Peraturan Menteri Nomor 126 Tahun 2016 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa INDONESIA. 2. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi. 3. Perguruan Tinggi Negeri yang selanjutnya disingkat PTN adalah Perguruan Tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh Pemerintah. 4. Program Sarjana adalah jenjang pendidikan akademik setelah pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi. 5. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi. 6. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi. 7. Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri, yang selanjutnya disingkat SNMPTN adalah seleksi berdasarkan penelusuran prestasi akademik calon Mahasiswa dilakukan oleh masing-masing PTN di bawah koordinasi panitia pusat. 8. Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri, yang selanjutnya disingkat SBMPTN adalah seleksi berdasarkan hasil ujian tertulis dalam bentuk cetak (paper based testing) atau menggunakan komputer (computer based testing), atau kombinasi hasil ujian tertulis dan ujian keterampilan calon Mahasiswa, dilakukan secara bersama di bawah koordinasi panitia pusat. 9. Seleksi Mandiri adalah seleksi yang dilaksanakan oleh masing-masing PTN. 10. Rektor adalah pemimpin Perguruan Tinggi Negeri. 11. Panitia Pusat adalah panitia yang menyelenggarakan SNMPTN dan SBMPTN. 12. Kementerian adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan di bidang Pendidikan Tinggi. 13. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang Pendidikan Tinggi.

Pola penerimaan Mahasiswa baru Program Sarjana pada PTN dilakukan melalui: a. SNMPTN yang dilakukan melalui seleksi berdasarkan hasil penelusuran prestasi akademik calon Mahasiswa; b. SBMPTN yang dilakukan melalui seleksi berdasarkan hasil ujian tertulis dalam bentuk cetak (paper based testing) atau menggunakan komputer (computer based testing), atau kombinasi hasil ujian tertulis dan ujian keterampilan calon Mahasiswa; dan c. Seleksi Mandiri dilakukan melalui seleksi yang diatur dan ditetapkan oleh masing-masing PTN.

(1) PTN MENETAPKAN jumlah daya tampung Mahasiswa baru dengan menjaga keseimbangan antara jumlah maksimum Mahasiswa dalam setiap Program Studi dan kapasitas sarana dan prasarana, dosen dan tenaga kependidikan, serta layanan dan sumber daya pendidikan lainnya. (2) Daya tampung setiap Program Studi yang disediakan untuk calon Mahasiswa baru yang mengikuti SNMPTN ditetapkan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari daya tampung Program Studi yang bersangkutan. (3) Daya tampung setiap Program Studi yang disediakan untuk calon Mahasiswa baru yang mengikuti SBMPTN ditetapkan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari daya tampung Program Studi yang bersangkutan. (4) Daya tampung setiap Program Studi yang disediakan untuk calon Mahasiswa baru yang mengikuti Seleksi Mandiri ditetapkan paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari daya tampung Program Studi yang bersangkutan.

(1) Pelaksanaan SNMPTN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan pelaksanaan SBMPTN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dikoordinasikan oleh Panitia Pusat. (2) Panitia Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan oleh Menteri. (3) Panitia Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai masa tugas 1 (satu) tahun.

(1) Persyaratan peserta untuk mengikuti SNMPTN adalah: a. calon peserta berada di kelas terakhir pada pendidikan menengah yang akan lulus pada tahun berjalan; b. calon peserta memiliki prestasi akademik baik dan konsisten; c. calon peserta masuk kuota peringkat terbaik di sekolah yang ditentukan berdasarkan akreditasi sekolah; dan d. calon peserta memenuhi persyaratan lain yang ditentukan oleh masing-masing PTN. (2) Prestasi akademik baik dan konsisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan kuota peringkat terbaik di sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan oleh Panitia Pusat. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerimaan Mahasiswa baru melalui SNMPTN ditetapkan oleh Panitia Pusat.

(1) PTN dapat menerima Mahasiswa baru yang berasal dari warga negara asing melalui pola penerimaan Mahasiswa baru secara mandiri yang dilaksanakan oleh masing- masing PTN. (2) Penerimaan Mahasiswa baru yang berasal dari warga negara asing pada PTN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus memenuhi persyaratan: a. kualifikasi akademik; b. Program Studi; c. jumlah Mahasiswa; dan d. lokasi Perguruan Tinggi. (3) Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit: a. memiliki ijazah yang setara dengan ijazah pendidikan menengah di INDONESIA; b. lulus seleksi yang dilakukan oleh PTN; dan c. lulus uji kemampuan Bahasa INDONESIA (UKBI); (4) Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit memenuhi persyaratan: a. memiliki status akreditasi paling rendah B atau sebutan lain yang setara; dan b. persyaratan lain yang ditetapkan Perguruan Tinggi. (5) Jumlah Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c paling banyak 10% (sepuluh persen) pada Program Studi ilmu kedokteran dan paling banyak 20% (duapuluh persen) pada Program Studi di luar Program Studi ilmu kedokteran. (6) Lokasi Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d ditetapkan oleh Menteri.

(1) Pembiayaan penyelenggaraan SNMPTN dibebankan pada anggaran Kementerian. (2) Pembiayaan penyelenggaraan SBMPTN dibebankan kepada peserta seleksi dan Kementerian. (3) Pembiayaan penerimaan Mahasiswa baru secara mandiri yang dilaksanakan oleh masing-masing PTN ditetapkan oleh Rektor.

(1) Panitia Pusat melakukan penjaminan mutu pada setiap tahapan kegiatan seleksi. (2) Ketentuan mengenai penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Panitia Pusat.

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2015 Nomor 2), sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 45 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2015 Nomor 1953), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.