Koreksi Pasal 17

PERMEN Nomor 108-permentan-pd-410-9-2014 Tahun 2014 | Peraturan Menteri Nomor 108-permentan-pd-410-9-2014 Tahun 2014 tentang PEMASUKAN SAPI BAKALAN, SAPI INDUKAN, DAN SAPI SIAP POTONG KE DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA

PDF Sumber

100%

Hal. 1

Teks Saat Ini

(1) Untuk memperoleh persetujuan Menteri terhadap farm pemasukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, negara asal harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri Pertanian. (2) Dalam pelaksanaan pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. (3) Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempertimbangkan pemenuhan persyaratan farm sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan hasil penilaian risiko terhadap rencana pemasukan. (4) Penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh otoritas veteriner Kementerian. (5) Dalam hal permohonan persetujuan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan menyampaikan surat penolakan kepada negara asal disertai alasan penolakan. (6) Dalam hal permohonan persetujuan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan menerbitkan persetujuan dengan Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan atas nama Menteri Pertanian dalam bentuk daftar farm.

Koreksi Anda

(1) Untuk memperoleh persetujuan Menteri terhadap farm pemasukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, negara asal harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri Pertanian.
(2) Dalam pelaksanaan pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan oleh Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.
(3) Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempertimbangkan pemenuhan persyaratan farm sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan hasil penilaian risiko terhadap rencana pemasukan.
(4) Penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh otoritas veteriner Kementerian.
(5) Dalam hal permohonan persetujuan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan menyampaikan surat penolakan kepada negara asal disertai alasan penolakan.
(6) Dalam hal permohonan persetujuan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan menerbitkan persetujuan dengan Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan atas nama Menteri Pertanian dalam bentuk daftar farm.

Alasan koreksi

Email (opsional)