Peraturan Menteri Nomor 08-prt-m-2016 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Verifikasi Pertanggungjawaban Anggaran di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang digunakan sebagai acuan pengguna anggaran dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan APBN. 2. Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah unit organisasi lini di Kementerian yang melaksanakan kegiatan Kementerian dan memiliki kewenangan serta tanggungjawab penggunaan anggaran dan penggunaan barang. 3. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang melaksanakan kewenangan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 4. Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat PPSPM adalah Pejabat yang diberikan kewenangan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 5. Verifikasi Pertanggungjawaban Anggaran adalah salah satu bentuk pengawasan melalui pengujian terhadap dokumen pertanggungjawaban anggaran secara administratif sesuai dengan peraturan perundang- undangan 6. Dokumen Pertanggungjawaban Anggaran adalah dokumen yang diterbitkan sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan APBN yang dapat berupa nota pembelian, kuitansi, faktur barang, Surat Perintah Kerja, Surat Perjanjian/Kontrak, Surat Pesanan, Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan/Serah Terima Pekerjaan, Berita Acara Pembayaran, Faktur Pajak, Surat Setoran Pajak dan dokumen yang disetarakan dengan bukti pertanggungjawaban lainnya. 7. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah Uang Muka Kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari satker atau membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melaui mekanisme pembayaran langsung 8. Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat Pembayaran LS adalah Pembayaran yang dilakukan langsung kepada bendahara pengeluaran atau penerima hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat keputusan, surat tugas atau surat perintah kerja lainnya melalui penerbitan Surat Perintah Membayar Langsung. 9. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah Dokumen yang diterbitkan oleh PPK yang berisi permintaan pembayaran tagihan kepada negara. 10. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah Dokumen yang diterbitkan oleh PPSPM untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA. 11. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

(1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Verifikasi Pertanggungjawaban Anggaran di Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (2) Peraturan Menteri ini bertujuan untuk mencegah terjadinya penyimpangan yang dapat merugikan negara sebelum dilakukan pembayaran serta untuk menegakkan disiplin anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lingkup pengaturan dalam Peraturan Menteri ini meliputi: a. aspek verifikasi; b. pelaksanaan verifikasi; dan c. hasil verifikasi.

(1) Verifikasi ketersediaan dana dilakukan untuk memperoleh kepastian bahwa dana yang digunakan untuk membiayai pengeluaran anggaran yang tercantum dalam tanda bukti, telah tersedia dan masih cukup tersedia dalam DIPA dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK)/Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL). (2) Dokumen yang diperlukan dalam melakukan verifikasi ketersediaan dana adalah sebagai berikut: a. DIPA; b. Petunjuk Operasional Kegiatan (POK)/Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL); dan c. Dokumen pertanggungjawaban anggaran. (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan langkah sebagai berikut: a. pengklasifikasian pengeluaran anggaran kedalam jenis belanja, sesuai dengan yang tecantum dalam lampiran peraturan menteri ini; b. pengecekan akun sesuai dengan dipa yang tersedia; c. pengecekan sisa pagu anggaran; dan d. pengecekan nominal yang tercantum dalam dokumen pertanggungjawaban anggaran.

(1) Dalam hal terdapat hasil verifikasi atas aspek verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a sampai dengan huruf e tidak memenuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan maka bukti dokumen pertanggungjawaban anggaran yang bersangkutan dikembalikan kepada PPK untuk dilengkapi dan atau diperbaiki sehingga memenuhi ketentuan. (2) Dalam hal terdapat hasil verifikasi atas aspek verifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf f tidak memenuhi ketentuan dalam peraturan perundang- undangan maka verifikator menyampaikan laporan secara tertulis kepada Kuasa Pengguna Anggaran sebagai bahan evaluasi.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Verifikasi Pertanggungjawaban Anggaran di Lingkungan Departemen Pekerjaan Umum, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.