PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2019 tentang LAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

PERMEN Nomor 1 Tahun 2019

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasan yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca, yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik. 2. Informasi Publik adalah Informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya serta Informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. 3. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disebut PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan Informasi di Kementerian Pemuda dan Olahraga. 4. Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum INDONESIA yang mengajukan permohonan Informasi publik. 5. Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Kementerian Pemuda dan Olahraga dengan pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan Informasi berdasarkan perundang-undangan. 6. Atasan PPID adalah Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga. 7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemuda dan olahraga.

BAB II

JENIS INFORMASI PUBLIK

Pasal 4

Koreksi

Jenis Informasi Publik terdiri atas: a. Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan; dan b. Informasi Publik yang dikecualikan.

Pasal 5

Koreksi

Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas: a. Informasi Publik yang wajib diumumkan secara berkala; b. Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta- merta; dan c. Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat.

Pasal 6

(1) Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan Informasi yang disampaikan secara rutin, teratur, dan dalam jangka waktu tertentu yang meliputi: a. Informasi yang berkaitan dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga; b. Ringkasan Informasi mengenai program dan/atau kegiatan Kementerian Pemuda dan Olahraga; c. Ringkasan Informasi mengenai kinerja Kementerian Pemuda dan Olahraga; d. Informasi mengenai laporan keuangan Kementerian Pemuda dan Olahraga yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan; e. Informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. (2) Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui laman Kementerian Pemuda dan Olahraga atau media Informasi lainnya yang mudah dijangkau oleh masyarakat paling singkat 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 7

(1) Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta- merta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan Informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum seperti bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial, penyebaran penyakit, racun pada bahan makanan, gangguan terhadap utilitas publik. (2) Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebarluaskan melalui laman Kementerian Pemuda dan Olahraga atau media Informasi lainnya yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami.

Pasal 8

Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c terdiri atas: a. Daftar Informasi Publik yang di bawah penguasaan Kementerian Pemuda dan Olahraga; b. Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan dalam lingkup tugas Kementerian Pemuda dan Olahraga; c. Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian, dan keuangan; d. data perbendaharaan atau inventaris barang milik negara; e. rencana startegis Kementerian Pemuda dan Olahraga; f. kegiatan pelayanan Informasi Publik Kementerian Pemuda dan Olahraga; g. Informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum; h. Informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang- undangan.

Pasal 9

(1) Informasi Publik yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b bersifat rahasia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan kepentingan umum. (2) Pengklasifikasian atas Informasi Publik yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pengujian konsekuensi yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Informasi Publik yang dikecualikan di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Informasi Publik yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan mengenai keterbukaan Informasi Publik.

BAB Kedua

Informasi Publik yang Wajib Disediakan dan Diumumkan

Pasal 5

Koreksi

Pasal 6

Koreksi

Pasal 7

Pasal 8

BAB III

MEKANISME PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pasal 10

Koreksi

Pelayanan Informasi Publik dilaksanakan melalui mekanisme: a. permohonan Informasi Publik; dan b. jawaban atas permohonan Informasi Publik.

Pasal 11

Koreksi

(1) Permohonan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dilaksanakan terhadap seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaan Kementerian Pemuda dan Olahraga. (2) Dalam hal Informasi Publik yang dimohonkan belum dikuasai atau didokumentasikan, PPID berwenang untuk menolak permohonan tersebut.

Pasal 12

(1) Permohonan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dapat dilakukan secara: a. tertulis; dan b. tidak tertulis. (2) Permohonan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didokumentasikan oleh PPID.

Pasal 13

(1) Permohonan Informasi Publik secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a dapat dilakukan melalui: a. pengisian Formulir Permohonan; b. surat; atau c. media lain yang ditentukan oleh PPID. (2) Surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikirimkan melalui media pos, kurir, faksimili, surat elektronik, dan/atau dibawa sendiri. (3) Permohonan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat: a. nama dan alamat pemohon; b. fotokopi identitas; c. nomor telepon dan alamat surel; d. rincian Informasi yang dibutuhkan; e. format Informasi; f. tujuan permohonan informasi; dan g. cara penyampaian Informasi Publik yang diminta.

