Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2023 tentang PELAKSANAAN PROGRAM SEMBAKO

(1) Data KPM Program Sembako dapat dilakukan perubahan: a. substantif; dan b. administratif. (2) Perubahan substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan perubahan status KPM Program Sembako. (3) Perubahan substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi: a. penambahan KPM Program Sembako; b. penghapusan KPM Program Sembako; dan c. penggantian KPM Program Sembako. (4) Penambahan KPM Program Sembako sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan dengan ketentuan: a. memenuhi kriteria kemiskinan, memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan, dan/atau memiliki kriteria masalah sosial serta terdapat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial; b. tidak melebihi jumlah alokasi KPM Program Sembako secara nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1); dan c. tidak sedang melebihi proporsi jumlah penduduk miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3). (5) Penghapusan KPM Program Sembako sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan apabila KPM Program Sembako sudah tidak memenuhi kriteria kemiskinan, memiliki kehidupan yang sudah layak secara kemanusiaan, dan/atau sudah tidak memiliki kriteria masalah sosial. (6) Penggantian KPM Program Sembako sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c bertujuan untuk mengendalikan distribusi jumlah KPM Program Sembako. (7) Penggantian KPM Program Sembako sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) dilakukan dengan ketentuan: a. terdapat penghapusan data KPM Program Sembako; b. terdapat penambahan data KPM Program Sembako; dan c. jumlah penambahan tidak melebihi jumlah penghapusan. (8) Perubahan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan perubahan yang bersifat administrasi dan tidak menyebabkan perubahan KPM Program Sembako. (9) Perubahan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (8) meliputi: a. penggantian pengurus; dan b. perbaikan data kependudukan. (10) Penggantian pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a dilakukan apabila pengurus tidak dapat melakukan interaksi dengan Bank/Pos Penyalur. (11) Perbaikan data kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b dilakukan apabila KPM Program Sembako mengalami perubahan data diri.

(1) Penyaluran Program Sembako dilaksanakan oleh direktorat yang menangani Program Sembako bekerja sama dengan Bank/Pos Penyalur. (2) Bank/Pos Penyalur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. PT Bank Mandiri (Persero),Tbk; b. PT Bank Rakyat INDONESIA (Persero),Tbk; c. PT Bank Negara INDONESIA (Persero),Tbk; d. PT Bank Syariah INDONESIA, Tbk; dan/atau e. PT Pos INDONESIA (Persero). (3) Penyaluran Program Sembako sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi proses: a. pembukaan rekening sampai penguasaan rekening oleh KPM Program Sembako; dan b. pembayaran melalui rekening.

Mekanisme penyaluran Program Sembako melalui bank penyalur meliputi: a. proses registrasi dan/atau pembukaan rekening KPM Program Sembako; b. edukasi dan sosialisasi; c. proses penyaluran Program Sembako; d. penarikan uang atau pembelian bahan pangan dalam Program Sembako; dan/atau e. pelaporan hasil penyaluran Program Sembako.

(1) Proses registrasi dan/atau pembukaan rekening KPM Program Sembako sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a meliputi: a. pembukaan rekening; b. penerbitan atau pencetakan KKS; c. distribusi; dan d. aktivasi KKS. (2) Pembukaan rekening KPM Program Sembako sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh bank penyalur berdasarkan data yang diserahkan oleh direktorat yang menangani Program Sembako. (3) Proses registrasi dan/atau pembukaan rekening KPM Program Sembako sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh bank penyalur secara kolektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Distribusi dan aktivasi KKS dilakukan oleh bank penyalur dengan berita acara serah terima. (5) Dalam distribusi KKS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) KPM Program Sembako yang telah menerima KKS melakukan aktivasi dengan dibantu oleh bank penyalur. (6) KKS yang sudah diserahterimakan kepada KPM Program Sembako dilaporkan oleh bank penyalur kepada direktorat yang menangani Program Sembako. (7) Dalam hal bank penyalur tidak melaporkan hasil distribusi dan aktivasi KKS, direktorat yang menangani Program Sembako menyampaikan surat peringatan secara tertulis kepada bank penyalur. (8) Dalam hal terdapat KPM Program Sembako yang tidak menerima KKS di wilayah tertentu, menjadi pertimbangan bagi direktorat yang menangani Program Sembako untuk menghentikan kerja sama dengan bank penyalur di wilayah tertentu.

