PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2023 tentang PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPEMUDAAN

PERMEN Nomor 11 Tahun 2023

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Penghargaan adalah pengakuan atas prestasi dan/atau jasa di bidang kepemudaan yang diwujudkan dalam bentuk materiel dan/atau nonmateriel. 2. Pemuda adalah warga negara INDONESIA yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun. 3. Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita Pemuda. 4. Gelar adalah Penghargaan negara yang diberikan PRESIDEN kepada seseorang yang telah gugur atau meninggal dunia atas perjuangan, pengabdian, darmabakti, dan karya yang luar biasa kepada bangsa dan negara. 5. Tanda Kehormatan adalah Penghargaan negara yang diberikan PRESIDEN kepada seseorang, kesatuan, institusi pemerintah, atau organisasi atas darmabakti dan kesetiaan yang luar biasa terhadap bangsa dan negara. 6. Tanda Jasa adalah Penghargaan negara yang diberikan PRESIDEN kepada seseorang yang berjasa dan berprestasi luar biasa dalam mengembangkan dan memajukan Kepemudaan yang bermanfaat besar bagi bangsa dan negara. - - 7. Badan Usaha adalah Badan Usaha berbentuk badan hukum atau tidak berbentuk badan hukum yang didirikan di wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA dan melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu. 8. Masyarakat adalah warga yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang Kepemudaan. 9. Kelompok Masyarakat adalah Masyarakat yang dilembagakan oleh peraturan perundang-undangan, peraturan adat atau kebiasaan, dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. 10. Perseorangan adalah individu yang berjasa dan/atau berprestasi dalam memajukan potensi Pemuda. 11. Pemerintah Pusat adalah PRESIDEN Republik INDONESIA yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik INDONESIA yang dibantu oleh Wakil PRESIDEN dan menteri sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 12. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 13. Kementerian Pemuda dan Olahraga yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemuda dan olahraga. 14. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kepemudaan.

BAB II

BENTUK PENGHARGAAN

Pasal 7

Koreksi

Penghargaan dapat berbentuk: a. Gelar; b. Tanda Jasa; c. Tanda Kehormatan; d. beasiswa; e. pemberian fasilitas; f. pekerjaan; g. asuransi dan jaminan hari tua; dan/atau h. Penghargaan lainnya yang bermanfaat.

Pasal 8

Koreksi

(1) Gelar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a berupa Pahlawan Nasional. (2) Gelar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh PRESIDEN kepada Pemuda dan/atau Perseorangan.

Pasal 9

(1) Tanda Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b terdiri atas: a. medali kepeloporan; b. medali kejayaan; dan c. medali perdamaian. (2) Tanda Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh PRESIDEN kepada Pemuda dan/atau Perseorangan.

Pasal 10

(1) Tanda Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c terdiri atas: a. bintang; b. satyalancana; dan c. samkaryanugraha. (2) Tanda Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh PRESIDEN kepada Pemuda, organisasi Pemuda, organisasi kemasyarakatan, lembaga pemerintahan, Badan Usaha, Kelompok Masyarakat, serta Perseorangan. - -

Pasal 11

(1) Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d terdiri atas: a. beasiswa untuk mengikuti pendidikan formal dan nonformal baik di dalam maupun luar negeri; dan/atau b. beasiswa untuk mengikuti pelatihan baik di dalam maupun luar negeri. (2) Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pemuda dan/atau Perseorangan.

Pasal 12

(1) Pemberian Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e berupa: a. kemudahan memperoleh kesempatan pendidikan; b. kemudahan memperoleh kesempatan kerja; c. kemudahan menggunakan prasarana dan sarana Kepemudaan milik Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah; d. kemudahan memperoleh kesempatan berwirausaha; e. kemudahan proses keimigrasian; atau f. kemudahan lainnya untuk kepentingan pelayanan Kepemudaan. (2) Pemberian fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pemuda, organisasi Pemuda, organisasi kemasyarakatan, lembaga pemerintahan, Badan Usaha, Kelompok Masyarakat, serta Perseorangan. (3) Pemberian fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

(1) Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f berupa prioritas memperoleh pekerjaan pada instansi pemerintah, Badan Usaha milik negara, Badan Usaha milik daerah, dan Badan Usaha swasta. (2) Prioritas memperoleh pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan mempertimbangkan: a. prestasi dan/atau jasa Pemuda dan/atau Perseorangan; dan b. kemampuan dasar calon penerima Penghargaan dan kebutuhan formasi yang ditetapkan oleh instansi pemerintah, Badan Usaha milik negara, Badan Usaha milik daerah, dan Badan Usaha swasta. - - (3) Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pemuda dan/atau Perseorangan. (4) Pemberian Penghargaan dalam bentuk pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 14

Asuransi dan jaminan hari tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf g dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

