Koreksi Pasal 50

(1) BGS/BSG dilakukan dengan pertimbangan: a. Pengguna Barang memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan pemerintahan negara untuk kepentingan pelayanan umum dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi; dan b. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam anggaran pendapatan dan belanja negara untuk penyediaan bangunan dan fasilitas tersebut. (2) Pihak yang dapat menjadi mitra BGS/BSG meliputi: a. badan usaha milik negara; b. badan usaha milik daerah; c. swasta, kecuali perorangan; atau d. badan hukum lainnya. (3) Dalam hal mitra BGS/BSG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membentuk konsorsium, mitra BGS/BSG harus membentuk badan hukum INDONESIA sebagai pihak yang bertindak untuk dan atas nama BGS/BSG dalam perjanjian BGS/BSG.