Koreksi Pasal 11B

PERMEN Nomor 10-prt-m-2013 Tahun 2013 | Peraturan Menteri Nomor 10-prt-m-2013 Tahun 2013 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR 02/PRT/M/2009 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENETAPAN DAN PENGALIHAN STATUS PENGGUNAAN, PEMANFAATAN, PENGHAPUSAN, DAN PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM

PDF Sumber

100%

Hal. 1

Teks Saat Ini

(1) Pengajuan usulan pengalihan status penggunaan dilakukan dengan tata cara sebagai berikut : a. Kuasa Pengguna Barang mengajukan permohonan pengalihan status penggunaan BMN kepada Pengguna Barang Eselon I. b. Pengguna Barang Eselon I mengajukan permohonan izin prinsip kepada Pengguna Barang cq. Sekretaris Jenderal. c. Sekretaris Jenderal memerintahkan Kepala Pusat Pengelolaan BMN untuk melakukan penelitian dengan membentuk Tim Internal. d. Hasil Penelitian Tim Internal dituangkan dalam Berita Acara Penelitian yang selanjutnya diserahkan kepada Kepala Pusat Pengelolaan BMN untuk menjadi bahan pertimbangan. e. Kepala Pusat Pengelolaan BMN mengajukan usulan pengalihan status penggunaan BMN kepada Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi dengan memperhatikan hasil penelitian Tim Internal dan surat penyataan kesediaan menerima pengalihan dari calon Pengguna Barang baru. f. Berdasarkan persetujuan pengalihan status penggunaan BMN dari Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi, Kepala Pusat Pengelolaan BMN menerbitkan keputusan penghapusan dari Daftar Barang Pengguna serta melaporkannya ke Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi. g. Berdasarkan laporan penghapusan dari Pengguna Barang lama, Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi menerbitkan keputusan penetapan status penggunaan kepada Pengguna Barang baru. h. Pengguna Barang lama melakukan serah terima kepada Pengguna Barang baru yang dituangkan dalam suatu berita acara serah terima untuk selanjutnya dilakukan penatausahaan, serta dilaporkan kepada Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi. (2) Ketentuan mengenai bagan alir tata cara pengusulan pengalihan status penggunaan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IIIB yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. www.djpp.kemenkumham.go.id

Koreksi Anda

(1) Pengajuan usulan pengalihan status penggunaan dilakukan dengan tata cara sebagai berikut :
a. Kuasa Pengguna Barang mengajukan permohonan pengalihan status penggunaan BMN kepada Pengguna Barang Eselon I.
b. Pengguna Barang Eselon I mengajukan permohonan izin prinsip kepada Pengguna Barang cq. Sekretaris Jenderal.
c. Sekretaris Jenderal memerintahkan Kepala Pusat Pengelolaan BMN untuk melakukan penelitian dengan membentuk Tim Internal.
d. Hasil Penelitian Tim Internal dituangkan dalam Berita Acara Penelitian yang selanjutnya diserahkan kepada Kepala Pusat Pengelolaan BMN untuk menjadi bahan pertimbangan.
e. Kepala Pusat Pengelolaan BMN mengajukan usulan pengalihan status penggunaan BMN kepada Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi dengan memperhatikan hasil penelitian Tim Internal dan surat penyataan kesediaan menerima pengalihan dari calon Pengguna Barang baru.
f. Berdasarkan persetujuan pengalihan status penggunaan BMN dari Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi, Kepala Pusat Pengelolaan BMN menerbitkan keputusan penghapusan dari Daftar Barang Pengguna serta melaporkannya ke Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi.
g. Berdasarkan laporan penghapusan dari Pengguna Barang lama, Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi menerbitkan keputusan penetapan status penggunaan kepada Pengguna Barang baru.
h. Pengguna Barang lama melakukan serah terima kepada Pengguna Barang baru yang dituangkan dalam suatu berita acara serah terima untuk selanjutnya dilakukan penatausahaan, serta dilaporkan kepada Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi.
(2) Ketentuan mengenai bagan alir tata cara pengusulan pengalihan status penggunaan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IIIB yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

www.djpp.kemenkumham.go.id

Alasan koreksi

Email (opsional)