Koreksi Pasal 13

PERMEN Nomor 22 Tahun 2015 | Peraturan Menteri Nomor 22 Tahun 2015 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 11 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN IZIN UNDIAN GRATIS BERHADIAH DAN PENGUMPULAN UANG ATAU BARANG DENGAN SISTEM ONLINE

PDF Sumber

100%

Hal. 1

Teks Saat Ini

(1) Verifikasi data rencana program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dilakukan oleh dinas sosial provinsi dan/atau unit pelayanan terpadu satu pintu untuk pemeriksaan bonafiditas institusi, pemeriksaan hadiah, dan berkas data dukung hadiah guna memberikan status rencana program. (2) Dalam hal rencana program tidak disetujui, penyelenggara harus melakukan revisi rencana program. (3) Dinas sosial provinsi dan/atau unit pelayanan terpadu satu pintu memberikan rekomendasi terhadap hasil verifikasi yang telah disetujui untuk disampaikan kepada pemohon dan unit kerja eselon II yang menyelenggarakan izin UGB dan PUB. (4) Dalam hal pemerintah daerah provinsi menerapkan pengurusan perizinan terpadu, rekomendasi dikeluarkan oleh unit pelayanan terpadu 1 (satu) pintu. (5) Penyelenggara harus mengunggah bukti pembayaran setelah rekomendasi dikeluarkan oleh dinas sosial provinsi dan/atau unit pelayanan terpadu 1 (satu) pintu. 2, Ketentuan ayat (1) Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Koreksi Anda

(1) Verifikasi data rencana program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dilakukan oleh dinas sosial provinsi dan/atau unit pelayanan terpadu satu pintu untuk pemeriksaan bonafiditas institusi, pemeriksaan hadiah, dan berkas data dukung hadiah guna memberikan status rencana program.
(2) Dalam hal rencana program tidak disetujui, penyelenggara harus melakukan revisi rencana program.
(3) Dinas sosial provinsi dan/atau unit pelayanan terpadu satu pintu memberikan rekomendasi terhadap hasil verifikasi yang telah disetujui untuk disampaikan kepada pemohon dan unit kerja eselon II yang menyelenggarakan izin UGB dan PUB.
(4) Dalam hal pemerintah daerah provinsi menerapkan pengurusan perizinan terpadu, rekomendasi dikeluarkan oleh unit pelayanan terpadu 1 (satu) pintu.
(5) Penyelenggara harus mengunggah bukti pembayaran setelah rekomendasi dikeluarkan oleh dinas sosial provinsi dan/atau unit pelayanan terpadu 1 (satu) pintu.
2, Ketentuan ayat (1) Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Alasan koreksi

Email (opsional)