Pasal 14

(1) Permohonan Informasi Publik secara tidak tertulis sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) huruf b wajib dicatat oleh PPID dalam Formulir Permohonan. (2) PPID memberikan tanda bukti penerimaan permintaan Informasi Publik berupa nomor pendaftaran pada saat permintaan diterima.

Pasal 15

Format Formulir Permohonan sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 dan Pasal 14 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 16

(1) PPID wajib memberikan jawaban secara tertulis atas setiap permohonan Informasi Publik berupa: a. Pemberian Informasi Publik; atau b. Penolakan Pemberian Informasi Publik. (2) Jawaban tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak permohonan Informasi Publik diterima. (3) PPID berhak menolak memberikan Informasi Publik apabila tidak sesuai dengan Peraturan Menteri ini. (4) Format pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 17

(1) Dalam hal PPID belum menguasai atau mendokumentasikan Informasi Publik yang dimohon dan/atau belum dapat MEMUTUSKAN Informasi yang dimohon, termasuk Informasi Publik yang dikecualikan, PPID memberitahukan perpanjangan waktu pemberitahuan tertulis beserta alasannya. (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta penyampaian Informasi Publik yang dimohonkan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak jangka waktu pemberitahuan tertulis dan tidak dapat diperpanjang lagi.

Pasal 18

Dalam hal permohonan Informasi Publik membutuhkan biaya penggandaan salinan dan/atau pengiriman informasi, biaya tersebut dibebankan kepada Pemohon.

BAB VI

LAPORAN DAN EVALUASI

Pasal 24

Koreksi

(1) Ketua PPID membuat dan menyediakan laporan layanan Informasi Publik yang disampaikan paling lama 3 (tiga) bulan setelah tahun pelaksanaan anggaran berakhir. (2) Salinan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Komisi Informasi Pusat. (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat: a. gambaran umum kebijakan pelayanan Informasi Publik; b. gambaran umum pelaksanaan pelayanan Informasi Publik, antara lain: 1. sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik yang dimiliki beserta kondisinya. 2. sumber daya manusia yang menangani pelayanan Informasi Publik beserta kualifikasinya. 3. anggaran pelayanan Informasi serta laporan penggunaannya. c. rincian pelayanan Informasi Publik yang meliputi: 1. jumlah permohonan Informasi Publik; 2. waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan Informasi Publik dengan klasifikasi tertentu; 3. jumlah permohonan Informasi Publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya; dan 4. jumlah permohonan Informasi Publik yang ditolak beserta alasannya; d. rincian penyelesaian sengketa Informasi Publik, meliputi: 1. jumlah keberatan yang diterima; 2. tanggapan atas keberatan yang diberikan dan pelaksanaannya oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga; 3. jumlah permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi yang berwenang; 4. hasil mediasi dan/atau keputusan ajudikasi Komisi Informasi Pusat dan pelaksanaannya oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga; 5. jumlah gugatan yang diajukan ke pengadilan; dan 6. hasil putusan pengadilan dan pelaksanaannya oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga. e. kendala eksternal dan internal dalam pelaksanaan layanan Informasi Publik; f. rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan Informasi Publik; (4) Laporan layanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk: a. ringkasan umum mengenai gambaran pelaksanaan layanan Informasi Publik; dan b. laporan lengkap yang merupakan gambaran utuh pelaksanaan layanan Informasi Publik. (5) Ringkasan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a merupakan bagian dari Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala. (6) Laporan lengkap layanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b merupakan bagian dari Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat.

Pasal 25

(1) Atasan PPID sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan rapat koordinasi dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik paling sedikit 6 (enam) bulan sekali. (2) Atasan PPID melaporkan perkembangan pelaksanaan peraturan ini kepada Menteri paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2019 tentang LAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB Kesatu

Pasal 4

BAB Kedua

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB Ketiga

Pasal 9

BAB III

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB Kesatu

Pasal 10

BAB Kedua

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB Ketiga

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB IV

Pasal 19

Pasal 20

BAB Kesatu

Pasal 19

Pasal 20

BAB V

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

BAB VI

Pasal 24

Pasal 25

BAB VII

Pasal 26

BAB VIII

Pasal 27