(1) Edukasi dan sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b bertujuan agar KPM Program Sembako memahami: a. produk dan tata cara penggunaan/penarikan rekening Program Sembako; b. manfaat menabung dan perencanaan keuangan keluarga; c. tata cara penyampaian pengaduan pelaksanaan Program Sembako; dan d. penggunaan manfaat Program Sembako. (2) Edukasi dan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b menjadi tanggung jawab bank penyalur. (3) Edukasi dan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d menjadi tanggung jawab direktorat yang menangani Program Sembako, dinas sosial daerah provinsi, dan dinas sosial daerah kabupaten/kota.

(1) Proses penyaluran Program Sembako sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c dilaksanakan oleh bank penyalur tanpa pengenaan biaya. (2) Penyaluran Program Sembako dilakukan setelah adanya laporan hasil distribusi dan aktivasi KKS oleh bank penyalur kepada direktorat yang menangani Program Sembako. (3) Proses penyaluran dilakukan dengan memindahbukukan/top up dana Bantuan Sosial dari rekening direktorat yang menangani Program Sembako di bank penyalur ke rekening KPM Program Sembako. (4) Hasil penyaluran Program Sembako oleh bank penyalur disampaikan melalui SIKS-NG. (5) Penyaluran Bantuan Sosial Program Sembako sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan mengenai belanja Bantuan Sosial pada kementerian atau lembaga.

(1) Penarikan uang atau pembelian bahan pangan dalam Program Sembako sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d dilaksanakan oleh KPM Program Sembako setelah menerima Program Sembako yang besaran nilainya disesuaikan dengan kemampuan keuangan negara. (2) Penarikan uang dalam Program Sembako sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh KPM Program Sembako di kantor bank penyalur atau anjungan tunai mandiri. (3) Pembelian bahan pangan dalam Program Sembako sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh KPM Program Sembako di toko yang menjual bahan pangan. (4) Pembelian bahan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menggunakan aplikasi: a. electronic data capture; b. biometrik; c. unstructured supplementary service data (USSD)/short message service (SMS atau pesan pendek); dan/atau d. quick responses code Indonesian standard (QRIS). (5) Pihak lain dilarang mengarahkan KPM Program Sembako dalam memperoleh bahan pangan dan memilih toko yang menjual bahan pangan.

(1) Pelaporan hasil penyaluran Program Sembako sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e dilaksanakan secara tertulis dengan disertai salinan elektronik yang terdiri atas: a. data KPM baru Program Sembako yang telah berhasil dibukakan rekening; b. data KPM baru Program Sembako yang gagal dibukakan rekening beserta penjelasannya; c. data status keberhasilan distribusi KKS dan buku tabungan; dan d. data status gagal distribusi KKS dan buku tabungan beserta penjelasannya. (2) Selain pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bank penyalur harus menyampaikan laporan secara tertulis dengan disertai salinan elektronik yang terdiri atas: a. data hasil penyaluran/pemindahbukuan dana Program Sembako dari rekening pemerintah lainnya ke Rekening KPM Program Sembako selama periode top up atau pemindahbukuan; b. data transaksi KPM Program Sembako selama periode transaksi; dan c. data penyetoran kembali ke rekening kas negara dengan dilampirkan nomor transaksi penerimaan negara atas dana Program Sembako yang tidak ditransaksikan KPM Program Sembako.

Mekanisme penyaluran Program Sembako melalui pos penyalur meliputi: a. pembukaan rekening giro KPM Program Sembako; b. edukasi dan sosialisasi; c. proses penyaluran Bantuan Sosial Program Sembako; d. penarikan uang dalam Program Sembako; dan/atau e. pelaporan hasil penyaluran Program Sembako.

Pembukaan rekening giro KPM Program Sembako sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, dilaksanakan oleh pos penyalur berdasarkan data yang diakses melalui SIKS-NG.

(1) Edukasi dan sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b bertujuan agar KPM Program Sembako memahami: a. tata cara penarikan uang dalam Program Sembako; b. tata cara penyampaian pengaduan pelaksanaan Program Sembako; dan c. pemanfaatan Program Sembako. (2) Edukasi dan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menjadi tanggung jawab pos penyalur. (3) Edukasi dan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c menjadi tanggung jawab direktorat yang menangani Program Sembako, dinas sosial daerah provinsi, dan dinas sosial daerah kabupaten/kota.

