Peraturan Menteri Nomor 18-permentan-kb-330-5-2016 Tahun 2016 tentang PEDOMAN PEREMAJAAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT

PERMEN Nomor 18-permentan-kb-330-5-2016 Tahun 2016

Pasal 1

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai acuan dalam pembinaan, pemberian pelayanan dan pengembangan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit secara efisien dan berkelanjutan melalui Peremajaan kebun kelapa sawit.

Pasal 2

Koreksi

Kegiatan Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, meliputi: a. teknik Peremajaan kelapa sawit, antara lain pembukaan/pembersihan lahan, pengadaan benih, penanaman, pemupukan dan pemeliharaan tanaman kelapa sawit terintegrasi dapat dengan tanaman tumpang sari untuk periode Tanaman Belum Menghasilkan (TBM); b. pengembangan kelembagaan pekebun, antara lain pelatihan tenaga pendamping dan pekebun, penguatan organisasi, manajemen dan tata kelola Kelompok Tani/Gabungan Kelompok Tani/Koperasi, peningkatan kerjasama, dan kemitraan usaha; dan c. unsur pendukung, antara lain pemetaan, Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Budi daya (STD-B), surat pernyataan pengelolaan lingkungan, sertifikasi lahan dan sertifikasi ISPO bagi yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Kegiatan Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilakukan sesuai pedoman seperti tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

(1) Komponen Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi: a. tenaga kerja; b. infrastruktur; dan c. bahan dan alat. (2) Rincian komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Pendanaan Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit dapat bersumber dari pemerintah, pelaku usaha perkebunan, dan sumber dana lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit dapat dilakukan dengan melanjutkan pola kemitraan yang telah ada maupun pola lainnya dalam hubungan yang saling menguntungkan, saling menghargai, saling bertanggung jawab, saling memperkuat dan saling ketergantungan.

Pasal 7

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatanya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Mei 2016 MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA, ttd AMRAN SULAIMAN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 11 Mei 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 18/Permentan/KB.330/5/2016 TANGGAL : 10 Mei 2016 PEDOMAN PEREMAJAAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.