Koreksi Pasal 38

(1) Sewa dilakukan dengan tujuan: a. mengoptimalkan Pemanfaatan BMN yang belum/tidak digunakan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan negara; b. memperoleh fasilitas yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan/atau menunjang tugas dan fungsi instansi Pengguna Barang; dan/atau c. mencegah Penggunaan BMN oleh pihak lain secara tidak sah. (2) Penyewaan BMN dilakukan sepanjang memberikan manfaat ekonomi bagi pemerintah dan/atau masyarakat. (3) Pihak yang dapat menyewa BMN meliputi: a. badan usaha milik negara/daerah/desa; b. perorangan; c. unit penunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintah/negara; dan/atau d. badan usaha lainnya. (4) Unit penunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintah/Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi a. persatuan/perhimpunan aparatur sipil negara/Tentara Nasional INDONESIA/Kepolisian Negara Republik INDONESIA; b. persatuan/perhimpunan istri aparatur sipil negara/Tentara Nasional INDONESIA/Kepolisian Negara Republik INDONESIA; dan c. unit penunjang kegiatan lainnya. (5) Badan usaha lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, meliputi: a. perseroan terbatas; b. yayasan; c. koperasi; d. persekutuan perdata; e. persekutuan firma; atau f. persekutuan komanditer. (6) Penyewa dapat melakukan penerusan Sewa kepada pihak lain dengan persetujuan Pengguna Barang. (7) Selama masa Sewa, objek Sewa dapat diubah bentuknya, dengan ketentuan: a. tanpa mengubah konstruksi dasar bangunan yang menjadi objek Sewa; b. perubahan tersebut diatur dalam perjanjian Sewa; dan c. pada saat Sewa berakhir, objek Sewa wajib dikembalikan ke dalam kondisi baik dan layak fungsi.