Bidang Logistik dan Peralatan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang logistik dan peralatan penanggulangan bencana.

Pasal 44

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Deputi Bidang Logistik dan Peralatan menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan kebijakan teknis di bidang logistik dan peralatan; b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang logistik dan peralatan; c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang logistik dan peralatan; d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan atas pelaksanaan kebijakan di bidang logistik dan peralatan; dan e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

Pasal 45

(1) Deputi Bidang Logistik dan Peralatan terdiri atas paling banyak 4 (empat) direktorat. (2) Direktorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subdirektorat dan/atau kelompok jabatan fungsional, dan masing- masing subdirektorat terdiri atas 2 (dua) seksi dan/atau kelompok jabatan fungsional.

BAB 8

Deputi Bidang Logistik dan Peralatan

Pasal 42

Koreksi

(1) Deputi Bidang Logistik dan Peralatan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala. (2) Deputi Bidang Logistik dan Peralatan dipimpin oleh Deputi.

Pasal 43

Koreksi

Deputi Bidang Logistik dan Peralatan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang logistik dan peralatan penanggulangan bencana.

Pasal 44

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Deputi Bidang Logistik dan Peralatan menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan kebijakan teknis di bidang logistik dan peralatan; b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang logistik dan peralatan; c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang logistik dan peralatan; d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan atas pelaksanaan kebijakan di bidang logistik dan peralatan; dan e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

Pasal 45

(1) Deputi Bidang Logistik dan Peralatan terdiri atas paling banyak 4 (empat) direktorat. (2) Direktorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subdirektorat dan/atau kelompok jabatan fungsional, dan masing- masing subdirektorat terdiri atas 2 (dua) seksi dan/atau kelompok jabatan fungsional.

Pasal 46

(1) Inspektorat Utama berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala. (2) Inspektorat Utama dipimpin oleh Inspektur Utama.

Pasal 47

Inspektorat Utama mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan internal di lingkungan BNPB.

Pasal 48

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Inspektorat Utama menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan kebijakan teknis pengawasan internal di lingkungan BNPB; b. pelaksanaan pengawasan internal di lingkungan BNPB terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, dan pemantauan; c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Kepala; d. penyusunan laporan hasil pengawasan; e. pelaksanaan administrasi Inspektorat Utama; dan f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

Pasal 49

(1) Inspektorat Utama paling banyak terdiri atas 3 (tiga) inspektorat. (2) Inspektorat Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi 1 (satu) bagian yang menangani ketatatusahaan. (3) Masing-masing Inspektorat terdiri atas 1 (satu) subbagian yang menangani ketatausahaan, dan kelompok jabatan fungsional auditor. (4) Bagian yang menangani ketatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas 2 (dua) subbagian.

BAB 9

Inspektorat Utama

Pasal 46

Koreksi

(1) Inspektorat Utama berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala. (2) Inspektorat Utama dipimpin oleh Inspektur Utama.

Pasal 47

Koreksi

Inspektorat Utama mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan internal di lingkungan BNPB.

Pasal 48

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Inspektorat Utama menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan kebijakan teknis pengawasan internal di lingkungan BNPB; b. pelaksanaan pengawasan internal di lingkungan BNPB terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, dan pemantauan; c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Kepala; d. penyusunan laporan hasil pengawasan; e. pelaksanaan administrasi Inspektorat Utama; dan f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

Pasal 49

(1) Inspektorat Utama paling banyak terdiri atas 3 (tiga) inspektorat. (2) Inspektorat Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi 1 (satu) bagian yang menangani ketatatusahaan. (3) Masing-masing Inspektorat terdiri atas 1 (satu) subbagian yang menangani ketatausahaan, dan kelompok jabatan fungsional auditor. (4) Bagian yang menangani ketatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas 2 (dua) subbagian.

Pasal 50

(1) Pusat dapat dibentuk di lingkungan unsur pelaksana paling banyak 3 (tiga) Pusat sebagai unsur pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi unsur pelaksana. (2) Pusat dipimpin oleh Kepala Pusat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala melalui Sekretaris Utama.

Pasal 51

Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BNPB untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis BNPB.

Pasal 52

(1) Pusat terdiri atas paling banyak 3 (tiga) bidang, 1 (satu) subbidang yang menangani ketatausahaan dan/atau kelompok jabatan fungsional. (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 2 (dua) subbidang dan/atau kelompok jabatan fungsional.

BAB V

PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 63

Koreksi

(1) Kepala diangkat dan diberhentikan oleh PRESIDEN. (2) Kepala dapat dijabat oleh Pegawai Negeri Sipil, prajurit Tentara Nasional INDONESIA, anggota Kepolisian Negara Republik INDONESIA, atau profesional.

Pasal 64

Koreksi

Kepala diberikan hak keuangan dan administrasi setingkat Menteri.

Pasal 65

Anggota Unsur Pengarah diangkat dan diberhentikan oleh PRESIDEN.

Pasal 66

(1) Anggota Unsur Pengarah yang berasal dari unsur Pemerintah diusulkan oleh pimpinan instansi pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) kepada Kepala. (2) Kepala mengusulkan calon anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PRESIDEN untuk diangkat sebagai anggota Unsur Pengarah.

Pasal 67

(1) Anggota Unsur Pengarah yang berasal dari kalangan masyarakat profesional diusulkan oleh Kepala kepada PRESIDEN sejumlah 18 (delapan belas) calon anggota Unsur Pengarah. (2) Calon Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik INDONESIA untuk dilakukan uji kepatutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 68

9 (sembilan) calon Anggota yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik INDONESIA berdasarkan hasil uji kepatutan dan kelayakan diangkat dan ditetapkan oleh PRESIDEN menjadi Anggota Unsur Pengarah.

Pasal 69

Anggota Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 diangkat untuk masa tugas selama 5 (lima) tahun.

Pasal 70

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemilihan dan kriteria Anggota Unsur Pengarah dari masyarakat profesional diatur dengan Peraturan BNPB.

Pasal 71

(1) Sekretaris Utama, Deputi, dan Inspektur Utama merupakan jabatan pimpinan tinggi madya atau jabatan struktural eselon I.a. (2) Kepala Pusat, Kepala Biro, Direktur, dan Inspektur merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama atau jabatan struktural eselon II.a. (3) Kepala Bagian, Kepala Subdirektorat, dan Kepala Bidang merupakan jabatan administator atau jabatan struktural eselon III.a. (4) Kepala Subbagian, Kepala Seksi, dan Kepala Subbidang merupakan jabatan pengawas atau jabatan struktural eselon IV.a.

Pasal 72

(1) Pejabat Pimpinan Tinggi Madya diangkat dan diberhentikan oleh PRESIDEN atas usul Kepala. (2) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama ke bawah diangkat dan diberhentikan oleh Kepala.

Pasal 73

Jabatan di lingkungan unsur pelaksana diisi oleh Aparatur Sipil Negara yang profesional dan ahli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

BAB III

Pasal 7

Pasal 8

BAB Kesatu

Pasal 7

BAB Kedua

Pasal 8

BAB Ketiga

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB 1

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB 2

Pasal 12

Pasal 13

BAB Keempat

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

BAB 1

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

BAB 2

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

BAB 3

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

BAB 4

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

BAB 5

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34