Koreksi Pasal 21

(1) Wewenang pengawasan jalan secara umum ada pada Menteri. (2) Wewenang pengawasan jalan secara umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengawasan jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten/kota, dan jalan desa. (3) Wewenang pengawasan jalan secara umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jalan kabupaten/kota dan jalan desa dapat dilakukan oleh Gubernur berdasarkan penetapan Menteri. (4) Pengawasan jalan nasional merupakan kewenangan Menteri. (5) Pengawasan jalan provinsi merupakan kewenangan Gubernur. (6) Pengawasan jalan kabupaten dan jalan desa merupakan kewenangan Bupati. (7) Pengawasan jalan kota merupakan kewenangan Walikota.