Koreksi Pasal 6

(1) Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dapat bekerjasama dengan Badan Usaha dalam pengusahaan pengembangan SPAM dengan sistem jaringan dan teknologi pengolahan pada daerah, wilayah atau kawasan yang belum terjangkau pelayanan jaringan perpipaan SPAM BUMN/BUMD Penyelenggara. www.djpp.kemenkumham.go.id (2) Daerah, wilayah atau kawasan yang belum terjangkau pelayanan jaringan perpipaan SPAM BUMN/BUMD Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. daerah, wilayah atau kawasan yang secara teknis belum terlayani oleh jaringan perpipaan BUMN/BUMD Penyelenggara; atau b. daerah, wilayah atau kawasan yang pengembangan pelayanannya belum termuat dalam rencana kegiatan usaha (business plan) lima tahunan BUMN/BUMD Penyelenggara. (3) Dalam Kerjasama Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai PJPK adalah: a. Menteri untuk kerjasama pengusahaan pengembangan SPAM yang daerah pelayanannya melintasi batas wilayah Provinsi; b. Gubernur untuk kerjasama pengusahaan pengembangan SPAM yang daerah pelayanannya melintasi batas wilayah kabupaten/kota dalam satu provinsi; dan c. Bupati/Walikota untuk kerjasama pengusahaan pengembangan SPAM yang daerah pelayanannya berada dalam satu wilayah kabupaten/kota.