(1) Proses penyaluran Program Sembako sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c dilaksanakan oleh direktorat yang menangani Program Sembako melalui pos penyalur ke rekening giro atas nama KPM Program Sembako. (2) Proses penyaluran Program Sembako sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pos penyalur kepada KPM Program Sembako. (3) Hasil penyaluran Program Sembako oleh pos penyalur disampaikan melalui SIKS-NG. (4) Penyaluran Program Sembako sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan mengenai belanja Bantuan Sosial pada kementerian atau lembaga.

Penarikan uang dalam Program Sembako sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d dilakukan oleh pos penyalur dengan cara: a. pengantaran langsung ke alamat KPM Program Sembako; b. pengambilan langsung oleh KPM Program Sembako di kantor pos penyalur; atau c. pembayaran di komunitas.

(1) Pelaporan Hasil Penyaluran Program Sembako sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e dilakukan secara tertulis dengan disertai elektronik terdiri atas: a. data KPM baru Program Sembako yang telah berhasil dibukakan rekening giro atas nama KPM Program Sembako; dan b. data KPM baru Program Sembako yang gagal dibukakan rekening giro atas nama KPM Program Sembako beserta penjelasannya. (2) Selain pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pos penyalur menyampaikan laporan atas pelaksanaan penyaluran dana program sembako secara tertulis dengan disertai salinan elektronik yang terdiri atas: a. data rekening koran dari rekening pos penyalur; b. data dan dana Program Sembako yang berhasil dan tidak berhasil disalurkan kepada KPM Program Sembako selama periode transaksi; dan c. data penyetoran kembali ke rekening kas negara dengan dilampirkan nomor transaksi penerimaan negara atas dana Program Sembako yang tidak dapat disalurkan kepada KPM Program Sembako.

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penyaluran Program Sembako sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 19 ditetapkan oleh direktur jenderal yang menangani Program Sembako.

(1) Penyaluran Program Sembako dilaksanakan oleh direktorat yang menangani Program Sembako bekerja sama dengan Bank/Pos Penyalur. (2) Bank/Pos Penyalur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. PT Bank Mandiri (Persero),Tbk; b. PT Bank Rakyat INDONESIA (Persero),Tbk; c. PT Bank Negara INDONESIA (Persero),Tbk; d. PT Bank Syariah INDONESIA, Tbk; dan/atau e. PT Pos INDONESIA (Persero). (3) Penyaluran Program Sembako sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi proses: a. pembukaan rekening sampai penguasaan rekening oleh KPM Program Sembako; dan b. pembayaran melalui rekening.

Mekanisme penyaluran Program Sembako melalui bank penyalur meliputi: a. proses registrasi dan/atau pembukaan rekening KPM Program Sembako; b. edukasi dan sosialisasi; c. proses penyaluran Program Sembako; d. penarikan uang atau pembelian bahan pangan dalam Program Sembako; dan/atau e. pelaporan hasil penyaluran Program Sembako.

(1) Proses registrasi dan/atau pembukaan rekening KPM Program Sembako sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a meliputi: a. pembukaan rekening; b. penerbitan atau pencetakan KKS; c. distribusi; dan d. aktivasi KKS. (2) Pembukaan rekening KPM Program Sembako sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh bank penyalur berdasarkan data yang diserahkan oleh direktorat yang menangani Program Sembako. (3) Proses registrasi dan/atau pembukaan rekening KPM Program Sembako sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh bank penyalur secara kolektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Distribusi dan aktivasi KKS dilakukan oleh bank penyalur dengan berita acara serah terima. (5) Dalam distribusi KKS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) KPM Program Sembako yang telah menerima KKS melakukan aktivasi dengan dibantu oleh bank penyalur. (6) KKS yang sudah diserahterimakan kepada KPM Program Sembako dilaporkan oleh bank penyalur kepada direktorat yang menangani Program Sembako. (7) Dalam hal bank penyalur tidak melaporkan hasil distribusi dan aktivasi KKS, direktorat yang menangani Program Sembako menyampaikan surat peringatan secara tertulis kepada bank penyalur. (8) Dalam hal terdapat KPM Program Sembako yang tidak menerima KKS di wilayah tertentu, menjadi pertimbangan bagi direktorat yang menangani Program Sembako untuk menghentikan kerja sama dengan bank penyalur di wilayah tertentu.

