Koreksi Pasal 10

(1) Jalan khusus yang telah diterima penyerahannya oleh Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan/atau jalan khusus yang telah diambil-alih penyelenggaraannya oleh Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/Kota. (2) Jalan khusus baik yang telah diserahkan maupun yang telah diambil-alih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diubah statusnya menjadi jalan umum oleh Bupati/ Walikota. (3) Penyelenggara jalan khusus tetap bertanggung jawab atas penyelenggaraan jalan khusus sebelum Bupati/Walikota menerima jalan khusus tersebut menjadi jalan Kabupaten/Kota.