(1) Penghargaan lainnya yang bermanfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf h berupa: a. pemberian rekomendasi; b. bantuan; dan/atau c. piagam dan/atau lencana Kepemudaan. (2) Penghargaan lainnya yang bermanfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pemuda, organisasi Pemuda, organisasi kemasyarakatan, lembaga pemerintahan, Badan Usaha, Kelompok Masyarakat, serta Perseorangan yang berjasa dan/atau berprestasi dalam memajukan potensi Pemuda. (3) Pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Pemuda dan Perseorangan guna melanjutkan pendidikan formal dan nonformal pada setiap jenjang satuan pendidikan. (4) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan dalam bentuk barang, uang atau jasa. (5) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) termasuk bantuan untuk stimulus kegiatan yang diberikan dalam bentuk uang. (6) Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disesuaikan dengan kemampuan keuangan negara/daerah dan ketersediaan alokasi anggaran yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (7) Piagam dan/atau lencana Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan oleh Menteri kepada Pemuda atau Perseorangan yang berjasa atau berprestasi dalam menemukan suatu karya, inovasi, kreativitas, gagasan yang bermanfaat dalam bidang pembangunan Kepemudaan. - -

BAB III

PERSYARATAN PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 16

Koreksi

(1) Penghargaan dalam bentuk Gelar, Tanda Jasa, Tanda Kehormatan, serta asuransi dan jaminan hari tua diberikan kepada Pemuda dan Perseorangan yang berjasa dan/atau berprestasi dalam memajukan potensi Pemuda yang telah memenuhi persyaratan: a. berkelakuan baik; b. memiliki integritas moral; dan c. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. (2) Penghargaan dalam bentuk Tanda Kehormatan diberikan kepada organisasi Pemuda, organisasi kemasyarakatan, lembaga pemerintahan, Badan Usaha, dan Kelompok Masyarakat yang berjasa dan/atau berprestasi dalam memajukan potensi Pemuda yang telah memenuhi persyaratan: a. tidak sedang sengketa organisasi dan/atau dualisme kepengurusan organisasi; b. tidak sedang dipailitkan dan/atau masuk pada daftar hitam (black list); dan/atau c. tidak sedang dibekukan dan/atau tidak diakui aktivitas organisasinya. (3) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pemberian Penghargaan dalam bentuk Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, serta asuransi dan jaminan hari tua harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

(1) Penghargaan dalam bentuk beasiswa diberikan kepada Pemuda dan Perseorangan yang berjasa dan/atau berprestasi dalam memajukan potensi Pemuda yang telah memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. berkelakuan baik; b. memiliki integritas moral; c. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; d. berstatus dan/atau terdaftar sebagai peserta didik dengan prestasi akademik baik; dan e. persyaratan lain yang telah ditetapkan oleh lembaga/instansi yang bertanggungjawab menyelenggarakan urusan pemberian beasiswa. (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemuda yang menjadi calon penerima Penghargaan harus memenuhi persyaratan: a. memiliki prestasi dan/atau jasa dalam memajukan potensi Kepemudaan; dan/atau - - b. memberikan manfaat yang besar pada Masyarakat atau lingkungan. (3) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perseorangan yang menjadi calon penerima Penghargaan harus memenuhi persyaratan: a. memiliki komitmen yang tinggi dan usaha berkesinambungan serta berdampak nyata dalam pembangunan Kepemudaan; b. menjadi inspirator dan teladan dalam kegiatan dan/atau program Kepemudaan; dan/atau c. memberikan manfaat yang besar pada Masyarakat atau lingkungan.

Pasal 18

(1) Penghargaan dalam bentuk pemberian fasilitas diberikan kepada Pemuda dan/atau Perseorangan yang berjasa dan/atau berprestasi dalam memajukan potensi Pemuda yang telah memenuhi persyaratan: a. berkelakuan baik; b. memiliki integritas moral; c. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; d. memiliki prestasi dan/atau jasa dalam memajukan potensi Kepemudaan; dan e. menjadi inspirator dan teladan dalam kegiatan dan/atau program Kepemudaan. (2) Penghargaan dalam bentuk pemberian fasilitas diberikan kepada organisasi Pemuda, organisasi kemasyarakatan, lembaga pemerintahan, Badan Usaha, dan Kelompok Masyarakat yang berjasa dan/atau berprestasi dalam memajukan potensi Pemuda yang telah memenuhi persyaratan: a. tidak sedang sengketa organisasi dan/atau dualisme kepengurusan organisasi; b. tidak sedang dipailitkan dan/atau masuk pada daftar hitam (black list); dan/atau c. tidak sedang dibekukan dan/atau tidak diakui aktivitas organisasinya. (3) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), organisasi Pemuda, organisasi kemasyarakatan, lembaga pemerintahan, Badan Usaha, dan Kelompok Masyarakat yang berjasa dan/atau berprestasi dalam memajukan potensi Pemuda harus memiliki: a. keanggotaan; b. kepengurusan; c. tata laksana kesekretariatan dan keuangan; d. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga; dan e. dasar pembentukan/pendirian lembaga.