(1) Edukasi dan sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b bertujuan agar KPM Program Sembako memahami: a. produk dan tata cara penggunaan/penarikan rekening Program Sembako; b. manfaat menabung dan perencanaan keuangan keluarga; c. tata cara penyampaian pengaduan pelaksanaan Program Sembako; dan d. penggunaan manfaat Program Sembako. (2) Edukasi dan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b menjadi tanggung jawab bank penyalur. (3) Edukasi dan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d menjadi tanggung jawab direktorat yang menangani Program Sembako, dinas sosial daerah provinsi, dan dinas sosial daerah kabupaten/kota.

(1) Proses penyaluran Program Sembako sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c dilaksanakan oleh bank penyalur tanpa pengenaan biaya. (2) Penyaluran Program Sembako dilakukan setelah adanya laporan hasil distribusi dan aktivasi KKS oleh bank penyalur kepada direktorat yang menangani Program Sembako. (3) Proses penyaluran dilakukan dengan memindahbukukan/top up dana Bantuan Sosial dari rekening direktorat yang menangani Program Sembako di bank penyalur ke rekening KPM Program Sembako. (4) Hasil penyaluran Program Sembako oleh bank penyalur disampaikan melalui SIKS-NG. (5) Penyaluran Bantuan Sosial Program Sembako sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan mengenai belanja Bantuan Sosial pada kementerian atau lembaga.

(1) Penarikan uang atau pembelian bahan pangan dalam Program Sembako sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d dilaksanakan oleh KPM Program Sembako setelah menerima Program Sembako yang besaran nilainya disesuaikan dengan kemampuan keuangan negara. (2) Penarikan uang dalam Program Sembako sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh KPM Program Sembako di kantor bank penyalur atau anjungan tunai mandiri. (3) Pembelian bahan pangan dalam Program Sembako sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh KPM Program Sembako di toko yang menjual bahan pangan. (4) Pembelian bahan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menggunakan aplikasi: a. electronic data capture; b. biometrik; c. unstructured supplementary service data (USSD)/short message service (SMS atau pesan pendek); dan/atau d. quick responses code Indonesian standard (QRIS). (5) Pihak lain dilarang mengarahkan KPM Program Sembako dalam memperoleh bahan pangan dan memilih toko yang menjual bahan pangan.

(1) Pelaporan hasil penyaluran Program Sembako sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e dilaksanakan secara tertulis dengan disertai salinan elektronik yang terdiri atas: a. data KPM baru Program Sembako yang telah berhasil dibukakan rekening; b. data KPM baru Program Sembako yang gagal dibukakan rekening beserta penjelasannya; c. data status keberhasilan distribusi KKS dan buku tabungan; dan d. data status gagal distribusi KKS dan buku tabungan beserta penjelasannya. (2) Selain pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bank penyalur harus menyampaikan laporan secara tertulis dengan disertai salinan elektronik yang terdiri atas: a. data hasil penyaluran/pemindahbukuan dana Program Sembako dari rekening pemerintah lainnya ke Rekening KPM Program Sembako selama periode top up atau pemindahbukuan; b. data transaksi KPM Program Sembako selama periode transaksi; dan c. data penyetoran kembali ke rekening kas negara dengan dilampirkan nomor transaksi penerimaan negara atas dana Program Sembako yang tidak ditransaksikan KPM Program Sembako.

Mekanisme penyaluran Program Sembako melalui pos penyalur meliputi: a. pembukaan rekening giro KPM Program Sembako; b. edukasi dan sosialisasi; c. proses penyaluran Bantuan Sosial Program Sembako; d. penarikan uang dalam Program Sembako; dan/atau e. pelaporan hasil penyaluran Program Sembako.

Pembukaan rekening giro KPM Program Sembako sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, dilaksanakan oleh pos penyalur berdasarkan data yang diakses melalui SIKS-NG.

(1) Edukasi dan sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b bertujuan agar KPM Program Sembako memahami: a. tata cara penarikan uang dalam Program Sembako; b. tata cara penyampaian pengaduan pelaksanaan Program Sembako; dan c. pemanfaatan Program Sembako. (2) Edukasi dan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menjadi tanggung jawab pos penyalur. (3) Edukasi dan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c menjadi tanggung jawab direktorat yang menangani Program Sembako, dinas sosial daerah provinsi, dan dinas sosial daerah kabupaten/kota.

(1) Proses penyaluran Program Sembako sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c dilaksanakan oleh direktorat yang menangani Program Sembako melalui pos penyalur ke rekening giro atas nama KPM Program Sembako. (2) Proses penyaluran Program Sembako sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pos penyalur kepada KPM Program Sembako. (3) Hasil penyaluran Program Sembako oleh pos penyalur disampaikan melalui SIKS-NG. (4) Penyaluran Program Sembako sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan mengenai belanja Bantuan Sosial pada kementerian atau lembaga.

