Koreksi Pasal 6

(1) Peraturan Menteri yang telah ditetapkan dan diundangkan dalam Berita Negara Republik INDONESIA dibuat salinan yang ditandatangani oleh pejabat yang bertanggung jawab di bidang hukum. (2) Keputusan Menteri yang telah ditetapkan dibuat yang ditandatangani oleh pejabat yang bertanggung jawab di bidang hukum. (3) Peraturan dan keputusan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang di bawah Menteri salinannya ditandatangani oleh pejabat yang bertanggung jawab di bidang hukum. (4) Format pembuatan peraturan dan keputusan Menteri tercantum pada Nomor 5 dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.