Pasal 19

Penghargaan dalam bentuk pekerjaan diberikan kepada Pemuda dan/atau Perseorangan yang berjasa dan/atau - - berprestasi dalam memajukan potensi Pemuda yang telah memenuhi persyaratan: a. berkelakuan baik; b. memiliki integritas moral; c. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; d. memiliki prestasi dan/atau jasa dalam memajukan potensi Kepemudaan pada tingkat nasional dan/atau internasional; dan e. menjadi inspirator dan teladan dalam kegiatan dan/atau program Kepemudaan pada tingkat nasional dan/atau internasional.

Pasal 20

(1) Penghargaan dalam bentuk Penghargaan lainnya yang bermanfaat berupa pemberian rekomendasi diberikan kepada Pemuda dan/atau Perseorangan yang berjasa dan/atau berprestasi dalam memajukan potensi Pemuda harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. berkelakuan baik; b. memiliki integritas moral; dan c. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemuda dan/atau Perseorangan yang berjasa dan/atau berprestasi dalam memajukan potensi Pemuda harus memenuhi persyaratan: a. memiliki prestasi dan/atau jasa dalam memajukan potensi Kepemudaan pada tingkat daerah, tingkat nasional dan/atau tingkat internasional; dan/atau b. menjadi inspirator dan teladan dalam kegiatan dan/atau program Kepemudaan pada tingkat daerah, tingkat nasional dan/atau tingkat internasional.

Pasal 21

(1) Penghargaan dalam bentuk Penghargaan lainnya yang bermanfaat berupa bantuan kepada Pemuda dan/atau Perseorangan harus memenuhi persyaratan: a. berkelakuan baik; b. memiliki integritas moral; dan c. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. (2) Penghargaan dalam bentuk Penghargaan lainnya yang bermanfaat berupa bantuan kepada organisasi Pemuda, organisasi kemasyarakatan, lembaga pemerintahan, Badan Usaha, dan Kelompok Masyarakat yang berjasa dan/atau berprestasi dalam memajukan potensi Pemuda harus memenuhi persyaratan: a. tidak sedang sengketa organisasi dan/atau dualisme kepengurusan organisasi; - b. tidak sedang dipailitkan dan/atau masuk pada daftar hitam (black list); dan/atau c. tidak sedang dibekukan dan/atau tidak diakui aktivitas organisasinya. (3) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pemberian Penghargaan dalam bentuk Penghargaan lainnya yang bermanfaat berupa bantuan diberikan kepada Pemuda yang berprestasi, organisasi Pemuda, organisasi kemasyarakatan, lembaga pemerintahan, Badan Usaha, Kelompok Masyarakat, dan Perseorangan yang berjasa dan/atau berprestasi dalam memajukan potensi Pemuda yang harus memenuhi persyaratan berdasarkan petunjuk teknis pemberian bantuan.

Pasal 22

Penghargaan dalam bentuk Penghargaan lainnya yang bermanfaat berupa piagam dan/atau lencana Kepemudaan kepada Pemuda dan/atau Perseorangan harus memenuhi persyaratan: a. berkelakuan baik; b. memiliki integritas moral; c. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; d. memiliki prestasi dan/atau jasa dalam memajukan potensi Kepemudaan yang berprestasi pada tingkat nasional dan internasional bagi pembangunan Kepemudaan; e. menjadi inspirator, teladan dan memiliki pengalaman dalam memajukan pembangunan Kepemudaan paling kurang 4 (empat) tahun; f. melahirkan gagasan atau pemikiran dan karya besar yang dapat menunjang pembangunan Kepemudaan; dan g. pengabdian dan pengorbanannya pada bidang Kepemudaan bermanfaat besar dalam pembangunan Kepemudaan secara berkelanjutan (sustainable).

Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2023 tentang PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPEMUDAAN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

BAB II

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB Kesatu

Pasal 7

BAB Kedua

Pasal 8

BAB Ketiga

Pasal 9

BAB Keempat

Pasal 10

BAB Kelima

Pasal 11

BAB Keenam

Pasal 12

BAB Ketujuh

Pasal 13

BAB Kedelapan

Pasal 14

BAB Kesembilan

Pasal 15

BAB III

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

BAB IV

Pasal 23

BAB V

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

BAB VI

Pasal 27

Pasal 28

BAB VII

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

BAB VIII

Pasal 32

BAB IX

Pasal 33

Pasal 34

BAB X

Pasal 35

Pasal 36

BAB Kesatu

Pasal 35

BAB Kedua

Pasal 36

BAB XI

Pasal 37

BAB XII

Pasal 38