Koreksi Pasal 7

(1) Badan usaha dan masyarakat sebagaipemegang izin berhak mendapatkan pembinaan teknik dan non teknik serta perlindungan aset dari pemerintah. (2) Badan usaha dan masyarakat sebagai pemegang izin berkewajiban untuk: a. berpedoman pada tata cara perencanaan, pelaksanaan konstruksi, pengelolaan, pemeliharaan, rehabilitasi, dan pemantauan evaluasi mengikuti standar yang berlaku; b. menjaminpelayanan air minum yang memenuhi standar yang ditetapkan, baikkualitas, kuantitas, dan kontinuitas; www.djpp.kemenkumham.go.id c. memberikan informasi dan laporan mengenai penyelenggaraan pengembangan SPAM kepada Bupati atau Walikota sesuai dengan kewenangannya; d. dalam hal terjadinya bencana alam, memberikan akses kepada masyarakat sekitar dalam pemenuhan kebutuhan minimal akan air berdasarkan permintaan dari Pemerintah/pemerintah daerah;dan e. berkewajiban untuk berperan serta pada upaya perlindungan dan pelestarian sumber daya air dalam rangka konservasi lingkungan.