Peraturan Menteri Nomor 22 Tahun 2016 tentang STANDAR NASIONAL LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL

PERMEN Nomor 22 Tahun 2016

BAB II

LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL BAB III LEMBAGA KOORDINASI KESEJAHTERAAN SOSIAL, LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL ASING, DAN

Pasal 3

Standar Nasional Lembaga Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 November 2016 MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA, ttd KHOFIFAH INDAR PARAWANSA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 November 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA LAMPIRAN PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 22 TAHUN 2016 TENTANG STANDAR NASIONAL LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL

BAB II

LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL

Pasal 66

Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) huruf a dan ayat (4) huruf a dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja antara peringatan pertama dan peringatan selanjutnya. c.

Pasal 67

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal 68

Koreksi

Dalam hal sanksi penghentian sementara dari kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 tidak dipatuhi dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja, Lembaga Kesejahteraan Sosial Asing dikenakan sanksi administratif berupa denda administratif. 1. Perizinan a. Permohonan izin operasional oleh LKS Asing harus dilengkapi dengan dokumen: 1) status LKS Asing sebagai badan hukum; 2) proposal kerja sama atau bantuan termasuk rencana kegiatan dan program kerja tahunan; 3) keterangan mengenai mitra kerja lokal; 4) rancangan perjanjian kerja sama dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial; dan 5) surat izin prinsip darl menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri. b. Persetujuan atau penolakan Menteri Sosial terhadap permohonan izin operasional yang diajukan oleh LKS Asing harus terlebih dahulu dlkonsultasikan dan dikoordinasikan dengan menteri yang menyelanggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri. c. Jika permohonan izin operasional diterima, Menteri Sosial menerbitkan izin operasional bagi LKS Asing untuk dapat melaksanakan kegiatannya di INDONESIA. d. Dalam hal permohonan izin operasional LKS Asing ditolak, Menteri menyampaikan penolakan tersebut secara tertulis. e. LKS Asing yang memperoleh persetujuan izin operasional dari Menteri Sosial wajib membuat perjanjian kerja sama dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial. f. Pembuatan perjanjian kerja sama antara kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial dan LKS Asing wajib dikonsultasikan dan dikoordinasikan dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri. g. Gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya memberikan izin teknis kepada LKS Asing untuk menyelenggarakan Kesejahteraan Sosial di daerahnya setelah LKS Asing tersebut memperoleh izin operasional dari Menteri Sosial. h. LKS Asing wajib melaporkan kegiatannya selama di INDONESIA kepada Menteri Sosial dan gubernur atau bupati/waIikota secara berkala. i. Perpanjangan izin operasional LKS Asing diberikan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri dan mendapat rekomendasi dari gubernur atau bupati/walikota setempat. 2. Sanksi a. LKS Asing yang tidak mempunyai izin operasional atau tidak mempunyai izin teknis dikenakan sanksi adminisiratif berupa: 1) peringatan tertulis; 2) penghentian sementara dari kegiatan; dan/atau 3) denda administratif. b. LKS Asing yang tidak melaporkan kegiatannya secara berkala, dikenakan sanksi administratif berupa: 1) peringatan tertulis; (1) Peringatan tertulis dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja antara peringatan pertama dan peringatan selanjutnya. (2) Dalam hal peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali tidak dipatuhi, dilakukan penghentian sementara dari kegiatan. 2) penghentian sementara dari kegiatan; 3) dalam hal sanksi penghentian sementara dari kegiatan tidak dipatuhi dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja, LKS yang bersangkutan dikenakan denda administratif. 4) denda administratif; dan/atau 5) pencabutan izin, c. Sanksi administratif ditetapkan oleh Menteri Sosial, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.