Penarikan uang dalam Program Sembako sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d dilakukan oleh pos penyalur dengan cara: a. pengantaran langsung ke alamat KPM Program Sembako; b. pengambilan langsung oleh KPM Program Sembako di kantor pos penyalur; atau c. pembayaran di komunitas.

(1) Pelaporan Hasil Penyaluran Program Sembako sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e dilakukan secara tertulis dengan disertai elektronik terdiri atas: a. data KPM baru Program Sembako yang telah berhasil dibukakan rekening giro atas nama KPM Program Sembako; dan b. data KPM baru Program Sembako yang gagal dibukakan rekening giro atas nama KPM Program Sembako beserta penjelasannya. (2) Selain pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pos penyalur menyampaikan laporan atas pelaksanaan penyaluran dana program sembako secara tertulis dengan disertai salinan elektronik yang terdiri atas: a. data rekening koran dari rekening pos penyalur; b. data dan dana Program Sembako yang berhasil dan tidak berhasil disalurkan kepada KPM Program Sembako selama periode transaksi; dan c. data penyetoran kembali ke rekening kas negara dengan dilampirkan nomor transaksi penerimaan negara atas dana Program Sembako yang tidak dapat disalurkan kepada KPM Program Sembako.

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penyaluran Program Sembako sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 19 ditetapkan oleh direktur jenderal yang menangani Program Sembako.

Pendampingan Program Sembako dilaksanakan oleh direktorat yang menangani Program Sembako dibantu oleh pendamping sosial.

Pendamping sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 paling sedikit melaksanakan tugas: a. melakukan pendampingan KPM Program Sembako dalam melakukan aktivasi KKS; b. membantu memantau pelaksanaan penyaluran Program Sembako; c. berkoordinasi dengan dinas sosial daerah provinsi, dinas sosial daerah kabupaten/kota, dan/atau Bank/Pos Penyalur dalam rangka penyaluran Program Sembako; d. melaksanakan edukasi dan sosialisasi terutama mengenai tujuan Program Sembako untuk memenuhi kebutuhan bahan pangan; e. membantu verifikasi kelayakan KPM dalam menerima Program Sembako; dan f. membantu pengusulan penggantian dan penghapusan KPM dalam Program Sembako.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pendampingan Program Sembako sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 ditetapkan oleh Menteri.

(1) Untuk melaksanakan Program Sembako diperlukan koordinasi. (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh: a. direktorat yang menangani Program Sembako; b. Bank/Pos Penyalur; c. dinas sosial daerah provinsi; dan/atau d. dinas sosial daerah kabupaten/kota.

(1) Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota serta pihak terkait melakukan pemantauan pelaksanaan Program Sembako. (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memastikan pelaksanaan Program Sembako dilakukan secara tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat administrasi. (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.

(1) Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota serta pihak terkait melakukan evaluasi pelaksanaan Program Sembako. (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan Program Sembako. (3) Hasil evaluasi pelaksanaan Program Sembako sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk perencanaan tahun berikutnya atau untuk perbaikan program. (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap enam (6) bulan sekali atau sesuai dengan kebutuhan.

(1) Pengaduan pelaksanaan Program Sembako dibentuk untuk menjamin prinsip keterbukaan dan akuntabilitas program kepada masyarakat. (2) Pengaduan pelaksanaan Program Sembako sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh individu, kelompok, atau lembaga. (3) Pengaduan pelaksanaan Program Sembako dapat dilakukan melalui: a. pusat kendali Kementerian Sosial; b. sistem pengelolaan pengaduan layanan publik nasional layanan aspirasi dan pengaduan online masyarakat; c. dinas sosial daerah provinsi; dan/atau d. dinas sosial daerah kabupaten/kota.

(1) Penyelesaian terhadap Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dilakukan secara transparan, akuntabel, dan terbuka. (2) Penyelesaian terhadap Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Sumber pembiayaan Program Sembako berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. (2) Sumber pembiayaan operasional Program Sembako berasal dari: a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau c. sumber biaya lain yang sah dan tidak mengikat.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Program Sembako (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2021 Nomor 950), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Juli 2023 MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA, ttd. TRI RISMAHARINI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 28 Juli 2023 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. ASEP N. MULYANA